Paripurna DPRD Pesisir Barat Dengan Agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Pengantar RAPBD Tahun 2021

29

Berantasonline
Com. (Pesisir Barat)–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Pesisir Barat gelar rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap nota pengantar RAPBD tahun 2021 bertempat di ruang Rapat paripurna sekretariat dewan kabupaten Pesisir Barat, Jum’at (13/11/2020 ).

Hadir dalam acara tersebut Pjs bupati Pesisir Barat Achmad Chrisna, wakil ketua 1 DPRD beserta 17 anggota DPRD setempat , serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Pesisir Barat.

Sebelumnya Pjs. Bupati Pesisir Barat Achmad Chrisna Putra telah Menyampaikan Pengantar Nota Keuangan atas rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2021 pada Senin 26 Oktober 2020 yang lalu.

Berikut 6 pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten pesisir barat.

1 Fraksi Nasdem :
Pertama; fraksi Nasdem mengapresiasi Nota Keuangan RAPBD Tahun 2021 yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu, karena dengan koordinasi dan kerjasama serta dukungan stakeholder terkait serta masyarakat tentunya, proses ini dapat dilaksanakan dengan baik hingga saat ini. Dan kita semua berharap apa yang sudah ditargetkan dalam RAPBD tahun anggaran 2021 dapat tercapai.

Kedua; Dalam rangka efisiensi administrasi pajak untuk peningkatan pendapatan daerah, maka diperlukan upaya kampanye yang lebih maksimal kepada masyarakat untuk membayar pajak. Upaya pemberian intensif pajak juga patut dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu dan terukur, serta peningkatan pelayanan pajak dengan berbasis teknologi informasi, juga pelayanan pajak melalui layanan keliling.

Ketiga; Fraksi Nasdem meminta kepada semua pihak terkait, untuk lebih mengembangkan dan mengelola aset daerah yang dimiliki Kabupaten Pesisir Barat agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas.

Keempat; Pada masa pandemi covid -19 ini, fraksi Nasdem berharap pemerintah daerah bisa maksimal, produktif serta kreatif pada peningkatan kesehatan masyarakat, penguatan perlindungan sosisal , penguatan dan pemulihan ekonomi juga pada sistem pembelajaran jarak jauh yang diterapkan oleh pemerintah.

Selanjutnya tanggapan dari fraksi PDI Perjuangan :

Pertama, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta agar Pemerintah Daerah kabupaten Pesisir Barat konsisten dalam memperhatikan dan mencari jalan keluar terhadap dampak penyebaran virus SarCov-19 yang berdampak pada goyahnya stabiltas perekonomian nasional dan kabupaten Pesisir Barat khusunya, sehingga dapat bersama sama memulihkan keadaan dan membaik kembali.

Kedua; Fraksi PDI Perjuangan meminta agar dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, maka pemerintah daerah hendaknya mampu membuktikan kinerja secara nyata, transparandan akuntabel. Dalam Ranperda APBD 2021 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dialokasikan dana sebesar RP. 102.057.286.477,00. Sehingga kami mewaspadai agar tolak ukur kinerja dan transparansi pengelolaan harus benar dalam penggunaan uang negara, dalam hal ini ada beberapa masalah menjadi sorotan dalam perjalanannya Seperti Kasus Muebeler DPRD, selanjutnya Target belanja lansung pada APBD kabupaten Pesisir Barat tahun 2021 pada pos belanja modal gedung, bangunan, Jalan, jaringan dan irigasi agar menggunakan azaz manfaat, prioritas, dan keadilan sehingga tidak ada kecemburuan sosial di tengah-tengah Fmasyarakat. Menurut kami dari raksi PDI Perjuangan pada pos belanja di atas selama ini belum menyentuh azaz keadilan.

Ketiga; Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta kepada PemerintahiKabupaten Pesisir Baratmenyoroti kasus Pengadaan subsidi KWh listrik yang menemui permasalahan dalam perjalannnya, bahkan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan mobil Ambulan dalam mobilisasi kegiatan tersebut, ini mesti menjadi tamparan keras sebagai bahan kajian bagi Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Keempat; Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, mengkaji terkait Penggusuran Simpang Tiga Pasarminggu yang mana tidak tertuang dalam Peraturan daerah sehingga dengan keluaran dan hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Termasuk dalam pencapaian kinerja pemerintah dan keluaran tersebut yang tetap melakukan pendekatan filososis, sosiologis, serta mengacu kepada indikator kinerja,.

