Tagihan BPJS Macet, RSUD Kota Bogor Kesulitan Dana

47

berantasonline.com Bogor

RSUD Kota Bogor mulai kewalahan mengenai dana penangan Covid 19. Pasalnya, RSUD telah mengeluarkan dana Rp 6 miliar namun BPJS belum mengganti atau membayar tagihan yang macet.

Dalam menanggapi persoalan tersebut Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, RSUD sudah mengajukan klaim ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Namun, BPJS Kesehatan belum dapat mengganti biaya yang telah dikeluarkan RSUD Kota Bogor.

“Karena katanya masih dievaluasi oleh BPJS. Karena BPJS selaku assesor-nya. Namun kita lagi perdalam kenapa belum di ACC,” kata Dedie Saat di Rumah Dinas Wali Kota Bogor, Jumat (12/6).

Dedie menjelaskan, RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BULD) yang pembiayaannya tak lagi ditanggung Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Dengan besaran uang tersebut di tengah pandemi Covid-19, menurut Dedie, RSUD akan kesulitan untuk menjalankan operasi.

“Oleh karena Pemkot Bogor akan memberikan dukungan baik finansial, dukungan peralatan, dukungan pembiayaan dan pengadaan. Itu kita lakukan. Kita menyadari betul situasi ini sulit,” ujarnya.

Meskipun demikian, Dedie menilai, RSUD dapat mengkalim besaran biaya tersebut. Hanya saja, penggantian biaya itu masih menunggu proses verifikasi BPJS Kesehatan.

“Saya optimistis mungkin hanya masalah teknis saja. Bagaimana ketentuannya ? Saya tanya pada Dirut RSUD kan sudah semua. Tetapi masih dalam assesor oleh BPJS. Kita tunggu saja,” katanya.

Sementara itu Wakil Direktur Pelayanan RSUD Kota Bogor Edi Darma mengatakan, pihaknya telah mengajukan Rp 6 miliar. Namun, biaya yang telah lolos verifikasi dari BPJS hanya Rp 4,1 miliar.

“Jadi (Rp 4,1 miliar) baru dibayar oleh Kementrian Kesehatan sebesar membayar Rp 1 miliar,” imbuh Edi.

Lanjut Edi, sisa Rp 1,9 miliar masih terganjal permasalahan administratif. Pasalnya, tanggal masuk dan keluar pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD ada yg tak sesuai dengan laporan.

Rinciannya menurut Edi, tanggungan biaya itu berasal dari 200 pasien terkait Covid-19 yakni pasien dalam perawatan (PDP) dan pasien terkonfirmasi positif. Sementara, orang dalam pemantauan (ODP) tak ditanggung pemerintah keculai ODP di atas 60 tahun dan memiliki penyakit penyerta.

Karena itu, dia menyebut, ODP disarankan untuk melakukan isolasi mendiri. “ODP tidak dirawat di RSUD dan hanya disarankan melakukan isolasi mandiri,” paparnya.

Edi menyebut klaim biaya itu sangat bergantung pada hasil verifikasi BPJS Kesehatan. Sebab, terdapat pengajuan dari RS yang menjadi rujukan Covid-19, klaimnya ditolak.
“Memang ada juga yang ditolak, berkas klaim yg diajukan dikembalikan,” katanya.

Maka Edi mempertanyakan, skema pembiayaan bila klaim ditolak oleh BPJS Kesehatan. Dan regulasi yang ditetapkan belum membahas beban biaya. “Apakah itu ditanggung pemerintah daerah atau jadi beban RSUD yg tak lagi dibiayai pemda,” Saya masih belum memahami secara pasti aturan surat Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emergin Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggara – kan Pelayanan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Sebab, pembiayaan pendukung pasien yg ditanggung belum diatur secara rinci.

“Misalnya wajib melakukan PCR, namun belum ada aturannya cukup satu kali saja atau harus dua kali,” Imbuhnya.

Lain hal Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Sri Nowo Retno menjelaskan, setidaknya ada delapan RS yg menjadi rujukan Covid-19 di Kota Bogor. Dari delapan RS rujukan itu, mayoritas belum memperoleh ganti pembiayaan pasien Covid-19 dari Kemenkes.

“Rumah Sakit yg sudah merawat pasien sejak kasus pertama muncul di Kota Bogor pada 16 Maret lalu. Kemudian saat puncaknya di tanggal 1 hingga 2 April, mereka mulai menanyakan kapan klaim dibayarkan,” jelasnya.

Retno mengatakan, Dinkes Kota Bogor menganggarkan Rp 3 miliar untuk membiayai penanganan ODP. Biaya itu sebagai antisipasi sebelum adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari aturan Kemenkes.

“Ketika juknis sudah ada pada pekan kedua April, klaim kan jelas. Sehingga pada Mei lalu Dinkes hanya menganggar -kan Rp100 juta,” tuturnya.

(Ii Syafri)