Ratusan Pasien dan Karyawan RSUP Fatmawati Dikhawatirkan Tidak Nyoblos

225
Dirut RSUP Fatmawati, Mochammad Syafak Hanung.

berantasonline.com (Jakarta) – Ratusan Pasien, Penunggu Pasien, dan Karyawan RSUP Fatmawati Jakarta Selatan, dikhawatirkan tidak sempat melakukan pencoblosan dan akan kehilangan hak suaranya dalam Pilpres dan Pileg, Rabu besok (17/4).

Mereka kebingungan sebab hingga hari ini, Selasa (16/4) tidak ada pendataan dari petugas KPU setempat, sementara bagi yang harus mengurus surat C6 di KPUD Jaksel dibatasi hingga tanggal 16 April 2019.

Dari Ketua PPK Kecamatan Cilandak M. Amin diperoleh penjelasan, akan segera menurunkan TPS ke RSUP Fatmawati. “Pasien rawat inap di RS dalam menggunakan hak pilihnya dilayani TPS terdekat dengan menggunakan form A5-KPU, dimana Petugas KPU mendata pemilih paling lambat H-1”, ujarnya.

Sementara itu,  Direktur Umum RSUP Fatmawati Nusati kepada berantasonline.com mengatakan, “Kami sudah mengadakan koordinasi dengan TPS Cilandak Barat dan mereka akan datang dengan 3 TPS untuk pasien”‘, katanya.

Yang menjadi pertanyaan, pasien dan penunggu pasien jumlahnya mencapai ribuan, sedangkan TPS hanya 3 buah, itupun akan melayani pemilih setelah jam 12.00 -13.00 dengan jumlah surat suara terbatas. Belum lagi para Karyawan yang terkena shief pagi jumlahnya ratusan.

Direktur Utama RSUP Fatmawati, Mochammad Syafak Hanung dalam Surat Edaran nya mengharuskan karyawan yang dinas malam diberikan kesempatan untuk mencoblos pagi hari hingga pukul 10.00 wib harus sudah masuk kantor, dan yang berdinas pagi harus menunggu karyawan penggantinya masuk kantor.

Namun yang menjadi masalah, mereka akan mencoblos di kampung yang kebanyakan tinggal diluar kota, jangan-jangan begitu sampai rumah, pendaftaran pemilih di TPS sudah tutup.

Jumlah mereka cukup banyak, karena menurut data yang diperoleh berantasonline.com mencapai lebih dari 280 orang yang berdinas shief malam dan pagi.

Bagaimana langkah antisipasi masalah tersebut, Dirut Moch. Syafak Hanung mempersilahkan wartawan menghubungi Humas Atom Kadam.

Namun Atom Kadam ketika dikonfirmasi tidak menjawab seputar potensi banyaknya pasien, penunggu pasien dan karyawan yang tidak dapat mencoblos. Sehingga masalah ini menjadi tanggungjawab siapa ?. Direktur Umum Nusati hanya menjawab, “Tunggu Press Release”.

Menurut keterangan salah seorang karyawan, bahwa pada Pilpres sebelumnya di RSUP Fatmawati didirikan TPS Khusus dan pelaksanaan Pilpres berjalan lancar, “Tapi Pimpinan RS Fatmawati sekarang nampaknya kurang peduli”, ujarnya.

Bila menengok Undang-Undang Pemilu Pasal 510 berbunyi, ‘Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan hukuman paling lama 2 tahun penjara denda Rp 24 juta rupiah’.

(red.1)