Pemkab Pesibar Tindak Lanjuti Penyelesaian Pelanggaran Perda No. 8/2017 oleh IPPBS

262

Berantasonline.com. (Lampung)–Pemkab Pesisir Barat melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra yang didampingi oleh Kepala Bagian Hukum Setdakab, Edwin Kastolani B, S.H.,M.P. mengkoordinasikan tindak lanjut dari pertemuan dengan Ombudsman Republik Indonesia, bertempat di Ruang Rapat Ombudsman, Jakarta, Rabu (19/2).

Dengan agenda tindak lanjut penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang RTRW 2017-2037 Kabupaten Pesisir Barat oleh petambak yang tergabung dalam Ikatan Petambak Pantai Barat Sumatera (IPPBS)

Dikatakan Kabag Hukum Setdakab Pesisir Barat, Edwin Kastolani” semua permintan data yang diminta Ombudsman sudah kita lakukan dan kita penuhi sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya. Dan berdasarkan hasil koordinasi, mereka akan mengundang Gubernur Lampung dan Bupati Pesisir Barat serta stakeholder terkait guna penyelesaian permasalah ini yang jika tidak terjadi perubahan dijadwalkan pada 10 maret 2020. Terangnya.

Lebih lanjut dikatakan Edwin,” pada akhir tahun 2019 lalu Pemkab Pesisir Barat melakukan penyesuaian fungsi dengan melakukan penutupan sepuluh tambak dikecamatan lemong dan Kecamatan Pesisir Selatan dengan rincian tujuh tambak telah habis masa izinya diantaranya PT. Sumatra Seafood Indonesia, Andi riza farm, archie ferdiani, andi handoyo farm, johan farm, raharja farm, tembulih farm serta tiga tambak tidak berizin dan termasuk dalam unit usaha yang tidak sesuai dengan zonasi , sebagaimana ketentuan perda RTRW diantaranya Adinda Farm dan Zulkifli Rahman dan lemong farm.

Yang kemudian direspon para petambak dengan melaporkan Pemkab Pesisir Barat ke Ombudsman pada medio akhir tahun lalu dengan hasil pertemuan bahwa Pemkab Pesisir Barat agar melengkapi dokumen-dokumen yang diminta ombudsman.

Masih kata Edwin, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 c huruf c Perda RTRW bahwa kawasan peruntukan budidaya air payau dikembangkan di Kecamatan Bangkunat dan Kecamatan Ngaras. Hasil temuan dilapangan limbah tidak dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan yang mensyaratkan adanya unit pengolah limbah yg dihasilkan dari kegiatan tambak sangat mengganggu sektor pariwisata.

Dimana surfing dan snorkling yg merupakan wisata ungggulan memerlukan suasana alam dan air yg baik yang tidak mengganggu kesehatan. Dimana pariwisata laut dan pantai maerupakan sektor unggulan di Kabupaten Pesisir Barat dengan panjang garis pantai lebih dari 200 km.

“Dengan telah di serahkannya data data yang di minta Ombudsman, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yakin dan optimis Ombudsman dan Pemerintah Provinsi mendukung langkah-langkah penegakan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat”, ujar Edwin.

(Benk)