Jakarta, BERANTAS
Sungguh bukan menjadi rahasia lagi, ditangkapnya oknum-oknum Bupati diberbagai daerah disebabkan terlibat dan terjerat permainan fee proyek Infrastruktur Bangunan Jalan, Gedung, gotong gorong bahkan tidak tanggung tanggung uang dana Covid 19, dan Dana Desa digerogoti maling maling uang rakyat tersebut tanpa ampun.
Disamping itu, penyalahgunaan jabatan dalam mengangkat para pejabat dijadikan lahan pungli oleh Oknun Bupati dan kroninya untuk memperkaya diri.
Ada beberapa Oknum Bupati di Jawa Timur, Jawa Tengah dan daerah Lampung telah diborgol oleh KPK, contoh oknum Bupati Cirebon, Klaten, Probolinggo, Banjarnegara, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Selatan telah dikandangkan oleh KPK, sementara Sejumlah Oknum Bupati, Anggota DPRD, Kepala Dinas diberbagai Kabupaten lainnya di Lampung sedang digarap.
Seperi diungkap oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri di Jakarta, bahwa KPK tidak akan pernah berhenti memberantas korupsi hingga Indonesia bersih dari korupsi.
Bagi oknum Bupati dan Kepala Dinas yang mabok dengan uang fee Proyek hingga 20 persen harus bersiap siap menerima sangsi apalagi setelah rakyat melaporkan kepada KPK. Permainan Oknum Bupati dan Oknum Kspala Dinas dinilai sangat keterlaluan. Masyarakat mengetahui ulah Oknum Bupati dan oknum Kepala Dinas memborong tanah tanah kebun dan tambak udang diberbagai tempat. Dimana uangnya hasil jarahan dan maling uang Proyek.
Berbagai vonis telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim, namun akhir akhir ini nampak tidak memberikan efek jera, masih saja tertangkap oknum Bupati yang disangkakan maling uang rakyat, sehingga perlu difikirkan oleh Jaksa KPK dan Majelis Hakim harus berani memberikan hukuman mati bagi para koruptor seperti terjadi di negara China.
Dengan demikian oknum Bupati maupun oknum Gubernur akan mengerem nafsu syahwatnya bermain proyek baik untuk dirinya apalagi dengan kroni atau keluarganya yang sangat mencolok.
Kita dukung KPK agar segera menyapu bersih oknum koruptor dimana pun berada.
(Bust/red.01)
