SERTIFIKAT BERALIH HAK, BPN KABUPATEN BOGOR DIGUGAT

138

berantasonline.com CIBINONG

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor digugat, gugatan tersebut diajukan lantaran Pemilik Sertifikat Hak Milik merasa belum Pernah melakukan Jual-Beli, namun Sertifikatnya sudah beralih hak menjadi nama orang lain, adalah Rusmaidi, Pemilik Sertifikat Hak milik Nomor. 4992/Nanggewer, 4993/Nanggewer, 5155/Nanggewer dan 5004/Nanggewer, Mengajukan Gugatan tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Perkara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor. 145/G/2020/PTUN.BDG, kini memasuki agenda Kesimpulan dari para pihak setelah Jumat kemaren melakukan Desente atau sidang ditempat objek Perkara.

Kuasa Hukum Penggugat Irawansyah, S.H, M.H. ditemui Usai sidang menuturkan, “Gugatan ini kami ajukan setelah sebelumnya kami mengajukan Surat Keterangan Pendaftaran (SKP) pada Badan Pertanahan Kabupaten Bogor, dalam keterangan Tertulisnya ternyata Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 4992/Nanggewer, 4993/Nanggewer, 5155/Nanggewer dan 5004/Nanggewer, milik Klien kami sudah Beralih Hak menjadi nama Orang lain”.

Berdasarkan PERMA Nomor.2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah. Kami harus mengajukan Upaya Administratif, namun setelah 14 hari upaya Administratif yang kami lakukan tidak ada tanggapan dari Badan Pertanahan Kabupaten Bogor tidak ditanggapi maka kami ajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata usaha Bandung. Dalam Gugatan tersebut kami meminta BPN Kabupaten Bogor agar membatalkan Peralihan Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Klien kami menjadi nama orang lain.

Menurut Irawan, Peralihan Hak dari Klien kami menjadi nama orang lain berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) serta Kuasa Mutlak, Padahal ada larangan Penggunanaan Kuasa Mutlak Berdasarkan Instruksi Mendagri No.14 Tahun 1982 Mengatur ketertiban umum dalam bertransaksi jual beli tanah. Huruf C konsideran instruksi tersebut menyebutkan “maksud dari larangan tersebut, untuk menghindari penyalahgunaan hukum yang mengatur pemberikan kuasa dengan mengadakan pemindahan hak atas tanah secara terselubung dengan menggunakan bentuk kuasa mutlak. Tindakan demikian adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang mengganggu usaha penertiban status dan penggunaan tanah”. Bahwa pada hakekatnya, jenis kuasa mutlak ini dilarang digunakan dalam proses pemindahan hak atas tanah/jual beli tanah.

Ditambahkan Irawan “Larangan juga jelas Tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Bahwa ditegaskan: “PPAT menolak untuk membuat akta, jika salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak”. jelas Irawan “seharusnya Tergugat tidak boleh melakukan tindakan hukum pemerintah bersegi satu berupa peralihan hak atas tanah berdasarkan Akta Jual Beli yang dasarnya merupakan surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak”. jelas Irawan.

Belum lagi lanjut Irawan, “jika kita kaitan dengan AAUPB ‘ (azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik), salah satunya yaitu azas Kecermatan Bahwa asas ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Bahwa asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintah sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat”. dengan Dalil-dalil yang kami muat dalam Gugatan kami berharap Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dapat mengabulkan Gugatan kami berupa pembatalan Peralihan Hak.

Pengacara Low Profile ini menghimbau agar masyaakat lebih berhati-hati dalam melakukan Perbuatan Hukum, agar tidak menimbulkan dampak Hukum dikemudian hari, dirinya berharap kejadian yang menimpa Klien nya semoga tidak terjadi pada orang lain.

(Red.3)