Sejumlah Guru PNSD Musi Rawas Berpotensi Dirugikan Pada Tahun 2017

61

berantasonline.com (SUMSEL) – Sejumlah guru PNSD di Kabupaten Musi Rawas berpotensi dirugikan. Hal tersebut terjadi lantaran ada dugaan ketidaksinkronan antara dinas terkait perihal anggaran yang diperuntukan bagi tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

Dalam laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2017, Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas menganggarkan belanja pegawai-belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp 59.817.760.000,00. dan telah direalisasikannya sebesar Rp59.682.816.300,00 atau mencapai 99,77% dari anggaran.

Belanja TPG merupakan belanja tunjangan profesi yang diberikan kepada sejumlah guru PNSD yang telah memiliki sertifikasi pendidik, dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan besaran senilai gaji dan tunjangan yang melekat.

TPG diberikan kepada guru PNSD yang memenuhi persyaratan, antara lain memenuhi beban kerja dengan jam mengajar selama 24 jam pelajaran per minggu. Kemudian memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru, serta melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional.

Sumber dana TPG PNSD yakni berasal dari transfer pemerintah pusat yang disalurkan secara periodik setiap triwulan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai ketentuan, setiap Pemerintah Daerah wajib untuk membayarkan TPG PNSD kepada guru dan tenaga kependidikan yang berhak dan memenuhi persyaratan secara periodik setiap triwulan. Bagi guru PNSD yang tidak menerima TPG karena tidak memiliki sertifikat pendidik, maka kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan guru PNSD.

Pada tahun anggaran 2017 guru PNSD pada Dinas Pendidikan yang berhak menerima TPG adalah, sebanyak 1.596 guru pada semester I dan sebanyak 1.568 guru pada semester II. Guru tersebut terdiri atas guru PNSD pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan guru PNSD yang menjadi Pengawas Sekolah di wilayah Kabupaten Musi Rawas.

Secara umum, mekanisme pencairan Belanja TPG dimulai sejak penganggaran dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), kemudian verifikasi data persyaratan mengajar melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) oleh Dinas Pendidikan, dan pengajuan pembayaran oleh PPTK TPG serta proses pembayaran oleh BUD dan pelaporan secara berjenjang kepada Kementerian Pendidikan Nasional setiap semester dan tahunan.

Informasi yang didapat oleh awak media mengindikasikan ada sejumlah permasalahan, salah satunya yakni adanya perencanaan anggaran belanja TPG pada Dinas Pendidikan yang belum memperhitungkan seluruh guru PNS yang berhak menerima TPG.

Disebutkan, di tahun anggaran 2017 setidaknya terdapat minimal sebanyak 1.596 guru PNSD yang telah bersertifikat pendidik dan berhak memperoleh TPG sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan nilai total gaji pokok dan tunjangan melekat lainnya minimal sebesar Rp 70.490.487.200,00.

Dari sini tercermin bahwa realisasi penyaluran Dana TPG pada tahun 2016 diketahui sebesar Rp 78.780.609.100,00. Namun anehnya, pada tahun 2017, Dinas Pendidikan hanya menganggarkan belanja TPG sebesar Rp 59.817.760,00,00.

Pejabat terkait berdalih bahwa anggaran tersebut disusun berdasarkan nilai rincian APBD yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2017 pada Lampiran XVII tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan BPKAD menjelaskan bahwa penganggaran Belanja TPG berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2017 Lampiran XVII tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Pada saat pembahasan anggaran, TAPD maupun Bidang Anggaran BPKAD belum mempertimbangkan sisa realisasi penyaluran Dana TPG tahun anggaran 2016 di Kasda. Serta estimasi penambahan guru PNSD yang telah bersertifikat pendidik.

TAPD disinyalir tidak memperoleh data usulan kebutuhan dana untuk pembayaran belanja tunjangan profesi sejumlah guru dari Dinas Pendidikan dalam proses penganggaran tahun 2017.

(MJP/red.3)