Kelima; Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyoroti Pelaksanaan kinerja Pembangunan yang masih perlu diperhatikan dan harus menjadi bahan evaluasi Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat, kami memandang, memperhatikan kualitas dari pelaksanaan pekerjaan dan capaian yang diharapkan tidak sesuai dengan perencanaan. Ini kami temukan di beberapa wilayah di kabupaten Pesisir Barat, seperti Pembangunan jalan di Kecamatan Ngaras dengan pasangan batu underlah tidak sesuai dengan perencanaan, pembangunan jalan di kecamatan Pesisir Selatan Pekon negeri Ratu Tenumbang yang mana hasil tinjauan kami kelokasi.

Keenam; Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menerangkan kepada Pemerintah daerah, dalam penganggaran bantuan Petugas Pencataan Nikah (PPN) yang mana dalam anggaran tersebut (111 orang x 12 bln = Rp. 266.400.000) namun menurut kami PPN sudah ditiadakan. Kemudian pada Bantuan Kesejateraan Marbot (154 orang) dalam hal ini kami menemukan pakta lapangan adanya penerimaan bantuan terhadap orang yang sudah meninggal dunia yakni di Pekon tanjung Kemala Kecamatan Bangkunat, atas nama Jaswadi. Selanjutnya dalam Belanja Jasa anggaran Haji Umroh DNH, TPHD, TPIHD, TKHD Kegiatan haji umroh 1 orang Rp. 80.000.000 dab 40 orang X Rp. 30.000.000 = 1.200.000.000. Dalam hal Pertanyaan Kami diatas agar menjadi perhatian Pemerintah Daerah juga menjadi bahan kajian untuk di evaluasi Kembali, dengan demikian setiap uang yang anggaran tidak ada penyelewengan ataupun mempersempit gerak koruptif.

Ketujuh; Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pemerintah daerah agar mengkaji ulang terhadap belanja modal peralatan computer, Leptophighend dan notebook senilai Rp.110.000.000
Kedelapan, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada pemerintah Daerah agar benar-benar mempergunakan anggaran tepat guna dan benar memiliki manfaat kepada masyakat demi ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan bagi masyarakat, dalam hal ini Pemda mesti melakukan sosialisasi yang mengena kepada masyarakat, penerapan aturan secara tegas dan manusiawi terkait Penerapan Perda Ketertiban umum melihat keadaan di wilayah Pesisir Barat, kemudian masalah ketertiban berlalulintas masih belum baik dan juga penertiban hewan ternak dilepas liarkan juga perlu ditinjau Kembali.

Kesembilan; Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pemerintah Daerah melalui Bidang Pertanian agar dapat mengelola sector pertanian dengan baik, melihat keadaan dibidang pertanian pada saat ini sering mengalami kekeringan pada saat kemarau, namun kadang air meluap pada saat musim penghujan, dalam hal ini kami menekankan kepada bidang pertanian supaya mampu memprediksi atau prakiracuaca yang akurat upaya memberikan solusi ataupun inprstuktur tepat guna dan perhatian di bidang pertanian.
Mengingat Pentingnya bendungan yang mengairi sawah-sawah penduduk saat ini kondisinya sangat memprihatinkan dan masih butuh perhatian lebih dari Pemerintah Daerah, pada ksempatan ini Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Pesisir Barat meminta kepada OPD terkait agar focus merumuskan program rehabilitasi bendungan karena itu merupakan tempat masyarakat mencari penghidupan dan demi kesejateraan rakyat.
Kesepuluh, Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Paratur Negara dan Repormasi Birokrasi (MENPAN-RB) Menteri dalam negeri (MENDAGRI) Kapala BKN, Kapala. KASN. Ketua BAWASLU. No.6/SKB/9/2020. Tentang pedoman pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak th 2020, demi mewujudkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang netral, obyektif, akuntabe, jujur dan adil. Dengan ini fraksi PDI PERJUAGAN mengimbau kepada bapak Pejabat (Pj) Bupati Pesisir Barat untuk menjamin bahwa ASN Pesisir Barat benar benar netral, dan kami fraksi PDI Perjuangan akan mengawal tentang pencegahan, penanganan dan sangsi bagi ASN yg tidak netral.

