Pemerintah Resmi Batalkan Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun Ini

78

Jakarta, BERANTAS

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan bahwa pelaksanaan ibadah haji 1442 Hijriah/2021 Masehi dibatalkan.

Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring pada Kamis (3/6/2021).

“Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya,” kata Yaqut.

Pembatalan tersebut terkait dengan faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji yang terancam akibat pandemi Covid – 19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia,
termasuk Indonesia dan Arab Saudi, itu yang menjadi alasan yang utama.

Pertimbangan kedua adalah karena Kerajaan Arab Saudi hingga kini belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021.

Selain itu Arab Saudi juga belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, sedangkan pemerintah Indonesia memerlukan waktu untuk melakukan persiapan pelayanan jemaah haji.

Ia mengatakan pihaknya telah berdiskusi dengan Komisi VIII DPR RI, berkomunikasi dengan para alim ulama, pimpinan-pimpinan ormas Islam, hingga biro perjalanan haji terkait keputusan pembatalan ini.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas juga mengatakan setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dari calon jamaah bisa ditarik kembali oleh calon jemaah.

“Setoran pelunasan Bipih dapat diminta kembali oleh jamaah haji yang bersangkutan. Jadi uang jemaah aman, dan bisa diambil kembali,” kata Yaqut dalam konferensi pers, Kamis (3/6).

Selain dapat ditarik kembali jemaah juga bisa memilih dananya disimpan di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Ia memastikan dana haji yang dikelolah BPKH di jamin aman.

Mekanisme pengembalian setoran lunas Bipih tersebut sudah diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Ibadah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021.

Langkah pertama yakni, para jemaah dapat mengajukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) di tingkat kabupaten/kota tempat jemaah mendaftar.

Untuk mengajukan, calon jemaah haji harus menyiapkan beberapa dokumen pendukung. Seperti bukti asli setoran lunas Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), fotokopi buku tabungan yang masih aktif dan memperlihatkan aslinya.

Kemudian melampirkan fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya, serta mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi.

“Kepala seksi yang membidangi urusan penyelenggaraan haji dan umrah pada Kankemenag di kabupaten/kota akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh dokumen permohonan,” bunyi salah satu poin Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021.

Apabila dokumen permohonan dinyatakan lengkap, kepala seksi akan melakukan input data pembatalan setoran pelunasan Bipih pada aplikasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

Setelah itu, Kepala Kankemenag kabupaten/kota mengajukan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih secara tertulis. Permohonan tersebut dapat dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenag di tingkat provinsi.

Apabila dokumen sudah diterima, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri akan melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan jemaah haji pada aplikasi Siskohat.

KemudianDirektur Pelayanan Haji Dalam Negeri akan mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Selanjutnya akan dilakukan transfer dana pengembalian setoran lunas Bipih ke rekening jemaah haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi Siskohat,”

Achmad Hudori