Presiden Ingatkan Menyalahgunakan Kewenangan Melalui Pungutan Liar Pemerasan dan Korupsi

129

berantasonline.com (BOGOR) – Presiden Joko Widodo, Rabu (13/11) di Bogor menegaskan selama ini hambatan utama melaksanakan agenda strategis bangsa justru berada dikalangan aparatur negara sendiri termasuk aparatur di daerah.

Hambatan itu berupa banyaknya produksi peraturan, ruwetnya perizinan, lambannya eksekusi program dan minimnya kepastian hukum. Persoalan ini berkaitan dengan mental buruk aparatur negara seperti budaya ingin dilayani serta nafsu meraup keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan kewenangan melalui pungutan liar, pemerasan dan korupsi.

Hal itu ditegaskan Presiden dalam arahannya kepada sejumlah 2.693 pejabat daerah pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Sentul Bogor, Rabu (13/11), yang diikuti para Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, serta Pimpinan Lembaga Vertikal ditingkat Kabupaten dan Kota serta Provinsi seperti Kejaksaan, Kepolisian, TNI dan Pengadilan.

Dilain pihak Presiden mengingatkan saat ini banyak aturan dan ruwetnya perizinan. Ini kontra produktif dengan kebutuhan masa kini, yang mensyaratkan fleksibilitas dan kecepatan kerja aparatur negara. Indonesia dinilai terlalu banyak aturan, padahal sebenarnya yang harus dijaga adalah kepastian hukum.

“Semua diatur, ujar Presiden, akhirnya malah kita kejerat sendiri. Hati-hati, stop itu. Saya tahu kalau buat Perda (Peraturan Daerah) itu pasti ada Kunker (Kunjungan Kerja) ada studi banding. Saya ngerti saya ngerti. Tapi stop dan di Kunker itu ada apanya, saya juga ngerti. Saya ini orang lapangan, jadi ngerti betul kaya gitu gitu itu. Sudahlah Stop,” ujar Presiden.

Apalagi Perda Perda yang justru meruwetkan dan membebani masyarakat, stop, tegas Presiden.

Presiden minta semua aparatur negara di pusat dan didaerah mendukung agenda strategis bangsa, “Sekali lagi cipta lapangan kerja adalah agenda besar bangsa kita. Meningkatkan ekspor juga agenda besar bangsa kita. Jangan ada yang bermain main di area ini. Saya sudah wanti wanti betul. Di area ini kalau masih ada yang bermain main, saya gigit sendiri,” tegas Jokowi.

Presiden minta penegak hukum mengedepankan upaya preventif dan tidak mengkriminalisasi kebijakan, jangan ada kebijakan dikriminalisasi, kata Presiden Joko Widodo.

Mendagri Tito Karnavian dalam kesempatan itu menegaskan pula Pemerintah Daerah berperan penting menyukseskan agenda strategis bangsa. Agenda tersebut mesti diakomodasi dalam program dan anggaran didaerah, tegas Menteri Dalam Negeri yang mantan Kapolri itu. (bust)