Pengendalian Tembakau dan Komitmen Kota Bogor dalam Regulasi Perda KTR

70

Oleh :
Kabag Hukum dan HAM
Setda Kota Bogor
Alma Wiranta, SH., MSi (Han)

Dasar normatif, dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bogor No. 14 Tahun 2019 tanggal 10 September 2019 tentang RPJMD Kota Bogor 2019-2024, Visi menuju Kota Ramah Keluarga dan Misi menciptakan Kota Bogor yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera.

Tujuan Perintah untuk menciptakan lingkungan sehat di Kota Bogor dengan pembatasan Kawasan Tanpa rokok, secara sederhana melihat dari sisi kesehatan harus diwujudkan secara nyata.

Dalam bahasan saintifik bahwa rokok sebagai produk berbahaya dan adiktif serta mengandung 4000 zat kimia, di mana 69 di antaranya adalah karsinogenik (pencetus kanker), regulasi Pemerintah melalui PP 109 tahun 2012 mengatur hal tersebut, sehingga menjadi rujukan penerbitan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok no. 12/2009 kemudian diubah dengan Perda No. 10/2018, intinya penggunaan rokok perlu dibatasi pada 7 wilayah karena dapat membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok.

Selain itu, merujuk studi WHO (World Health Organization) (2008), epidemi tembakau telah membunuh 5,4 juta orang per tahun akibat kanker paru dan penyakit jantung serta lain-lain.

Artinya, satu kematian di dunia akibat rokok untuk setiap 5,8 detik. Apabila tindakan pengendalian tembakau dilakukan, maka diperkirakan 8 juta orang yang mengalami kematian setiap tahun akibat rokok menjelang 2030 dapat dikurangi.

Dalam banyak studi tentang hubungan rokok dengan kemiskinan, bahwa yang terjadi dimasyarakat ekonomi lemah banyak yang menggunakan tembakau (rokok).

Dalam pendekatan teori strukturalis, terjadinya disarticulated socio-economic structure di mana masyarakat miskin (perokok, petani tembako, buruh industry rokok, anak-anak) berkontribusi signifikan mendongkrak surplus profitabiltas industri rokok besar (tembakau).

Fakta terbaru merujuk hasil riset Lembaga Studi Demografi FE UI dan BPS, disimpulkan alokasi belanja dikeluarkan masyarakat telah melampaui besaran belanja beras.

Hingga akhir 2018, menyebutkan alokasi belanja rokok mencapai Rp 64.769 per kapita sebulan atau 6,79 persen terhadap pengeluaran total.

Pengeluaran per kapita membeli beras terpaut angka tidak jauh yakni Rp 64.759 atau 6,79 persen. Sementara merata jumlah batang rokok dihabiskan selama seminggu mencapai 76 batang di perkotaan dan 80 batang di pedesaan.

Terhadap data profil Kesehatan Indonesia pada Riset Data dan Informasi Kemenkes RI (2018), Indonesia memiliki komposisi penduduk muda, didominasi oleh 33 juta anak usia dini/balita.

Sementara, sekitar 90 juta jiwa warga Indonesia adalah perokok, sehingga Indonesia dinobatkan peringkat pertama di dunia sebagai negara dengan jumlah perokok terbesar. Ada 43 juta anak terpapar, 11,3 juta di antaranya anak berusia di antara nol hingga empat tahun.

Anak yang terpapar asap rokok akan memiliki pertumbuhan badan tidak optimal, terancam stunting. Selain harga murah dan aksesibilitas yang mudah dijangkau, juga maraknya iklan, promosi, dan sponsor rokok di tempat umum, berkontribusi signifikan mempercepat bencana demografi.

Sehingga fakta itu menyebutkan, lebih 30 persen anak Indoneia merokok sebelum usia 10 tahun dan perokok 15-19 tahun meningkat 3 kali lipat dalam kurun waktu lima tahun.

Dalam UU No. 39/2007 tentang Perubahan atas UU No. 11/1995 tentang Cukai, mengamanatkan barang kena cukai adalah produk yang berdampak negatif bagi masyarakat. Produk yang dimaksud memiliki karakteristik khusus yang membahayakan, terutama bagi kesehatan masyarakat.

Dalam UU tersebut ada 3 (tiga) produk/obyek yang dianggap memberikan eksternalitas negatif, yakni etil alkohol (EA) atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA), dan hasil tembakau atau rokok.

Dari tiga produk itu, cukai dari produk tembakau/rokok menjadi kontributor utama, hingga 95 persen.

Tercatat, realisasi penerimaan cukai rokok per Desember 2018, sebesar Rp120,62 triliun atau mencapai 81,37% dari target APBN 2018 sebesar Rp 148,23 triliun.

Karena tingginya kontribusi tarif cukai rokok terhadap penerimaan negara, maka Pemerintah dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jumat (13/9/2019), memutuskan menaikkan tarif cukai rokok sebesar 23 persen pada 1 Januari 2020.

Selanjutnya, harga jual eceran rokok naik menjadi 35 persen. Dilanjutkan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 152/PMK.010/2019 yang berlaku 1 Januari 2020, cairan rokok elektrik (vape) cukainya naik 25% artinya masyarakat Kota Bogor harus dilindungi dari perubahan yang terjadi.

Sebelumnya, pada 2018, Presiden Joko Widodo membuat Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres yang beberapa kali disempurnakan itu, berkeinginan memanfatkan tarif cukai rokok untuk menutup defisit keuangan BPJS.

Keinginan Presiden itu, tidak terlepas dari Nawacita Jokowi-JK 2014-2019, yang meyebutkan: “Jika generasi masa depan terlindungi dari dampak rokok, maka akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat”.

Rumusan langkah tertuang dalam poin 5 Nawacita, Target 2, yaitu “Peningkatan tarif 200% dari nilai cukai rokok dan 100% area publik bebas asap rokok termasuk 100% untuk kota Bogor”.

Maka, besarnya potensi dan obyek cukai di Tanah Air itu, sejatinya tidak membuat Pemerintah kelimpungan dalam menambal defisit BPJS dan mengorbankan hak rakyat terhadap akses kesehatan yang adil.

Oleh karenanya misi Kota Bogor yang diemban Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam hal komitmen menjadikan Kota Sehat melalui pembatasan penggunaan tembakau (rokok) termasuk iklan dan reklame produsen Rokok dalam Perda KTR dapat menjadi Kekuatan dan Pertahanan Masyarakat Kota Bogor yang ingin hidup sehat, hal ini harus terus digemakan dan bersama-sama kita jaga semangatnya.

(li Safri)