PTUN Bandung Diminta Batalkan Sertifikat Blok Bijong Citeureup Bogor

358

berantasonline.com. (Bogor) – Khotman Idris Ketua Umum DPP LSM Pengembangan Aspirasi Rakyat (PAR) selaku Kuasa Ahli Waris Saimin bin Sailan mendesak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung untuk membatalkan Sertifikat tanah nomor ploating Badan Pertanahan Nasional nomor 3607/30-2003/VI/2002.

Hal tersebut tercantum dalam Surat gugatan Khotman Idris kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Bandung tanggal 05 April 2018 lalu.

Menurut Khotman, berdasarkan Surat Pernyataan HM. Kosim (Mantan Kepala Desa Tangkil Kecamatan Citeureup tanggal 20 September 1999 yang menyatakan kepemilikan tanah Leter C 1102/1170 blok Bijong Persil 557 yang benar adalah atasnama Saimin bin Sailan.

Selain itu berdasarkan kuasa dalam pembebasan (HIMPANA) yang dikuasakan kepada Kusbandi beralamat di Jl. Alpalah Raya No. 5 RT 09/02 Kel. Sukabumi Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat dan Ir. H. Tatang Sutisna tgl 12 Juni 2011, oleh Drs. A. Syamsir B. Pulungan dan Surat Kuasa Yayasan HIMPANA tgl 2 Desember 1995, “Dari itu kami belum pernah melakukan pembebasan tanah dari masyarakat atau pemilik tanah adat. Hal tersebut adalah rekayasa Kepala Desa M. Toha dengan luas 108 hektar bagian dari luas 271 hektar”, tegasnya.

Khotman Idris (kanan) di lahan blok bijong.

Khotman menambahkan, berdasarkan Surat Pernyataan Tidak Sengketa
tanggal 24 Januari 2012 dengan register nomor 02/2/2012 oleh Kepala Desa atas sebidang tanah milik adat atasnama Saimin bin Sailan Leter C 1102/1170 Blok Bijong persil 557, yang terletak di Desa Tangkil Kec Citeureup Kabupaten Bogor seluas 210 hektar, dengan batas-batas ; Utara dengan Permata Sentul, Timur Selatan dengan PT. Piranti, Barat dengan jalan.

“Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik adat dan masih dikuasai para penggarap tumpang sari dan tidak sengketa”, pungkasnya. (bust)