Pentingnya Pengamanan Aset dan Optimalkan PPNS Kota Bogor. Alma : ASN Harus Profesional

34

Bogor, BERANTAS

Dalam evaluasi tata kelola pemerintahan yang baik dimasa era reformasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design
reformasi birokrasi 2010 – 2025, menjadi dasar hukum peningkatan profesionalisme pemerintah terutama peran ASN yang diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2017.

Pemerintah Kota Bogor melalui Bagian Hukum dan HAM Setda secara maraton telah mengadakan seminar secara online (webinar) Advokasi Bantuan Hukum Pemerintah Kota Bogor, yang terbagi dalam beberapa sesi kegiatan dan secara khusus pesertanya ASN Pemkot Bogor.

Kepala Bagian Hukum dan HAM, melalui Kasubag Bantuan Hukum, Yulia Anita sebagai ketua panitia menyatakan, “kegiatan webinar sesi #1 bertajuk Pengamanan Aset Pemerintah Kota Bogor, telah dilaksanakan pada hari senin (27/9/2021) menghadirkan Narasumber Kepala Satgas Korsupwil II KPK Dwi Linda Aprilia, Kajari Kota Bogor Sekti Anggraini dan Kabag Hukum dan HAM Kota Bogor Alma Wiranta, dibuka secara resmi oleh Walikota Bogor Bima Arya.”

Wali Kota Bogor, Bima Arya sebagai Keynote Speaker menyampaikan 3 dimensi terkait pengelolaan aset yaitu pertama tentang batasan antara hak dan kewajiban yang sesuai dengan prinsip Good Governance, kedua mengenai pencatatan dan pengadministrasian secara tertib dan ketiga memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah demi peningkatan kesejahteraan warga.

Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim dan Sekretaris Daerah Kota Bogor Syarifah Sofiah menekankan dalam pengelolaan aset yang dimulai dengan pendataan dan pencatatan seperti sertifikasi, penguasaan dan pengadaannya, sistem aplikasi yang baik dan aksesibel untuk pendataan dan pengendalian aset juga menjadi bagian penting untuk pengamanan aset Pemerintah Kota Bogor.

“Permasalahan aset di Kota Bogor merupakan warisan lama dan adanya pembiaran dari pejabat pemerintah daerah di Kota Bogor, dan manajemen aset yang buruk merupakan pintu terjadinya bibit awal korupsi.” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Sekti Anggraini

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Pada Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Dwi Linda menyampaikan, “titik rawan pengelolaan aset daerah yaitu rendahnya komitmen pengamanan aset oleh pejabat di daerah,Monitoring Center For Prevention (MCP) merekomendasikan mulai dari penguatan database aset daerah, sertifikasi, penerbitan aset dan PSU serta penagihan piutang pajak harus terus dilakukan.”

Kepala Bagian Hukum dan HAM, Alma Wiranta mengatakan,”regulasi dalam pengamanan aset harus sejalan dengan upaya pencegahan, sehingga bekerjasama dengan KPK dan Kejaksaan Negeri, merupakan solusi terhadap adanya image pembiaran atas aset pemerintah, oleh karenanya dibutuhkan konstruksi hukum yang ideal serta pembentukan tim dalam pengamanan aset pemerintah Kota Bogor.”

Lanjut Yulia, “Sesi #2 telah dilaksakan pada hari selasa (28/9/2021) bertajuk Optimalisasi Peran Penyidik PNS Pemerintah Kota Bogor, dengan Narasumber Korwas PPNS Bareskrim Polri Kompol Rustanti dan Kasubdit PPNS Dit. Pidana, Dirjen AHU Kemenkumham Nur Hikmah, yang dibuka oleh Kapolresta melalui Wakapolresta Bogor Kota AKBP Ferdy Irawan dilanjutkan dengan sambutan Wakil Walikota Bogor Dedie A. Rachim.”

Dalam sambutan Kapolresta Bogor Kota yang dibacakan AKBP Ferdy meminta agar PPNS selalu meningkatkan kemampuan dalam proses penyidikan tindak pidana maupun Perda dengan berpedoman pada syarat formil dan materilnya, PPNS dalam menegakan hukum jangan sampai menimbulkan konflik sosial dan setiap pelaksanaan tugasnya PPNS agar tetap selalu berkoordinasi dengan penyidik di Polresta selaku koordinator pengawas PPNS di Kota Bogor.

Wakil Walikota Bogor Dedie A. Rachim menyampaikan, “PPNS harus memahami tugas dan fungsinya dalam menegakan aturan, dan tugas penyidik PNS setidaknya memastikan pelaksanaan penegakan hukum sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan harus memahami bahwa proses penyidikan bukan hanya semata-mata mengejar pengakuan dari pelanggar akan tetapi juga memiliki pengetahuan untuk menegakkan keadilan.”

Nur Hikmah, selaku Kasubdit PPNS Dirjen AHU Kemenkumham menyampaikan, ” legalitas PPNS sangat diperlukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku yaitu PP Nomor 58 Tahun 2010 dan PERMENKUMHAM Nomor 5 Tahun 2016.”

Dalam penegakan hukum para PPNS harus mengedepankan cara penegakan non yustisi dalam menegakan Perda/Perkada, sebagaimana disampaikan oleh Kompol Rustanti, S.H., M.H. Korwas PPNS Bareskrim Polri.

“Optimalisasi peran PPNS di daerah dengan adanya payung hukum yang mengaturnya diharapkan mampu menjadi PPNS yang profesional dan berkeadilan. PPNS di kewilayahan masih bekerja belum efektif dan maksimal dan jika tanpa legalitas maka tidak bisa dikatakan sebagai PPNS.” tegas Kompol Rustanti.

“Selanjutnya sesi #3 bertajuk legislasi dokumen pemerintah yang dapat dipublikasi, direncanakan dilaksanakan 3 hari mendatang, ujar Yulia.”

Awak media yang menghubungi via seluler Kabag Hukum dan HAM (29/9/2021) Alma Wiranta mengatakan,” bahwa ASN dan PPNS di Pemerintah Kota Bogor saat ini perlu memahami tugas, fungsi dan wewenangnya terkait pengamanan aset serta penegakan hukum sebagai amanah Peraturan Daerah, agar sesuai prosedur dan legalitas maka diperlukan penguatan wawasan yang salah satunya melalui forum webinar dengan menghadirkan narasumber yang tepat.”

“Karena ASN yang tidak profesional menjalankan tugas dapat merusak citra pemerintah, dan saat ini secara khusus di Kota Bogor yang cukup komplek permasalahannya, mulai penguasaan aset pemerintah, peran PPNS dalam peningkatan PAD Kota Bogor dan sebagainya, sehingga memerlukan peningkatan kapasitas ASN secara bertahap.” Tutup Alma

(Ii Syafri/red.23)