Kesebelas; Fraksi PDI Perjuangan menekankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat agar menjalankan fungsi Pemerintah secara Sungguh Sungguh berdasarkan keadilan serta azaz manfaat, efektip dan berkeadilan , melakukan pembangunan di wilayah yang lebih prioritas berazaz manfaat , kami memonitoring keadaan di daerah SP3 dan Sp4 yang mana kondisi jalan masih memprihatinkan seakan dikesampingkan oleh pemerintah daerah, apalagi berbicara pembangunan di daerah Wai Haru yang masih sangat butuh perhatian dan pembangunan oleh Pemerintah Daerah, bicara Mercusuar namun buktinya tidak ada sama sekali.

3.Fraksi PKB :
1. Peningkatan Penerangan Lampu jalan dari simpang Suka Negara sampai Simpang Terminal Waybatu Kecamatan Pesisir Tengah.
2. Jembatan Gantung Ulok Manik dan Bronjong Abrasi Kecamatan Pesisir Selatan
3. Peningkatan Jalan jembatan dari Kantor Camat Ngambur – Pekon Mon – Ketapang Pekon Suka Banjar dan jembatan antara Pekon Mon dan Ketapang Kecamatan Ngambur
4. Pengerasan jalan dan jembatan gantung dari Sumberejo ke Wayharu Bengkunat
5. Pemagaran Kantor Camat, yang mana Kantor Peratin lebih bagus dari Kantor Camat yang ada di Kabupaten Pesisir Barat ini
6. Bronjong Dusun Raja Basa dan Dusun Nenggara Pekon Waynukak Karya Penggawa, Mengingat ini janji dari Bapak DR. Agus Istiqlal Ketika kampanye pada tahun 2015 yang lalu di Dusun Nenggara Pekon Waynukak tersebut
7. Pembuatan Jembatan gantung Pekon Penggawa Lima Ulu Karya Penggawa
8. Pembuatan Jalan Pertanian Penggawa Lima Tengah menuju Pekon Penengahan La’ay mengingat Masyarakat sekitar siap bersedia menghibahkan tanahnya untuk akses jalan tersebut
9. Sesuai Motto Negeri Para Saibatin dan Ulama. Segera memprioritaskan Pembangunan Islamic Center dan Gedung Pertemuan bersama Para saibatin (lamban Saibatin bersama) dipusat Kota, bukan hanya sekedar slogan saja.

4. Fraksi Amanat Indonesia Raya:
Pertama; Dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2021 yang telah disusun ditargetkan pendapatan daerah sebesar Rp 853. 089. 199. 793 ( delapan ratus lima puluh tiga milyar delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah ) fraksi Amanat Indonesia Raya menekankan pada sektor pendapatan asli daerah, agar semua OPD dapat mengoptimalkan semua potensi yang ada di Pesisir Barat.

Kedua; Sebagai langkah dalam pencapaian target dalam APBD 2021, perintah hendaknya lebih kreatif dalam mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang ada di pesisir barat seperti sektor pariwisata dan optimalisasi pemberdayaan BUMD sehingga dapat memberikan konstribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah.

Ketiga; Memprioritaskan belanja daerah untuk meningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan terutama akibat dampak covid 19, tentunya yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat,sehingga dapat di rasakan masyarakat secara merata dan juga mendorong menyelsaikan prasarana yang memiliki daya dukung terhadap perekonomian daerah guna menggerakan dan memulihkan kembali perekonomian.

Terakhir,, Berharap rancangan peraturan daerah ini akan menjadi peraturan daerah yang menjawab semua kebutuhan, masalah, tantangan dan kondisi saat ini dan yang akan datang.
Sehingga akhirnya dapat menjadi instrumen dalam mewujudkan Visi dan Misi kabupaten pesisir barat dan tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Pesisir Barat.

5. Fraksi Golkar-Perindo.
Di sektor pertanian fraksi Golkar-Perindo menyoroti beberapa hal; Pertama soal ketahan pangan, dimana kegagalan panen masih sering menghantui para petani. Baik akibat kondisi cuaca maupun akibat hama dan penyakit tanaman. Selain itu pemahaman petani terkait pola pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman masih dirasa sangat kurang. Akibat kegagalan panen banyak petani padi justru membeli beras untuk kebutuhannya. Mohon untuk menjadi kajian untuk solusi hal tersebut.

