Penanganan Kasus Dugaan Korupsi di RSUP Fatmawati oleh Kejaksaan Agung Sudah Setahun Tidak Jelas

322

berantasonline.com (Jakarta) –Penanganan kasus dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Anggrek dan Jembatan serta Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan tahun 2015-2016 di RSUP Fatmawati Jakarta Selatan bernilai Puluhan Miliar rupiah oleh Kejaksaan Agung RI sudah setahun tidak jelas ujung pangkalnya.

Ketua Umum DPP LSM Pengembangan Aspirasi Rakyat, Khotman Idris, mendesak Presiden Joko Widodo termasuk KPK untuk turun tangan menuntaskan kasus ini sehingga masyarakat tidak bertanya tanya tentang keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi.

Kepada berantasonline.com, Khotman Idris Kamis (9/5) permasalahan Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dilingkungan RSUP Fatmawati tersebut telah ramai menjadi sorotan mass media setahun belakangan ini,namun apa yang terjadi seolah olah kasusnya menguap begitu saja dan terkesan didiamkan, “Ini ada apa sebenarnya yang terjadi”, ujar Khotman dengan nada tanya.

Sumber berantasonline.com dilingkungan RSUP Fatmawati, Rabu (8/5), melaporkan bahwa 5 Pejabat RSUP Fatmawati yang telah diperiksa Kejaksaan Agung RI (Direktur C Jaksa Agung Muda Intelijen).

Mereka dipanggil dengan Surat Nomor B.723/DA/Dek.1/05/2018 tanggal 09 Mei 2018 Pejabat tersebut masing masing, Sugih Asih S.Kep,M.Kep sebagai PPK Gedung Anggerek diperiksa tanggal 14 Mei 2018, Deddy S.Sos Ketua Pokja Gedung Anggerek diperiksa tanggal 14 Mei 2018, Woro Kuntari Ketua PHP Gedung Anggerek diperiksa tanggal 14 Mei 2018.

Selain itu Arwan Wibianto Sekretaris Pokja PPHP Gedung Anggerek Anggerek diperisa tanggal 15 Mei 2018, dan Pintowati Sekretaris PPHP Gedung Anggerek diperiksa oleh Tim Intelijen Direktorat C Jaksa Agung Muda Intelijen tanggal 15 Mei 2018.

Ketua Umum DPP LSM Pengembangan Aspirasi Rakyat Khotman Idris yang juga Wakil Panglima DPP Garda Bela Negara Nusantara itu mendesak Jaksa Agung RI untuk segera menuntaskan kasus ini mengingat Pemerintahan Jokowi periode sekarang akan segera berakhir.

“Jaksa Agung tentunya harus mempertanggungjawabkan kasus ini supaya rakyat tidak kehilangan kepercayaan”, tegas Khotman Indris.

(red.1)