Pemkab dan DPRD Pesibar Tandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Sementara APBD 2020

140

berantasonline.com (Lampung) –

Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal didampingi Wakil Bupati, Erlina, menghadiri rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2020, bertempat digedung Dharma Wanita, Senin (15/7).

Pada acara tersebut Wakil Bupati Erlina, membacakan sambutan Bupati Pesisir Barat, tentang hasil laporan serta rekomendasi dari badan anggaran DPRD terkait dengan pembahasan nota pengantar KUA dan PPAS APBD kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2020 yang telah ditandatangani, seperti yang diamanat oleh peraturan, dan perundang undangan yang berlaku.

Lanjut Erlina, nota kesepakatan KUA dan PPAS , merupakan rangkuman persetujuan dari pemerintah kabupaten Pesisir Barat dengan DPRD Pesibar. Yang dalam proses awal penyusunan rancangan APBD kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2020 memuat ringkasan antara lain ,; gambaran kondisi ekonomi makro daerah.

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, strategi pencapaian asumsi dan kebijakan yang akan diambil, Penetapan skala prioritas, pembangunan daerah, Prioritas program dan kegiatan masing-masing urusan pemerintahan daerah, capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing- masing program dan kegiatan.”jelasnya”

Adapun beberapa catatan penting yang dapat kami rangkum dari hasil pembahasan nota pengantar KUA dan PPAS, APBD kabupaten Pesisir Barat tahun 2020 sebagai berikut yaitu, ; pemerintah kabupaten Pesisir Barat perlu meningkatkan usaha usaha dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya pada pajak dan retribusi daerah

Perlunya meningkatkan kualitas dokumen serta data pendukung untuk peningkatan nilai DAU dan DAK. Dengan tetap wajib mempedomani peraturan perundang undangan dalam menyusun belanja daerah.

Masih kata Erlina, pemerintah kabupaten Pesisir Barat perlu melakukan efisiensi dengan berpegang pada prinsip money follow program (MFP) dalam menyusun belanja daerah. Serta meningkatkan pengelolaan pembiayaan daerah dengan seksama demi keseimbangan neraca keuangan daerah.

Adapun garis besar nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut,:

Program dan kegiatan perangkat daerah yang terangkum dalam dokumen PPAS dilaksanakan dengan mengedepankan target kinerja serta memperhatikan kemampuan fiskal daerah.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan hasil sinergi dan sinkronisasi antara hasil musrenbang RKPD kabupaten Pesisir Barat tahun 2019 untuk perencanaan RKPD tahun 2020, dan Arah kebijakan Bupati wakil Bupati Pesisir Barat.

Pokok pokok pikiran DPRD Pesibar serta prioritas pembangunan pemerintah pusat dan provinsi Lampung, dengan merujuk pada perkembangan perekonomian nasional, regional dan lokal, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Rancangan APBD tahun anggaran 2019 disusun dengan pendekatan kinerja serta mengikuti paradigma money follow program yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dengan berpedoman pada Permendagri nomor 33 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020.

Arah kebijakan belanja daerah difokuskan untuk mengatasi masalah masalah mendasar yang menjadi isu-isu strategis daerah pada tahun 2020, Diantaranya sebagai berikut: Pertama, pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan dengan berpijak pada peningkatan kualitas SDM.
Kedua, meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah.
Ketiga, menjaga iklim investasi dengan penerapan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
Keempat, pembangunan infrastruktur daerah untuk peningkatan perekonomian masyarakat.
Kelima, menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya alam demi keberlangsungan ekosistem lingkungan hidup dan mitigasi bencana, Investasi dalam proses membuka lapangan pekerjaan.

“Sementara penetapan belanja langsung dan tidak langsung daerah wajib mengarah pada pencapaian target makro daerah, yaitu:
• Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5-5,7%;
• Target inflasi sebesar 3,0-3,5%;
• Target tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,58-2%;
• Target kemiskinan sebesar 14,16-14,20%;
• Target rasio gini sebesar 0,29-0,30;
• Target ipm sebesar 63,78-64,00;
• Target pendapatan perkapita sebesar 21.350 (dalam miliar rupiah).” paparnya.

(Benk)