Pemerintah Pastikan Tidak Akan Hentikan Bantuan Sosial PKH Dan BPNT atau Kartu Sembako

2254

Jakarta, BERANTAS

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan, pemerintah tidak akan menghentikan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19.

“Bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan, terus berlanjut.
Jadi tidak benar kalau Kementerian Sosial (Kemensos) menghentikan program bansos,” tegas Risma di Jakarta, Rabu (22/9/2021).

Kemensos telah menganggarkan 94,67 persen dari total anggaran 2022 atau setara Rp 74,08 triliun untuk belanja bansos, ujarnya.

Program bantuan dari Kemensos yang masih akan terus berlanjut adalah bansos reguler dan bansos khusus.

Program bantuan yang dimaksud dalam bansos reguler antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako.

“PKH dan BPNT terus berjalan baik ada atau tidak ada pandemi.
Karena memang dimaksudkan untuk penanganan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)” jelas Risma, dalam keterangan tertulisnya Rabu (22/9/2021).

Kemensos telah menganggarkan Rp 28,7 triliun untuk melanjutkan PKH pada 2021 dengan target 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Penyaluran PKH dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Mandiri, dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Sedangkan, untuk BPNT 2021 Kemensos memberikan anggaran Rp 45,12 triliun dari target 18,8 juta KPM.

BPNT yang ditetapkan adalah Rp 200.000 per bulan per KPM.

“Masyarakat miskin dan rentan tetap akan kami bantu,” kata Risma.

Ia mengatakan, masyarakat boleh melaporkan diri ke pemerintah daerah (pemda) terkait, apabila merasa layak mendapat bansos.

Pemda terkait yang dimaksud adalah desa atau kelurahan, Dinas Sosial, atau Rumah Tangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan diri melalui situs cek bansos menggunakan fitur “usul”.

Sementara itu, untuk melaporkan KPM yang tidak layak mendapatkan bansos, masyarakat dapat menggunakan fitur “sanggah”.

Risma juga mengatakan bahwa Pemda setempat memiliki peran sangat penting untuk memastikan bansos tepat sasaran.

(Red.10/Hudori)