Presiden Jokowi Tegaskan Pencegahan Harus Diikuti Penindakan Tegas Terhadap Korupsi

30

berantasonline.com (Jakarta)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya mencegah korupsi secara besar-besaran.

Presiden juga menekankan hal itu harus dilakukan dengan menindak tegas pihak yang terlibat korupsi.

Presiden Jokowi tegaskan pencegahan harus diikuti dengan penindakan tegas terhadap Korupsi.

Penegasan Presiden tersebut diucapkan saat membuka kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK), Rabu (26/8) melalui telekomferensi di Jakarta.

Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) tersebut diikuti oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri, DPR, Pimpinan Lembaga, Kepala Daerah dan perwakilan masyarakat sipil berlangsung di Gedung KPK Kuningan Jakarta.

Dimana sebagian lagi mengikutinya secara firtual. Presiden Jokowi mengajak pemangku kepentingan konsisten merumuskan dan menjalankan upaya pemberantasan korupsi pencegahan juga harus diikuti Penindakan tegas terhadap korupsi.

Dikatakan oleh Presiden Krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi covid 19 menjadi momentum untuk berbenah secara komprehensif yang dijalankan secara konsisten serta diikuti sanksi dan insentif yang jelas.

Dibagian lain Presiden menegaskan, terkait hal itu ditengah pandemi covid 19, diingatkan langkah cepat dan tepat untuk mengatasi krisis harus dilakukan tanpa mengabaikan transparansi serta akuntabilitas. Untuk itu Presiden tegaskan dua hal itu harus berjalan bersama.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri dalam kesempatan itu menegaskan ada lima area yang dikerjakan dan menjadi komitmen KPK, yakni pertama melakukan pemberantasan korupsi dibidang bisnis yang terkait tata niaga dan perizinan.

Kedua, pemberantasan korupsi terkait penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Ketiga, korupsi terkait bidang politik. Keempat, korupsi yang terkait bidang pelayanan publik, dan Kelima korupsi terkait sumber daya alam.

Kelima area tersebut dipilih pimpinan KPK karena sesuai dengan Program yang dicanangkan Presiden.

Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) tersebut ditutup oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Dalam kesempatan menutup ANPK tersebut, Wakil Presiden mengatakan masih tingginya tindak korupsi di Indonesia menjadi pelajaran bahwa sistem pencegahan korupsi harus lebih mampu menutup celah dan peluang terjadinya korupsi.

Pada kesempatan itu, Wapres Ma’ruf Amin berharap KPK terus menjadi rumah Program Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

“Untuk itu KPK harus jadi pengikat yang kuat bagi kolaborasi dan kerja sama program Stranas PK”, ujar Wakil Presiden.

(Indra/red.1)