Pemkab Pesibar Konsisten Tegakkan Perda No.8 Tentang RT/RW 2017-2037

228

berantasonline.com Lampung

Dalam rangka penegakan perda kabupaten Pesisir Barat nomor 8 tahun 2017 tentang RTRW. Kembali digelar pertemuan pembahasan atas tindak lanjut pelanggaran perda yang dilakukan para petambak yang dilakukan diluar zonasi yang diperuntukan budidaya air payau.

Pertemuan pada Selasa (10/3) di kantor Gubernur Lampung tersebut, dihadiri oleh Perwakilan dari Kemenko bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Informasi Geospasial, Jajaran Pemprov Lampung. Serta Bupati Pesisir Barat dan Jajarannya. Terang Kabag Hukum Setdakab Pesisir Barat, Edwin Kastolani Burtha.

Dikesempatan itu, Ombudsman yang diwakili salah satu Komisioner, Ahmad Alamsyah mengatakan bahwa ” penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang RTRW 2017-2037 Kabupaten Pesisir Barat oleh petambak yang tergabung dalam Ikatan Petambak Pantai Barat Sumatra (IPPBS) perlu dilakukan upaya mediasi yang menghasilkan win win solution yg mengakomodir kepentingan investasi namun secara regulasi tetap sesuai koridor hukum , lanjut dia.

Sedangkan kementerian dalam negeri (Kemendagri) dalam paparanya menyampaikan bahwa tahapan tahapan dalam penyusunan perda RTRW Pesisir Barat sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dan memiliki rekomendasi teknis dari kementerian ATR Serta BIG. Dan Kemendagri melimpahkan kewenangan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk memediasi penyelesaian tersebut.

Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal secara tegas memyatakan bahwa Pemkab Pesisir Barat tetap konsisten dalam penegakan perda yang memang merupakan instrumen hukum yg menjadi kewenangan daerah untuk mengaturnya. Demi kelestarian alam dan pengembangan pariwisata tentu komitmen kita terus terjaga. “Kita tidak anti investasi terbukti dengan lokalisasi daerah tambak yang sudah kita siapkan di Kecamatan Ngaras dan Bangkunat ucap,” mantan Kajari Tanggamus tersebut.

Untuk diketahui pada akhir tahun 2019 lalu Pemkab Pesisir Barat melakukan penyesuaian fungsi dengan melakukan penutupan sepuluh tambak di Kecamatan Lemong dan Kecamatan Pesisir Selatan dengan rincian tujuh tambak telah habis masa izinya diantaranya PT. Sumatra Seafood Indonesia, Andi riza farm, archie ferdiani, andi handoyo farm, johan farm, raharja farm, tembulih farm serta 3 (tiga) tambak tidak berizin dan termasuk dalam unit usaha yang tidak sesuai dengan zonasi sebagaimana ketentuan perda RTRW diantaranya Adinda Farm dan Zulkifli Rahman dan Lemong farm. Yang kemudian para petambak melaporkan Pemkab Pesisir Barat ke Ombudsman Republik Indonesia.

Sebagaimana ketentuan Pasal 30 c huruf c Perda RTRW bahwa kawasan peruntukan budidaya air payau dikembangkan di Kecamatan Bangkunat dan Kecamatan Ngaras. Diluar zonasi itu tentu harus dilakukan penyesuaian dan Hasil pertemuan itu , dijadwalkan hari Rabu (11/02/2020) Pihak Ombudsman akan datang langsung ke Pesisir Barat.

Setelah sebelumnya pihak Pemkab Pesibar berkordinasi dengan Kepala Biro Hukum Provinsi Lampung, mereka menyampaikan penyusunan RTRW Pesisir Barat sudah sesuai prosedur penyusunan peraturan daerah. Terang Kabag Hukum Setdakab Pesibar.

(Benk)