Predikat WTP Pemkot Bogor Dipertanyakan, Irianto Bakal Bongkar ‘borok’ Tahun 2017

257
Ketua Umum Badan Monitoring Hukum (BMH), Irianto

berantasonline.com (Bogor) – Bedah kasus Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2017 yang dilakukan Badan Monitoring Hukum (BMH) dan Tim tak main-main.

Kendati Pemerintah Kota Bogor mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, menurut Ketua umum Badan Monitoring Hukum (BMH), Irianto, predikat WTP tersebut masih dipertanyakan.

“Laporan Keuangan Pemkot Bogor yang mendapat predikat WTP dari BPK masih masih menyisakan ‘borok’. Contoh kecil dari laporan keuangan itu ialah adanya proyek pemeliharaan dan pengecatan rumah dinas jabatan Walikota Bogor berdasarkan data BPK RI perhitungan hasil kerugian negara dalam pengelolaan dana APBD 2017,” tandas Irianto kepada wartawan, Kamis (15/8/2019).

Irianto menjelaskan dalam data dan fakta yang kami peroleh ada beberapa hal yang dinilai janggal bahkan berpotensi adanya kerugian atau pemborosan keuangan negara atau daerah.

“Proyek Pemeliharaan dan pengecatan rumah dinas jabatan Walikota oleh CV. Dh berdasarkan SPK nomer 027/SPK.86.GED/ INV.KTR/URDAL/UM/2017 tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp 194.670.654 (termasuk PPN) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari, terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2017 sampai 25 Novenber 2017,” ujar Irianto.

Lebih lanjut Irianto mengukapkan dalam audit BPK RI dengan PPTK dan konsultan pengawas pada tanggal 12 April 2018 diketahui adanya dugaan kekurangan volume hasil pekerjaan yang berpotensi pemborosan dan kerugian keuangan negara atau daerah. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan, PP 4 Tahun 2015 tentang perubahan Keempat atas PP Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 dan Pasal 89.

“Berdasar pada ketentuan pasal 6 PP No.54 tahun 2010, dimana secara tegas menyatakan para pihak yang terkait pelaksanaan pengadaan harus mematuhi etika, diantaranya mencegah adanya pemborosan dan kebocoran keuangan negara atau daerah,” tegasnya.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, Irianto menilai temuan BPK RI tersebut masih terdapat adanya kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundan undangan yang dilakukan Pemkot Bogor.

(Nan)