Upaya Penyelesaian Penggunaan Kawasan Hutan Proyek Pertanian Veteran dan Demobilisasi RI Lokapurna

51

Bagian Ketiga

berantasonline.com (Bogor)
Penggunaan Kawasan Hutan Blok Gunung Bunder Resort Salak II, yang saat ini dimasukkan ke dalam areal perluasan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, secara resmi bermula dari hasil pembicaraan Kepala Desa Gunung Picung dengan Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Bogor-Jakarta pada tanggal 24 Mei 1967.

Dengan persetujuan Kepala Desa Gunung Picung yang diketahui oleh Dan Ramil Cibungbulang serta disaksikan Asisten Wedana Cibungbulang.

Pengurus Markas Seksi LVRI Kec Cibungbulang H. Mad Pai dan Achmad Syarif Faisol mengajukan Ijin Penggarapan diatas kawasan hutan blok Gunung Bunder kepada Kepala Jawatan Kehutanan Provinsi Jawa Barat Kesatuan Pemangkuan Hutan Bogor -Jakarta (KPPH Bogor-Jakarta), melalui Surat Nomor 139/1967 tanggal 1 Juni 1967, kemudian disetujui oleh Kepala Pemangkuan Hutan Bogor-Jakarta melalui Surat Nomor 706/XV/10/Bgr tertanggal 05 Juni 1967 untuk menggarap diatas tanah di blok Rawa Lega, Rawa Tempele dan Pasir Malang dalam kawasan RPH Ciampea KPH Bogor secara tumpang sari, dan tanah yang akan digarap oleh para anggota Veteran Pejuang lokal daerah Kec Cibungbulang Kab Bogor seluas 50 hektar, namun perijinan pinjam secara tumpang sari tersebut diberikan seluas 667 hektar yang semuanya dinyatakan tanah kosong yang akan direboisasi.

Proyek Pertanian Veteran dan Demobilisasi RI Lokapurna secara administratif beralamat di Kp Lokapurna Desa Gunungsari Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, menempati areal hutan seluas 266,77 ha menggarap lahan secara tumpang sari dengan tanaman cengkeh, padi dan palawija, menjadi sumber utama penghidupan para veteran pejuang tersebut.

Sempat akan diusir dan dianggap perambah illegal pada saat habis masa waktu pinjaman lahan menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan proyek ini.

Menurut Ketua Harian Proyek Pertanian Veteran Demobilisasi RI Lokapurna B. Sudarsono didampingi Sekretaris Umum Asep Firdaus Faisol, Senin (27/7-2020), melalui berbagai perjuangan akhirnya pada tahun 1987 Menteri Kehutanan memberikan ijin penggunaan kawasan hutan ini, namun dengan syarat tukar menukar. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan proses tukar menukar, berbagai pihak tak luput membantu, namun upaya tersebut belum juga membuahkan hasil.

Alih alih mendapatkan kejelasan status penggunaan kawasan hutan pada tahun 2003, kawasan Lokapurna dimasukkan kedalam areal perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Harapan akan adanya kejelasan status penggunaan kawasan hutan serasa makin menjauh, bahkan kini mereka seakan akan menjadi terdakwa diatas tanah kelahirannya sendiri. Mendiami tapi tidak bisa memiliki mengambil manfaat sambil bibayangi rasa cemas.

“Dengan data data sebagaimana tersebut diatas, kami selaku Pengurus Proyek Pertanian Veteran dan Demobilisasi RI Lokapurna beserta seluruh warga Kampung Veteran sangat berharap kiranya Pemerintah dapat merealisasikan keinginan kami selama 53 tahun ini, dengan jalan mengeluarkan areal Lokapurna dari kawasan hutan melalui perubahan batas hutan, dan hak pengelolaannya diberikan kepada Lembaga PVDRI selaku induk dari para anggota veteran penggarap, agar kedepannya penataan dan penggunaan kawasan lebih terarah dan tidak mengganggu prinsip konservasi”, ujarnya.

Asep menjelaskan, rencana penyelesaian penggunaan kawasan hutan oleh Proyek Pertanian Veteran dan Demobilisasi RI Lokapurna ini dibuat dan disesuaikan dengan rencana Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjadikan Gunung Salak Endah sebagai Kawasan Wisata andalan Kabupaten Bogor dengan harapan bahwa rencana sebagaimana dimaksud diatas, diupayakan secara ekologis berkelanjutan tidak menimbulkan efek negatif bagi ekosistem setempat.

“Konservasi merupakan kebutuhan yang harus diupayakan untuk melindungi sumber daya alam. Secara sosial masyarakat Veteran mampu menyerap usaha Pariwisata tanpa konflik sosial yang berarti sedapat mungkin penyerapan tenaga kerja didahulukan berasal dari penduduk setempat. Dapat diterima oleh budaya positif masyarakat Lokal terutama menjadikan KAMPUNG VETERAN sebagai identitas utama kawasan Lokapurna. Menguntungkan secara ekonomis sehingga turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat khususnya serta para Veteran dan keluarganya di Kabupaten Bogor pada umumnya”, papar Asep.

Namun bagaimanapun juga, lanjut Asep, penyelesaian penggunaan kawasan hutan oleh Proyek Pertanian Veteran dan Demobisasi RI Lokapurna tersebut akan dapat dilaksanakan apabila seluruh pihak yang berwenang dan berkemampuan mendukungnya.

(Aff/red.1)

Keterangan gambar : Lokasi Pertanian, Pemukiman Penduduk dan Masjid berdiri megah dikawasan Proyek Pertanian Veteran Lokapurna Pamijahan Kabupaten Bogor.