Kedua; Komoditas palawija yang dikembangkan seperti jagung, cabai, semangka, dan lain-lain masih memerlukan biaya produksi yang relatif tinggi dan memerlukan modernisasi peralatan pertanian. Selain itu terkadang petani merugi akibat anjloknya harga. Bisa jadi diperlukan koordinasi dengan para petani komoditas sejenis dari daerah provinsi lain terkait regulasi waktu penanaman. Hal ini agar harga komoditas tersebut dapat terjaga stabilitasnya. Kami berharap pemda kabupaten pesisir barat dapat memfasilitasi hal tersebut.

Ketiga; Bahwa sekitar enam ribu hektar lebih tanaman perkebunan kelapa sawit di kabupaten pesisir barat sudah memasuki tahun tanam di atas 25 tahun, yakni batas usia maksimalnya hasil produksi tandan buah segar (TBS). Maka kami berharap dinas pertanian membuat program pengadaan bibit kelapa sawit unggul guna peremajaan tananan kelapa sawit. Hal ini mengingat animo masyarakat menanam tanaman kelapa sawit cukup tinggi. Apalagi prospek cerah kelapa sawit ke depan mengingat program biodiesel pemerintah pusat. Selain itu harga terkini TBS kelapa sawit menunjukkan tren terus meningkat. Terkait issue kelapa sawit mengganggu iklim kami menganggap itu hanyalah perang dagang internasional antara minyak sawit dengan minyak kedelainya amerika dan minyak bunga mataharinya eropa.
Mohon diperhatikan.

Keempat; Terkait infrastuktur jalan dan jembatan di areal produksi pertanian masih banyak kondisinya buruk, ini menyebabkan biaya transportasi produksi pertanian relatif mahal.

Selanjutnya, Di bidang kesehatan, selain terus mengawal pengentasan Covid-19 fraksi Golkar-Perindo menyarankan aga ada pembinaan pola hidup sehat, pola makan bergizi seimbang dan pola minum air putih yang benar. Bila perlu dibuatkan semacam buku saku kesehatan untuk masyarakat .

Dan menyoroti minimnya jumlah dokter di kabupaten Pesisir Barat kami sarankan agar pihak pemda dapat memberikan beasiswa gratis bagi siswa asal kabupaten pesisir barat yang lulus seleksi masuk jurusan kedokteran kampus negeri.

Selanjutnya, Di bidang UMKM, fraksi Golkar -Perindo berharap dinas terkait meningkatkan pembinaan dan mencarikan solusi bagi permasalahan UMKM. Permasalannya diantaranya kredit macet, tertipu pedagang besar dari luar daerah, terlilit hutang rentenir dan lain sebagainya.

Selanjutnya Sektor pengembangan sumber daya manusia, kami menyarankan agar ada program literasi daerah. Hal ini untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat melalui budaya membaca buku.

6. Fraksi demokrat.

Pertama; Fraksi Partai Demokrat setuju untuk dilanjutkan pembahasannya ke tahapan lebih lanjut dengan berbagai saran dan masukan diantaranya terkait dengan Belanja Daerah, disarankan agar diperhitungkan secara cermat dan hati-hati, mengingat begitu ketatnya anggaran yang tersedia. Menurut pandangannya belanja daerah hendaknya lebih menyasar pada dua hal pokok yang teramat penting, yakni penanggulangan penyebaran wabah covid-19 dan upaya menggerakkan kehidupan sektor ekonomi riil.

Kedua; Fraksi Partai Demokrat berpesan hendaknya pengelolaan keuangan daerah yang baik, harus taat asas dan filosofi kebijakan politik anggaran yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. Pengelolaan keuangan daerah juga harus memiliki hasil guna, dalam artian pengelolaan keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan setiap program direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang optimal dengan biaya yang efektif dan efisien.

