Pemerintah Tetapkan Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan

731

berantasonline.com (Jakarta)

Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia telah menetapkan Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan.

Dalam Surat Keputusan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Nomor Kep.2/152/LP.OO.OO/III/2020 tertanggal 31 Maret 2020 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan Serikat Pers Republik Indonesia.

Adapun Daftar Unit Kompetensi yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia sebanyak 15 (lima.belas) unit kompetensi terdiri dari : 1.Merencanakan dan mengusulkan topik liputan . 2.Mencari dan mengumpulkan data dan informasi 3.Melakukan wawancara dengan nara sumber 4.Mengambil gambar (foto) dan merekam gambar dan suara (vidio) sesuai topik liputan. 5. Menulis berita berdasarkan data dan informasi hasil liputan dan wawancara.6.Mengaudit Naskah berita sendiri.7.Menentukan perencanaan dan tugas liputan.8.Mengaudit naskah berita hasil liputan 9.Mengatur tata letak berita pada halaman rubrik. 10.Mengevaluasi hasil liputan dan pemberitaan 11.Mengevaluasi perencanaan dan hasil liputan 12.Menulis Opini 13. Merancang dan menentukan kebijakan Rubrikasi 14.Memimpin Rapat Redaksi 15.Mengatur dan mengawasi seluruh program keredaksian.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Heintje Mandagi menjawab pertanyaan Koran Berantas/ berantasonline.com tentang realisasi Pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebaimana Amanat dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, kalau tidak ada aral melintang akan mulai dilaksanakan awal Januari 2021 mendatang.

Berbagai persiapan telah dilaksanakan oleh SPRI dan Dewan Pers Indonesia, ujar Mandagi, Senin (2/11/2020) guna melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan atas perintah resmi dari Pemerintah tersebut.

Sementara itu, terkait adanya sikap sejumlah Pemerintah Daerah tentang penolakan kerjasama dengan Perusahaan Pers yang beluk terverifikasi Dewan Pers ditepis oleh Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh dalam diskusi dengan sejumlah media cetak dan elektronik maupun media siber di Hotel Ratna Inn Banjarmasin pada hari Kamis 6 Pebruari 2020 dalam rangka Hari Pers Nasional tahun 2020.

Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh dengan tegas mengatakan Dewan Pers tidak pernah meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tidak bekerjasama dengan Perusahaan Pers yang belum terfaktual oleh Dewan Pers, tegasnya.

Tidak menjadi masalah setiap Media melakukan kerjasama dengan Pemda meski media tersebut beluk terverifikasi Dewan Pers, selama media tersebut berbadan hukum tambah Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun.

Lebih lanjut Hendry mengatakan Dewan Pers tidak pernah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa Medya yang boleh bermitra dengan Pemerintah Daerah harus terferivikasi. Tidak ada surat itu, terpenting bagi Dewan Pers Perusahaan Media itu harus berbadan hukum sesuai Undang Undang Pers, itu saja sebenarnya sudah cukup, tidak perlu harus terverifikasi, ujarnya.

Dilain pihak dalam Siaran Pers yang dikirim ke Meja Redaksi Koran Berantas tanggal 1 Nopember 2020 Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia Heintje Mandagi mengatakan kebijakan Pembuatan Kemitraan dengan menggunakan dasar verifikasi Perusahaan Pers di Dewan Pers justru menandakan Pemda Kabupaten Gorontalo tidak paham Perundang undangan.

Mandagi yang juga Ketua Dewan Pers Indonesia itu minta agar Bupati Gorontalo membatalkan Rancangan Peraturan Bupati yang akan mengatur salah satu syarat kemitraan Perusahaan Pers harus memiliki kualifikasi terdaftar di Dewan Pers.

Pemda Kabupaten Gorontalo dalam menyusun Peraturan Bupati terkait Pengaturan kemitraan dengan Perusahaan Pers adalah Peraturan Dewan Pers Nomor 04/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.

Dewan Pers itu adalah Lembaga Independen dan bukan Lembaga Pemerintahan, sehingga Peraturan Dewan Pers tidak mengikat untuk diterapkan menjadi salah satu dasar hukum didalam membuat Peraturan Bupati, terang Mandagi. Rancangan Peraturan Bupati tersebut berpotensi melanggar aturan yang lebih tinggi yakni Undang Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) Pasal 28H ayat (2) Pasal 281 ayat (2) dan (4) dan Pasal 33 ayat (4).

Dimana Peraturan Bupati seharusnya mengacu pada Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, jadi keberadaan Peraturan Bupati harus memiliki alas hukum agar Peraturan Perundang undangan dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi, ujar Mandagi.

(Bust)