Pers Mendapat Diskresi Dalam Program Ganjil Genap

73

berantasonline.com Bogor

Dalam memberlakukan Program Ganjil Genap, Pemkot Bogor memberi kelonggaran terhadap kegiatan pers disaat program ganjil genap, dijalankan di kota hujan.

Kebijakan baru Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro untuk menekan mewabah Pandemi Civid- 19.

Sebelumnya beredar pemberitahuan Ganjil genap dan beredar di grup WhatsApp (WA) Wakil Walikota Dedie A Rachim menyebut ada beberapa pengecualian saat diberlakukan ganjil genap di Kota Bogor. tidak mencantumkan kegiatan Pres dalam liputan.

“Jadi semua kendaraan terkena ganjil genap kecuali Ojol, taksi online, pengangkut sembako, jasa paket, ambulan mobil jenazah dan damkar,” bunyi pemberitahuan yg beredar di Grup WA Jumat (5/2/2021)
Saat di konfirmasi pada Wakil Walikota Dedie A Rachim mengata -kan, pelaksanaan ganjil genap berlaku dua hari dan aktivitas peliputan tidak dilarang.
“Program ganjil genap tidak melarang masa peliputan bagi wartawan,” kata Dedie.

Menurut Dedie, kebijakan ini dalam rangka menekan penyebaran wabah agar tidak semakin membesar dengan membatasi mobilitas warga dan pendatang. “Itu pun hanya di akhir pekan utk membatasi potensi kerumunan baru yg bisa berpotensi menambah kasus baru,” jelas Dedie.

Sementara Kabag Hukum dan HAM Pemkot Bogor, Alma Wiranta menegaskan, insan pers tetap diberi kelonggaran atau diskresi dalam berkegiatan, disaat penerapan ganjil genap.

Hal itu kata Alma termasuk diskresi penegakan Prokes pembatasan mobilitas dan Insan pers, dianggap bagian melaksanakan tugas kerja.

“Bagi rekan-rekan pers dapat menunjukkan kartu tanda anggotanya. Ini sesuai pernyataan Pak Kapolresta tadi sore di Balaikota,” tegas Alma.

Sementara itu Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor H Subagiyo menanggapi pernyataan Wakil Walikota Bogor dan Kabag. Hukum Sekda. Kota Bogor Alma Wiranta SH.MH (HAN) merasa lega wartawan diberi kelonggaran untuk menjalankan tugasnya di masa diberlakukan ganjil genap.

Subagiyo menuturkan, pers konsekwen melaksanakan ketentuan Undang Undang No 40 tahun 1999 tentang pers. “Antara kebijakan baru Pemkot. Bogor bertentangan bila insan pers tak diberi kelonggaran. “Undang undang itu juga ada sanksi denda dan pidana -nya. Alhamdulilah bila ada kelonggaran,” ungkap Subagiyo.

( Ii Syafri)