Satpol PP Kabupaten Bogor Tindak Alfamart Pasarean Tak Berizin

208

berantasonline.com Bogor

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pol PP Kabupaten Bogor dan Pol PP Kecamatan Pamijahan, Kamis siang (30/7) bersama-sama melakukan pemeriksaan awal terhadap Toko Alfamart di Desa Pasarean terkait adanya dugaan bahwa Izin Komersial yang dimilikinya belum berlaku secara efektif.

Hari Prihartono selaku Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dalam keterangannya menjelaskan, bahwa Alfamart yang berada di Desa Pasarean, Kecamatan Pamijahan tersebut beroperasi sejak bulan Maret 2020.

“Kami mengetahui adanya permasalahan pada awal bulan Mei setelah adanya pengaduan dari warga dan ditindaklanjuti dengan sidak ke lokasi untuk menggali informasi dari pemiliknya yang merupakan warga Desa Pasarean”, ujarnya.

Hari mengatakan, Pol PP Kecamatan Pamijahan sebagai penegak Perda dan Perkada (Perbup) telah melakukan langkah-langkah persuasif dengan meminta dokumen perizinan yang dimiliki, mengkaji dokumen izin OSS yang dimiliki dengan berkoordinasi dengan DPMPTSP dan Bidang Penegakan Perda pada Satpol PP Kabupaten Bogor.

“Setelah ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap Perbup Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Usaha Toko Modern Untuk Minimarket, khususnya dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa Kecamatan Pamijahan termasuk dalam wilayah yang dihentikan sementara penerbitan IUTM-nya, maka kami berikan imbauan/peringatan agar menghentikan sementara kegiatan usahanya, sampai seluruh dokumen perizinannya terpenuhi dan ditindaklanjuti dengan membuat laporan tertulis kepada Kasatpol PP Kabupaten Bogor perihal Laporan Adanya Kegiatan Usaha Toko Alfamart Tak Berizin”, tegasnya.

Dalam penegakan Perda dan Perbup, lanjut Hari, pihaknya harus hati-hati agar tidak bertindak diluar kewenangan, mengumpulkan alat bukti awal dan dasar hukum yang tepat dan tentunya mengupayakan agar pelaksanaan tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Pamijahan.

“Kami lakukan edukasi kepada pemilik dan tokoh sekitar perihal pelanggaran yang telah dilakukan oleh pemiliknya, tentunya berdasarkan pada Perda dan Perkada (Perbup).
Alhamdulillah pelaksanaan pemeriksaan awal yang dilaksanakan oleh PPNS berjalan dengan baik, pemilik sangat kooperatif dan siap mengikuti prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bahkan dengan besar hati mengakui kesalahannya dan siap bila harus di sidang tindak pidana ringan (tipiring)”, pungkasnya.

(Darul/Asep)