Polri Tabuh Genderang Perang Mafia Tanah

1255

Berantasonline.com Jakarta

Genderang Perang Terhadap Mafia Tanah Sudah di Tabuh, Polri Siap Tindak Tegas Pelakunya.

Genderang perang terhadap mafia tanah, yang sudah cukup lama menghantui masyarakat, akhirnya ditabuh kencang.

“Polda juga telah membentuk Satgas Anti Mafia Tanah di tingkat provinsi, tentunya bekerja sama dengan Agraria atau Badan Pertanahan Nasional,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan, di Jakarta, Senin (22/2/2021).

Pembentukan Satgas Anti Mafia Tanah ini sebagai wujud keseriusan Polri dalam upaya menindak secara hukum para pelaku praktik mafia tanah.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tidak ragu mengusut tuntas kasus-kasus mafia tanah di seluruh Indonesia.

Upaya ini sejalan dengan instruksi dari Presiden RI Joko Widodo agar fokus memberantas praktik mafia tanah di Indonesia.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkapkan, maraknya praktik mafia tanah karena adanya keterlibatan oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hal ini terjadi karena BPN merupakan lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat kepemilikan atas tanah.

Demikian dikatakan Kepala Unit (Kanit) 5 Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri AKBP Kristinatara Wahyuningrum dalam diskusi virtual, Jumat (12/03/2021).

“Sertifkat tidak muncul kalau tidak ada persetujuan BPN yang menerbitkan sertifikat tersebut, sehingga inilah, yang kemudian menjadi pemicu dari adanya mafia tanah,” ujar Kristina.

BPN seharusnya lebih selektif karena punya data fisik dan data yuridis dari tanah yang tentunya tidak akan serta merta membuat atau menerbitkan sertifikat sembarangan.

Selain oknum BPN, oknum pemerintahan lainnya yang ikut terlibat dalam praktik ilegal ini adalah lurah, dan camat.

Lurah dan camat ini secara struktur organisasi merupakan Pemerintahan teredah yang paling dekat dengan masyarakat.

Jika mereka mudah bekompromi, akan menjadi celah bagi mafia tanah untuk leluasa mengembangkan bisnis terlarangnya.

“Jadi penyebabnya karena mental oktum aparat pemerintah atau penegak hukum yang mudah untuk diajak kompromi atau KKN,” kata

Dia mengakui, praktik mafia tanah sejatinya merupakan salah satu tindak pidana yang sudah sering terjadi sejak lama.

Penyebab lain maraknya praktik mafia adalah kenaikan harga tanah yang terjadi setiap tahun.

Dengan potensi keuntungan yang besar tentu saja menarik oknum-oknum menjalankan bisnis terlarang ini.

Terlebih, banyak celah terutama soal lemahnya regulasi dan administrasi pertanahan sehingga dapat dimanfaatkan mafia untuk menjalankan aksinya.

Kristina juga menyebut pemicu lain yakni banyaknya proyek pemerintah yang mengharuskan pembebasan lahan masyarakat dengan konsep ganti untung.

“Bisa kita lihat pada waktu lalu, ketika ada proyek pembuatan Banjir Kanal Timur (BKT) begitu banyak peristiwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang saya kategorikan sebagai mafia tanah,” jelasnya.

Dalam hal ini team investigasi dari media Koran Berantas Achmad Hudori, sedang menelusuri guna mencari tahu keberadaan tanah rekannya yang berada di Depok yang diduga disalah gunakan oleh mafia – mafia tanah.

Dengan berbekal sertifikat yang kami punya, akan kami telusuri lokasi tanah tersebut dan jika nanti ditemukan ada oknum – oknum yang bermain dan menyalah gunakan wewenangnya, maka tidak menutup kemungkinan kasus ini akan kami bawa ke ranah hukum.

Achmad Hudori