Sosialisasi Perpres No. 60/ 2020 dan Penyelesaian lsu Strategis Jabodetabekpunjur

73

berantasonline.com Bogor

Saat ini, Kawasan Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Puncak, dan Cianjur) masih memiliki berbagai permasalahan, di antaranya isu banjir dan longsor; sampah dan sanitasi; ketersediaan air bersih; kawasan kumuh dan bangunan ilegal; serta kemacetan, yang menjadi hambatan bagi realisasi potensi pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan Jabodetabekpunjur.

Penanganan permasalahan tersebut membutuhkan terobosan dari sisi pengembangan kawasan yang terpadu. Menjawab tantangan tersebut, Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur yang bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan ekonomi dan pusat aktivitas metropolitan dengan pertimbangan aspek keberlanjutan lingkungan.

Perpres No. 60 Tahun 2020 mengamanatkan pembentukan Kelembagaan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Jabodetabek-Punjur untuk memperkuat koordinasi pengembangan dan pengelolaan kawasan serta mengakselerasi debott/enecking.

Dalam struktur organisasinya, Menteri ATR/ Kepala BPN akan ditunjuk sebagai ketua dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona! (PPN)! Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai wakil. Terdapat pula 3 (tiga) gubernur yang berperan sebagai Penanggung Jawab Wilayah, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat. Selain itu, Kelembagaan Koordinasi ini akan dilengkapi dengan Project Management Office (PMO).

Pada Senin (27/07/2020), Menteri ATR/ Kepala BPN Sofyan Djalil melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil guna mensosialisasikan Perpres No. 50 Tahun 2020 dan rencana pembentukan Kelembagaan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Jabodetabekpunjur, sekaligus menyampaikan permasalahan lintas wilayah yang perlu diupayakan untuk dapat diselesaikan.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN turut didampingi oleh: Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang. Abdul Kamarzuki; Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto; Dirjen Pengenda’ian dan Penertiban Tanah dan Ruang. Budi Situmorang; Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang sekaligus Direktur Program

dari Tim PMO Jabodetabekpunjur Wisnubroto Sarosa; Direktur Perencanaan Tata Ruang, Dwi Haryawan; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati; dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Yusuf Purnama.

Adapun, Gubernur Jawa Barat turut didampingi oleh Bupati 8090′, Ade Yasin; Walikota Bogor, Bima Arya; F’|t Bupati Cianjur Herman Suherman; Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja; Walikota Bekasi, Rahmat Effendi; dan Walikota Depok, Mohammad ldris, berserta masing’ masing jajarannya.

Dalam menyelesaikan kompleksitas permasalahan di kawasan tersebut, Menteri ATR/ Kepala BPN memperkenalkan konsep HITS-holistik, integratif, tematik, dan spasiaI-yang menyentuh seluruh aspek permasalahan dan melibatkan pemangku kepentingan terkait, dimana Menteri ATR/ Kepala BPN selaku ketua kelembagaan koordinasi.

“Permasalahan di Kawasan Jabodetabekpunjur membutuhkan kerja sama yang bersifat antardaerah dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendekatan HITS (holistik, integratif, tematik, dan spasial) akan diterapkan dalam melihat akar permasalahan dan menciptakan solusi,” ungkap Menteri ATR/ Kepala BPN Sofyan Djalil.

Adapun, isu yang dibahas dalam pertemuan, yaitu penanganan banjir, salah satunya yang disebabkan oleh berkurangnya‘ daerah resapan air d_i Kawasan Puncak. Hal tersebut, di antaranya, diakibatkan oleh perubahan pemanfaatan ruang yang sebelumnya kawasan lindung (hutan) menjadi kawasan budidaya (mis. permukiman), ditambah dengan banyaknya bangunan yang tidak memiliki izin (ilegal). Selain itu, terdapat pula tantangan dalam menjaga kuantitas dan kualitas badan air atau SDEW (sungai, danau, embung, dan waduk), termasuk merehabilitasi Iahan kritis di sepanjang aliran sungai.

Menteri ATR/ Kepala BPN berkomitmen sebagai fasilitator koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menteri ATR/ Kepala BPN juga menekankan pentingnya sinergisme pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran sehingga setiap inisiatif dapat menghasilkan output dan dampak (outcome) yang nyata. Contoh sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang dapat dilakukan adalah program pengendalian banjir melalui pembangunan bendungan yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS CC) dan Citarum (BBWS Citarum).

Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Menteri ATR/Kepala BPN dalam rangka pelaksanaan dari Perpres Nomor 60 tahun 2020, yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakana Anies Baswedan (Selasa, 07/07/20) dan Gubernur Banten Wahidin Halim (Kamis, 16/07/20)

(rls/win)