Salah Kelola Program BPJS Kesehatan

39

berantasonline.com (Bandar Lampung) -Presiden Joko Widodo menilai ada salah tata kelola dalam Program yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kesehatan). Kita sudah membayar yang 96 juta (peserta). Total dibayar APBN, tapi di BPJS (Kesehatan) terjadi defisit. Itu karena salah kelola. Presiden Joko Widodo menginginkan perbaikan tata kelola program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.

Hal tersebut ditegaskan Presiden seusai melakukan sidak ke RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung, Jum’at (15/11).

Presiden lebih lanjut mengkatakan yang harusnya bayar tapi enggak bayar, artinya disisi penagihan harus diintensifkan. Kalau ini enggak dilakukan ya defisit, sehingga mau enggak mau iurannya harus dinaikkan. Sekali lagi tata kelola manajemen di BPJS (Kesehatan) harus diperbaiki.

Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan total peserta JKN-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) per 31 Oktober 2019 mencapai 222,28 juta peserta, yang sejumlah 60 persennya penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah. Sebanyak 96 juta peserta disubsidi oleh Pemerintah Pusat dan 37,89 juta peserta disubsidi Pemerintah Daerah.

“Harusnya yang gratis itu 133 juta orang. Ada dimana, siapa yang pegang tanya Presiden. Saya ingin memastikan itu, tapi kalau dilihat presentase yang disini (RSUD Abdul Moeloek) tadi, kok lebih banyak yang bayar (bukan peserta PBI), kata Presien.

Menurut Ketua Umum Indonesian Health Economics Association, Abdullah Tabrani, ada dua hal yang utama yang perlu dibenahi dalam JKN-KIS yakni besaran iuran sesuai biaya pemanfaatan dan pembelanjaan manfaat yang bijaksana. Terkait iuran, pemerintah menyesuaikan besarannya lewat Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

“Jika belum bisa menutupi defisit, pemerintah harus menutupinya lewat APBN”, ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan ada empat strategi untuk mengoptimalkan penerapan JKN-KIS, pertama penguatan regulasi jaminan kesehatan, kedua pengembangan program kesehatan, ketiga penguatan kelembagaan jaminan kesehatan, keempat penguatan sistem pengawasan jaminan kesehatan. (bust/kp)