Sidang Penggelapan Dana JMC, Saksi Akui Setor Uang Rp 9 Miliar ke Fikri Salim

46

Cibinong, BerantasOnline.com

Saksi Mira mengakui, telah memberikan uang kontan kepada terdakwa Fikri Salim hingga Rp 9 miliar selama tahun 2019. Uang itu di keluarkan Mira atas perintah ADM keuangan PT Jakarta Medical Centre (JMC), Syamsudin dengan alasan untuk keperluan proyek.

Hal itu di katakan Mira saat memberikan keterangan di PN Cibinong dalam kasus pemalsuan tanda tangan, penggelapan uang dan TPPU dengan terdakwa Fikri Salim dan Rina Yuliana, Senin (6/12/20). Adapun Mira di panggil sebagai saksi karena bekerja di klinik milik PT JMC. Mira mengetahui Fikri Salim sebagai karyawan JMC yang mengerjakan proyek milik JMC.

Menurut Mira, uang miliaran tersebut di berikan bertahap sesuai perintah Syamsudin dan Fikri salim. “Hampir setiap hari pak syam telpon agar saya kasi uang ke pa Fikri kemudian sorenya pa Fikri telpon saya untuk menanyakan uangnya, setelah itu ada yang ambil,” kata Mira kepada mejelis hakim PN Cibinong yang diketuai Irfannudin.

Menurutnya, seluruh uang yang di ambil Fikri tersebut ada kwintansi dan diambil oleh orang yang berbeda-beda sesuai perintah Fikri. “Yang pernah ambil Mujianto, Ade, Heru, Ayub dan Amir,” jelasnya.

Dari angka Rp 9 miliar itu, lanjut Mira, salah satunya di ambil terdakwa Fikri pada 6 mei 2019. Saat itu Fikri menerima uang hingga Rp 125 juta. Sesuai keterangan di kwintasi uang itu di katakan Fikri untuk pengurusan Izin di Cisarua.

“Kalau seluruh uangnya di ambil dari 12 klinik (dibawah PT JMC) yang ada di Bogor pak,” jelas mira lagi.

Sementara itu saksi Ratna Partiwi mengakui, dalam sidang pengajuan Rekomendasi Ketinggian Bangunan (RKB) yang di ajukan PT Mandiri Trio Gemilang pada tanggal 7 Agustus 2019, ada nama Fikri Salim dan Rina Juliana di buku Absensi kehadiran.

Saat itu Fikri menyebut sebagai wakil pemilik (Owner) dan Rina sebagai Ars atau konsultan. “Namun saya tidak tau atau tidak mengenal nama Rina Pa Hakim,” ujar PNS Pemkab Kabupaten Bogor tersebut.

Menurutnya, saat proses pengurusan RKB dirinya menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) pengendalian Tata Banguan dan sempat memimpin sidang yang di hadiri Fikri Salim dan Rina. “Saat itu yang di ajukan rencana pembanguan hotel,” jelasnya.

Dia juga memastikan bahwa untuk pengurusan RKB tidak dikenakan biaya atau gratis.

Sedangkan mantan Plt Kadis DPKPP, Joko Pitoyo mengaku telah menandatangani RKB PT Mandiri Trio Gemilang Pada bulan Agustus 2019. Namum begitu tidak mengetahui nama pemohonnya.

Menurutnya, berkas permohonan RKB perusahaan masuk bulan mei 2019 dan baru sampai ke mejanya pada Agustus 2019 untuk ditandatangani.

“Saat itu saya jadi Plt Kadis DPKPP selama sebulan, dan sekarang saya sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan,” jelasnya.

( Wiwin Sudarto )