Rekomendasi Pembatalan Mutasi Lahirkan Mutasi Baru

209

berantasonline.com (Sumenep)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, melalui Bupati Sumenep Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si, kembali melakukan mutasi dan memutar ulang bagi Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, Selasa (7/1/2020) malam.

Bertempat di Pendopo Agung Keraton Sumenep sebanyak 255 Pejabat ASN dikukuhkan dan dilantik serta diambil sumpahnya oleh Bupati Sumenep.

Pejabat yang dimutasi / dirotasi terdari dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Kepala Sekolah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Menariknya kegiatan mutasi / perpindahan peserta ASN dilakukan pasca turunnya Rekomendasi Komisi ASN dengan nomor: R-3501 / KASN / 10/2019 yang ditujukan untuk Bupati Sumenep sebagai Pejabat Pembina Kepegawain (PPK) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa agar Bupati membatalkan hasil mutasi tanggal 25 April 2019.

Namun kini kegiatan mutasi / rotasi terhadap sebagian Pejabat ASN khusus Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama mulai membuka bukan untuk memperbaiki mutasi / perpindahan PPT / JPT Pratama tertanggal 25 April 2019 yang lalu yang sebelumnya dipersiapkan terlebih dahulu.

Alasan mutasi / rotasi terhadap PPT / JPT Pratama ini mulai tidak setuju pada persetujuan KASN dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dugaan ini muncul karena PPT / JPT Pratama yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh KASN tidak dilakukan dibatalkan / tidak dikembalikan ke jabatan yang awal. Justru PPT / JPT Pratama ini dikukuhkan kembali ditempat yang sebelumnya telah dikembalikan oleh KASN.

Ironisnya lagi sebagian besar PPT / JPT Pratama hasil mutasi / rotasi yang sebelumnya telah dibatalkan oleh KASN sebaliknya ditolak dimutasi / dirotasi kendati.

Melihat fenomena ini membuat kalangan publik menyatakan rasa kecewanya terhadap Bupati Sumenep, sebagian besar bagi Pelapor ke KASN yang sedari awal memang membahas kegiatan mutasi / rotasi PPT / JPT Pratama tertanggal 25 April 2019 yang lalu.

Sebaliknya Herman Wahyudi, SH, selaku pelapor mulai tidak segan-segan ditinjau kembali dari KASN ini hanya menelurkan mutasi dan juga pengukuhan terhadap PPT / JPT Pratama yang sebelumnya telah ditransfer oleh KASN.

“Jelas kami kecewa sekali. Karena kegiatan mutasi / rotasi dan juga promosi jabatan tersebut, tidak dapat dipindahkan KASN dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, sebaliknya Bupati lebih memilih menggunakan wewenangnya dalam hal pengambilan keputusan, padahal wewenang Bupati tidak boleh dilihat sendiri dalam memilih karena wewenang Bupati memilih oleh izin-undangan, sebut Herman Wahyudi, SH. Warga Karang Anyar Sumenep, Rabu (8/1/2020).

Kenapa saya menyebut demikian …? Karena dalam pembahasan KASN poin 4 huruf c) sudah jelas membantah dan diterbitkan kembali surat keputusan pengangkatan dalam pemilihan pimpinan melalui mutasi / rotasi setelah prosedur dan substansi pengisian sesuai dengan peraturan yang diminta.

“Ketika sudah memutuskan, maka periksa hukumnya kan harus dikembalikan dan kembalikan dulu ke tempat awal, dan disitu juga harus ada SK pengembalian dari Bupati Sumenep selaku Pejabat Pembina Kepegawain (PPK) dapat substansinya seperti itu dapat mengukuhkan PPT demikian juga pengukuhannya di OPD yang sebelumnya jelas-jelas sudah dibatalkan oleh KASN,” ungkapnya.

Kemudian yang menjadi pertanyaan apa yang disetujui Pemkab melakukan mutasi dan juga pengukuhan terhadap PPT yang sebelumnya telah disetujui?

“Pengukuhan semestinya kompilasi ada perubahan nomen klatur, dan mutasi terhadap ASN hanya bisa dilaksanakan minimal 2 tahun seperti yang tertuang dalam UU ASN no 5 tahun 2014 dan juga PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS,” tukasnya.

Sementara Munurut Kepala Bidang (Kabid) Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep “Dr. Suharjono, mengatakan bahwa semuanya sudah disetujui pada pertemuan.
“Kita semua sudah sepakat pada pertemuan KASN dan semuanya sudah kita laporkan dan kita sudah laksanakan itu,” kata Suharjono melalui telpon gengamnya.

(Bakri -im)