Rektor Universitas Wiraraja Kritisi Mutasi PPT dan JPT Pemkab Sumenep

347

Rektor Universitas Wirararaj (UNIJA) Sumenep DR, Syaifurrachman, SH. MH dan Herman Wahyudi

berantasonline.com (Sumenep) – Dugaan penyimpangan mutasi/rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa timur, pada tanggal 25 April 2019 yang lalu.

Terus bergulir bak bola salju, Setelah sebelumnya masyarakat yang memprotes Karena pemkab belum melaksanakan rekomendasi, Kali ini Rektor Universiras bergengsi di Sumenep sebut saja DR, Syaifurrachman, SH. MH yang angkat bicara.

Menurut Syaifurrachman saat diwawanacarai Senin 30/12/19 kepada awak media mengatakan, semestinya pemkab harus melaksanakan rekomendasi dari KASN R-3501/KASN/10/2019 tertanggal 21 OKTOBER 2019 benar-benar dilaksanakan. “Rekomendasi KASN R-3501/KASN/10/2019 tertanggal 21 OKTOBER 2019 bersifat final dan mengikat. Untuk itu tak da alasan untuk tidak dengan segera melaksankan perintah tersebut,” paparnya.

Lebih jauh Syaifurrachman mengkritisi terkait turunnya rekomendasi dari KASN yang telah tegas yang terterah pada isi surat terebut terkait pembatalan dan menertibkan kembali pada Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dilingkungan Pemerintah sesuai atau dengan merujuk pada perundang udangan yang berlaku, karena perintah tersebut bersifat finaldan mengikat.

“Seharus dilaksnakan karena kalau tidak bakal berakibat atau berdampak pada hukum pada pejabat yang bersangkutan. “Ini kan kasihan terhadap pejabat yang bersangkutan, jika pejabat itu melakukan tindakan atau kebijakan yang jauh,” ungkapnya.

Terkait pengangkat Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dilingkungan pemkab Sumenep ia menjelaskan, bahwa yang dimaksus pembatalan dan mengankat kembali pada konteks tersebut Pemkab yang dalam hal ini pemerintah harus membatlkan terlebih dahulu baru kemudian mengangkat atau menempatkan kembali para pejabat yang bersangkutan. “Nah, ya seperti itulah perintah yang ada pada isi rekomendasi tersebut,” ungkapnya.

Sebab imbuh nya pada isi surat rekomendasi itu ada duhal yang berbeda yang harus diperhatikan yakni yang pertama memerintahkan dan membatalkan. Arinya harus dilakukan lbih dahulu lakkan pembatalan yang kemudian lakukan kembali rotasi dan mutasi. Diharapkan juga untuk para pejabatnya jangan dulu mengambil tindakan yang berdampak pada kepentingan masyarakat luas.

Untuk diketahui sebelumnya masyarakat, sebut saja, Herman Wahyudi telah melakukan protes dan somasi terhadap bebera pejabat yang memegang kebijakan atau stekchordel termasuk protes terhadap Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang isinya protesnya yang juga sebagai laporan yang bunyinya seperti. Adapun salah satu surat yang dikirimkan kepada Komisi A DPRD Sumenep untuk membentuk Panitia Khusus (pansus) agar menindaklanjuti surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tertanggal 21 November.

Kali ini Ia, melayangkan surat resmi kepada orang nomor satu di Sumenep, untuk meminta hasil tindak lanjut dari surat rekomendasi Komisi ASN tersebut. Surat yang dilayangkan untuk Bupati Sumenep berupa permohonan realisasi/tindaklanjut rekomendasi KASN No :R-350.1/KASN/10/2019 TGL 21 Oktober 2019 DAN surat KASN No : B-4039/KASN/11/2019 TGL 21 November 2019.

“Hal ini mengacu pada aturan Perundang-undangan serta merujuk pada surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang disampaikan kepada Pelapor tertanggal 16 Desember 2019 Nomor 4328/KASN/12/2019, dengan perihal tanggapan atas laporan pengaduan, dengan ini kami sampaikan kembali pada Bupati Sumenep isi dari surat rekomendasi Komisi ASN itu,” papar Herman.

Pada isis surat itu Herman memepertanyakan tentang poin No. 4, bahwa berdasarkan klarifikasi dan penelusuran data tersebut yang telah dilakukan rapat pleno komisioner KASN mengeluarkan surat rekomendasi nomor : R-3501/KASN/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Bupati Sumenep sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian agar :

a) Meninjau kembali Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 821.20/303/435.203.3/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Mutasi/Rotasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

b) untuk membentuk kembali Panitia Seleksi terkait pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Mutasi/Rotasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang pelaksanaannya harus mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.

c) Membatalkan dan menerbitkan kembali Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi melalui mutasi/rotasi setelah prosedur dan substansi pengisian jabatan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

d) Untuk masa yang akan datang, agar dalam hal seleksi terbuka maupun mutasi/rotasi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, agar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

“Pada huruf a) s/d huruf d) yang subtansinya jelas dan tidak ada alasan bupati untuk tidak melaksanakan rekomendasi dari KASN, karena sifat rekomendasi tersebut sudah final dan mengikat. Untuk itu kami sebagai pelapor menagih perwujudan rekomendasi KASN R-3501/KASN/10/2019 tertanggal 21 OKTOBER 2019 benar-benar dilaksanakan,” pungkasnya. (Mam)