Ketiga; Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi Nota Keuangan Ranperda APBD tahun 2021. Karena dengan segala dinamika yang terjadi, proses ini dapat terlaksana hingga saat ini. Termasuk dinamika tatanan normal baru yang disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan situasi saat ini untuk tetap produktif dan aman Covid19 diberbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Keempat; Sebagai upaya mendorong akselerasi pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat, Penyusunan dan pembahasan RAPBD Tahun 2021 hendaknya menjadi momentum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang sudah atau sedang berjalan, dari mulai proses pelaksanaan program, serapan anggaran serta ɔutput dan outcome dari program yang dijalankan. Dengan demikian, pada Penyusunan RAPBD Tahun 2021 di tengah Pandemi COVID-19 ini betul-betul tepat sasaran yang bersandar kepada kebutuhan skala prioritas program. Mudah-mudahan kita semua tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik, sehingga Perda APBD-P yang nantinya disahkan akan membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.

Kelima; Kami Fraksi Demokrat dengan tegas untuk semua Anggota Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat jangan sampai terlibat praktek politik praktis, dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 9 Desember 2020 nanti.

Keenam; Fraksi Demokrat
Menekankan kepada OPD Terkait dalam hal ini bidang perizinan agar dapat memfasilitasi investor untuk masuk dan menanamkan modalnya dengan mudah dengan tetap memperhatikan peraturan yang semestinya, oleh karna itu bidang terkait tidak mempersulit dan bahkan menekan para investor mengurus perizinan di Kabupaten Pesisir Barat, misal dalam hal ini dalam urusan Izin mendirikan bangunan usaha dan lainnya yang bersipat menambah pemasukan daerah mesti di terima dan dibantu dengan sebaiknya. Selanjutnya Fraksi demokrat menghimbau kepada Pemerintah Daerah segera menyelesaikan urusan Tambak yang saat ini tak kunjung selesai dan kami menilai akan memberikan preseden buruk bagi masuknya Investor lainnya masuk ke Pesisir Barat. (Benk)., Rapat Paripurna Dengan Agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Pengantar RAPBD Tahun 2021.

Berantasonline
Com. (Pesisir Barat)–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Pesisir Barat gelar rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap nota pengantar RAPBD tahun 2021 bertempat di ruang Rapat paripurna sekretariat dewan kabupaten Pesisir Barat, Jum’at (13/11/2020 ).

Hadir dalam acara tersebut Pjs bupati Pesisir Barat Achmad Chrisna, wakil ketua 1 DPRD beserta 17 anggota DPRD setempat , serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Pesisir Barat.

Sebelumnya Pjs. Bupati Pesisir Barat Achmad Chrisna Putra telah Menyampaikan Pengantar Nota Keuangan atas rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2021 pada Senin 26 Oktober 2020 yang lalu.

Berikut 6 pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten pesisir barat.

1 Fraksi Nasdem :
Pertama; fraksi Nasdem mengapresiasi Nota Keuangan RAPBD Tahun 2021 yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu, karena dengan koordinasi dan kerjasama serta dukungan stakeholder terkait serta masyarakat tentunya, proses ini dapat dilaksanakan dengan baik hingga saat ini. Dan kita semua berharap apa yang sudah ditargetkan dalam RAPBD tahun anggaran 2021 dapat tercapai.

Kedua; Dalam rangka efisiensi administrasi pajak untuk peningkatan pendapatan daerah, maka diperlukan upaya kampanye yang lebih maksimal kepada masyarakat untuk membayar pajak. Upaya pemberian intensif pajak juga patut dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu dan terukur, serta peningkatan pelayanan pajak dengan berbasis teknologi informasi, juga pelayanan pajak melalui layanan keliling.

Ketiga; Fraksi Nasdem meminta kepada semua pihak terkait, untuk lebih mengembangkan dan mengelola aset daerah yang dimiliki Kabupaten Pesisir Barat agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas.

Keempat; Pada masa pandemi covid -19 ini, fraksi Nasdem berharap pemerintah daerah bisa maksimal, produktif serta kreatif pada peningkatan kesehatan masyarakat, penguatan perlindungan sosisal , penguatan dan pemulihan ekonomi juga pada sistem pembelajaran jarak jauh yang diterapkan oleh pemerintah.

Selanjutnya tanggapan dari fraksi PDI Perjuangan :

Pertama, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta agar Pemerintah Daerah kabupaten Pesisir Barat konsisten dalam memperhatikan dan mencari jalan keluar terhadap dampak penyebaran virus SarCov-19 yang berdampak pada goyahnya stabiltas perekonomian nasional dan kabupaten Pesisir Barat khusunya, sehingga dapat bersama sama memulihkan keadaan dan membaik kembali.

