Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Diduga Terima Suap Rp 3,65 Miliar

32

berantasonline.com (Jakarta) – Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) sejak Selasa (30/10) ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka penerima suap sebesar Rp 3,65 miliar.

Tersangka Taufik Kurniawan didakwa menerima suap tersebut sebagai imbalan atas pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dalam APBN perubahan tahun 2016 untuk APBD Perubahan Kabupaten Kebumen 2016.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Selasa (30/10) mengungkapkan kepada Wartawan di Jakarta, bahwa penerimaan suap sebagai bentuk fee tersebut untuk pengurusan DAK 5 persen dari anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Kebumen sebesar Rp 93,37 miliar yang rencananya untuk pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Kebumen.

“Bahwa Kebumen adalah merupakan Daerah Pemilihan (Dapil) Taufik pada Pemilu tahun 2014 lalu. Selanjutnya pada Pemilu 2019 Taufik akan maju lagi berkontestasi didaerah Kebumen, Purbalingga, dan Banjarnegara yang merupakan Dapil Jateng X”, ujar Basaria.

Sebelumnya, beberapa hari lalu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amin Rais beserta rombongan dengan gagah berani mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempertanyakan status pencekalan terhadap Taufik oleh KPK.

Amin Rais dan bersama para pendukungnya akan mengajukan protes kepada Ketua KPK Agus Raharjo karena seolah olah KPK berbuat pilih kasih terhadap Taufik Kurniawan.

Namun Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menanggapi penetapan Kurniawan tersebut sebagai tersangka kasus korupsi, akan segera mengadakan rapat internal untuk mengadakan evaluasi atas posisi Taufik sebagai pimpinan DPR.

Pada hari Sabtu pekan lalu tersiar kabar bahwa Taufik oleh KPK dicegah pergi ke luar negeri. Sehingga pada hari Senin nya Ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais datang ke Gedung KPK untuk menemui Pimpinan KPK agar KPK tidak tebang pilih dalam menangani perkara.

Wakil Ketua KPK Irjen Pol. Basaria Panjaitan menegaskan bahwa penetapan Taufik sebagai tersangka berdasarkan Surat Penyidikan tanggal 18 Oktober 2018. Dimana kasus Taufik ini bermula dari pendekatan yang dilakukan Bupati Kebumen M. Yahua Fuad kepada sejumlah pihak seusai dirinya dilantik pada tahun 2016. Salah satunya adalah Taufik sebagai Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan yang membawahi Komisi XI dan Badan Anggran.

Basaria mengatakan, terkait fee untuk Taufik penyerahannya dilakukan secara bertahap di sejumlah hotel di Semarang dan Yogyakarta. Selain Taufik juga KPK telah menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Cipto Waluyo sebagai tersangka.

Terkait kasus ini Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan dalam proses hukum KPK tidak tebang pilih.

(red.1)