Pesisir Barat Kini Miliki Kantor Imigrasi

123

berantasonline.com (Lampung) – Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal, menghadiri acara Peresmian Unit Kantor Kerja (UKK) Imigrasi Kelas III Non TPI Kota Bumi di Krui . Acara berlangsung di pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Selasa, (6/8).

Rangkaian acara , diawali dengan menyambut kedatangan Plt Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementrian Hukum dan Hak Azazi Manusia (Kemenkum-HAM) Seprizal dan rombongan.
Acara penyambutan diisi dengan arak arakan, pencak silat dan Rabana. Setelah Acara penyambutan selesai dilanjutkan denga penandatanganan MOU antara kedua belah pihak yaitu Dirjen Imigrasi dengan Pihak pemkab Pesisir Barat , dan dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis Paspor kepada perwakilan tokoh adat, tokoh agama dan kepolisian setempat.

Dalam sambutannya bupati Pesisir Barat , Agus Istiqlal, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada kantor Imigrasi kelas III Non TPI Kota Bumi yang telah hadir dan mendukung semua aktifitas dan program pemerintah kabupaten Pesisir Barat. Sehingga program – program di Pemkab Pesisir Barat dapat berjalan dengan baik. Terangnya.

Masih lanjut Bupati, peresmian UKK Imigrasi kelas III non TPI Kota Bumi di Krui, adalah dalam rangka peningkatan pelayanan keimigrasian guna mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat dan mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat Pesibar, terkait dengan layanan pembuatan paspor. Dengan diresmikannya kantor Imigrasi kelas III Non TPI Kota Bumi di Krui, dalam pelayanan pembuatan paspor diharapkan cukup representatif, sehingga percepatan pembuatan paspor lebih terjamin , mudah, nyaman dan lebih cepat dalam mendapatkan pelayanan.
Harapnya.

Masih kata Bupati, “Keberadaan sekretariat tim pengawas orang asing (PORA) juga sangat diperlukan karena keberadaan orang atau warga negara asing yang melakukan beragam kegiatan di wilayah hukum Republik Indonesia , juga sangat perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Oleh karenanya, menurut Bupati,” Koordinasi antar instansi dalam hal pengawasan kegiatan orang asing di daerah mutlak dilakukan”, pungkasnya.

(Benk)