Kedua; Fraksi PDI Perjuangan meminta agar dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, maka pemerintah daerah hendaknya mampu membuktikan kinerja secara nyata, transparandan akuntabel. Dalam Ranperda APBD 2021 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dialokasikan dana sebesar RP. 102.057.286.477,00. Sehingga kami mewaspadai agar tolak ukur kinerja dan transparansi pengelolaan harus benar dalam penggunaan uang negara, dalam hal ini ada beberapa masalah menjadi sorotan dalam perjalanannya Seperti Kasus Muebeler DPRD, selanjutnya Target belanja lansung pada APBD kabupaten Pesisir Barat tahun 2021 pada pos belanja modal gedung, bangunan, Jalan, jaringan dan irigasi agar menggunakan azaz manfaat, prioritas, dan keadilan sehingga tidak ada kecemburuan sosial di tengah-tengah Fmasyarakat. Menurut kami dari raksi PDI Perjuangan pada pos belanja di atas selama ini belum menyentuh azaz keadilan.

Ketiga; Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta kepada PemerintahiKabupaten Pesisir Baratmenyoroti kasus Pengadaan subsidi KWh listrik yang menemui permasalahan dalam perjalannnya, bahkan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan mobil Ambulan dalam mobilisasi kegiatan tersebut, ini mesti menjadi tamparan keras sebagai bahan kajian bagi Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Keempat; Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, mengkaji terkait Penggusuran Simpang Tiga Pasarminggu yang mana tidak tertuang dalam Peraturan daerah sehingga dengan keluaran dan hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Termasuk dalam pencapaian kinerja pemerintah dan keluaran tersebut yang tetap melakukan pendekatan filososis, sosiologis, serta mengacu kepada indikator kinerja,.

Kelima; Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyoroti Pelaksanaan kinerja Pembangunan yang masih perlu diperhatikan dan harus menjadi bahan evaluasi Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat, kami memandang, memperhatikan kualitas dari pelaksanaan pekerjaan dan capaian yang diharapkan tidak sesuai dengan perencanaan. Ini kami temukan di beberapa wilayah di kabupaten Pesisir Barat, seperti Pembangunan jalan di Kecamatan Ngaras dengan pasangan batu underlah tidak sesuai dengan perencanaan, pembangunan jalan di kecamatan Pesisir Selatan Pekon negeri Ratu Tenumbang yang mana hasil tinjauan kami kelokasi.

Keenam; Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menerangkan kepada Pemerintah daerah, dalam penganggaran bantuan Petugas Pencataan Nikah (PPN) yang mana dalam anggaran tersebut (111 orang x 12 bln = Rp. 266.400.000) namun menurut kami PPN sudah ditiadakan. Kemudian pada Bantuan Kesejateraan Marbot (154 orang) dalam hal ini kami menemukan pakta lapangan adanya penerimaan bantuan terhadap orang yang sudah meninggal dunia yakni di Pekon tanjung Kemala Kecamatan Bangkunat, atas nama Jaswadi. Selanjutnya dalam Belanja Jasa anggaran Haji Umroh DNH, TPHD, TPIHD, TKHD Kegiatan haji umroh 1 orang Rp. 80.000.000 dab 40 orang X Rp. 30.000.000 = 1.200.000.000. Dalam hal Pertanyaan Kami diatas agar menjadi perhatian Pemerintah Daerah juga menjadi bahan kajian untuk di evaluasi Kembali, dengan demikian setiap uang yang anggaran tidak ada penyelewengan ataupun mempersempit gerak koruptif.

Ketujuh; Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pemerintah daerah agar mengkaji ulang terhadap belanja modal peralatan computer, Leptophighend dan notebook senilai Rp.110.000.000
Kedelapan, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada pemerintah Daerah agar benar-benar mempergunakan anggaran tepat guna dan benar memiliki manfaat kepada masyakat demi ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan bagi masyarakat, dalam hal ini Pemda mesti melakukan sosialisasi yang mengena kepada masyarakat, penerapan aturan secara tegas dan manusiawi terkait Penerapan Perda Ketertiban umum melihat keadaan di wilayah Pesisir Barat, kemudian masalah ketertiban berlalulintas masih belum baik dan juga penertiban hewan ternak dilepas liarkan juga perlu ditinjau Kembali.

