Sosialisasi Reforma Agraria di Bogor Diikuti Ratusan Stakeholder

61

Berantasonline.com (KOTABOGOR)- Terkait agenda besar pemerintah untuk mensosialisasikan Reforma Agraria, pihak Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN menggelar sosialisasi bertempat di ruangan Bale Pakuan Padjadjaran Suites Hotel & Resort  BNR Kota Bogor (Jumat,12/10/2018)

Hari ini sosialisasi reforma agraria komisi II sedang menyusun undang-undang (RUU) pertanahan kita ingin lahan ini di kuasai oleh negara di pergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat sebagaimana pasal 33 bumi dan air yang ada didalamnya di kuasai di kelola oleh negara di peruntukan kepada rakyat.

Dikatakan Ir. H. Ahmad Riza Patria.MBA wakil ketua komisi II DPR RI dalam wawancara dengan media, “Kita ingin ada sistem yang lebih baik terkait masalah pertanahan agar tidak ada lagi komplik-komplik pertanahan, bisa berkurang bisa teratasi agar tanah yang ada bisa di manfaatkan untuk kepentingan rakyat agar tidak ada lagi alih-alih fungsi lahan pertanian yang berlebihan untuk menjadi perumahan pemukiman industri kita ingin membangun swadaya pangan maka perlu ada pengaturan terkait lahan dan tanah saya kira itu yang penting jangan ada lagi sertifikat-sertifikat ganda,” ucapnya.

Kabaghumas Kementrian Agraria & Tata Ruang Harison Mocodompis, SE.MM ikut menyampaikan, “Bahwa reformasi agraria ini adalah agenda besar pemerintah terkait dengan pelaksanaan retribusi tanah dan retribusi aset, kita harus mensosialisasikan kepada seluruh stakeholder sejak kemarin kita adakan acara ini dengan unsur pemerintah daerah kabupaten dan kota bogor akademisi dan hari ini kita bertemu dengan masyarakat kita sosialisasikan supaya para stakeholder itu termasuk masyarakat tau ini adalah program besar pemerintah yang harus disukseskan karena kaitan dengan tanah ini tidak bisa hanya BPN saja yang melaksanakan harus butuh dukungan semua pihak,”.

Lanjut Harison, Yang kita sosialisasikan banyak landasan hukumnya, filosofi reforma agraria, tujuannya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat untuk menghindari konflik-konflik agraria, sengketa-sengketa pertanahan sampai kemudian hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat agar memperoleh hak atas tanah.

“Kita berharap setelah diadakannya sosialisasi ini masyarakat memperoleh manfaat yang benar-benar maksimal artinya mereka bisa mensertifikatkan tanah bisa memberikan kepastian hukum memberikan manfaat secara ekonomi.Kalau mereka belum memiliki tanah ada mekanisme reforma agraria yang namanya retribusi tanah pemerintah mencari sumber-sumber tanah yang berasal dari pelepasan HGU, tanah terlantar atau sebagainya itu akan di berikan ke masyarakat yang memiliki tanah lebih di utamakan petani,” tuturnya.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Kementrian Agraria & Tata Ruang, Kepala BPN Kota Bogor dan ratusan undangan masyarakat dari seluruh Bogor Raya.

(DG79)