Sri Mulyani Menyebut Pemerintah Daerah Belum Optimal Kelola APBD Untuk Pembangunan Didaerahnya

183

Jakarta, BERANTAS

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah daerah (Pemda) belum optimal mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendorong pembangunan di daerah masing-masing. Padahal Rp 795 triliun dari total belanja negara Rp 2.705 triliun sudah diberikan dalam bentuk Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD).

“Seharusnya kita semuanya melakukan evaluasi, karena semua daerah mendapatkan treatment TKDD.
Bahkan beberapa daerah diberikan tambahan otonomi khusus tambahan anggaran untuk infrastruktur,” jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (13/9/2021).

Sri Mulyani mengungkapkan sebagian besar dari TKDD dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) justru habis untuk belanja pegawai. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang nominalnya lebih kecil jutsru digunakan untuk belanja modal.

“Ini berarti terjadi apa yang disebut crowding out, di mana pemerintah daerah menggunakan DAK sebagai sumber utama untuk belanja produktif.

Padahal esensi DAK sebetulnya sebagai pelengkap, penunjang, dari yang disebut dana keseluruhan TKDD maupun APBD daerah tersebut,” ungkap Sri Mulyani.

Pemanfaatan belanja daerah yang belum optimal itu menyebabkan ketimpangan yang cukup tinggi terhadap capaian kesejahteraan masyarakat antar daerah.

Dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menunda Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) bagi sejumlah daerah dengan APBD yang masih mengendap di bank.
Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk mendata daerah yang belum maksimal menggunakan APBD.

“Kalau memang ada yang tidak gerak dananya, artinya belanjanya tidak turun, maka daerah-daerah itu saya minta kepada Bu Menteri Keuangan, saran kami nanti kami gunakan transfer berbasis kinerja. Jadi, kalau kinerja belanja tidak gerak, lebih baik transfernya ditahan dulu supaya dia belanjakan dulu,” ujarnya dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021.

(Red.10-Hudori)