Kesembilan; Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pemerintah Daerah melalui Bidang Pertanian agar dapat mengelola sector pertanian dengan baik, melihat keadaan dibidang pertanian pada saat ini sering mengalami kekeringan pada saat kemarau, namun kadang air meluap pada saat musim penghujan, dalam hal ini kami menekankan kepada bidang pertanian supaya mampu memprediksi atau prakiracuaca yang akurat upaya memberikan solusi ataupun inprstuktur tepat guna dan perhatian di bidang pertanian.
Mengingat Pentingnya bendungan yang mengairi sawah-sawah penduduk saat ini kondisinya sangat memprihatinkan dan masih butuh perhatian lebih dari Pemerintah Daerah, pada ksempatan ini Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Pesisir Barat meminta kepada OPD terkait agar focus merumuskan program rehabilitasi bendungan karena itu merupakan tempat masyarakat mencari penghidupan dan demi kesejateraan rakyat.
Kesepuluh, Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Paratur Negara dan Repormasi Birokrasi (MENPAN-RB) Menteri dalam negeri (MENDAGRI) Kapala BKN, Kapala. KASN. Ketua BAWASLU. No.6/SKB/9/2020. Tentang pedoman pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak th 2020, demi mewujudkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang netral, obyektif, akuntabe, jujur dan adil. Dengan ini fraksi PDI PERJUAGAN mengimbau kepada bapak Pejabat (Pj) Bupati Pesisir Barat untuk menjamin bahwa ASN Pesisir Barat benar benar netral, dan kami fraksi PDI Perjuangan akan mengawal tentang pencegahan, penanganan dan sangsi bagi ASN yg tidak netral.

Kesebelas; Fraksi PDI Perjuangan menekankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat agar menjalankan fungsi Pemerintah secara Sungguh Sungguh berdasarkan keadilan serta azaz manfaat, efektip dan berkeadilan , melakukan pembangunan di wilayah yang lebih prioritas berazaz manfaat , kami memonitoring keadaan di daerah SP3 dan Sp4 yang mana kondisi jalan masih memprihatinkan seakan dikesampingkan oleh pemerintah daerah, apalagi berbicara pembangunan di daerah Wai Haru yang masih sangat butuh perhatian dan pembangunan oleh Pemerintah Daerah, bicara Mercusuar namun buktinya tidak ada sama sekali.

3.Fraksi PKB :
1. Peningkatan Penerangan Lampu jalan dari simpang Suka Negara sampai Simpang Terminal Waybatu Kecamatan Pesisir Tengah.
2. Jembatan Gantung Ulok Manik dan Bronjong Abrasi Kecamatan Pesisir Selatan
3. Peningkatan Jalan jembatan dari Kantor Camat Ngambur – Pekon Mon – Ketapang Pekon Suka Banjar dan jembatan antara Pekon Mon dan Ketapang Kecamatan Ngambur
4. Pengerasan jalan dan jembatan gantung dari Sumberejo ke Wayharu Bengkunat
5. Pemagaran Kantor Camat, yang mana Kantor Peratin lebih bagus dari Kantor Camat yang ada di Kabupaten Pesisir Barat ini
6. Bronjong Dusun Raja Basa dan Dusun Nenggara Pekon Waynukak Karya Penggawa, Mengingat ini janji dari Bapak DR. Agus Istiqlal Ketika kampanye pada tahun 2015 yang lalu di Dusun Nenggara Pekon Waynukak tersebut
7. Pembuatan Jembatan gantung Pekon Penggawa Lima Ulu Karya Penggawa
8. Pembuatan Jalan Pertanian Penggawa Lima Tengah menuju Pekon Penengahan La’ay mengingat Masyarakat sekitar siap bersedia menghibahkan tanahnya untuk akses jalan tersebut
9. Sesuai Motto Negeri Para Saibatin dan Ulama. Segera memprioritaskan Pembangunan Islamic Center dan Gedung Pertemuan bersama Para saibatin (lamban Saibatin bersama) dipusat Kota, bukan hanya sekedar slogan saja.

4. Fraksi Amanat Indonesia Raya:
Pertama; Dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2021 yang telah disusun ditargetkan pendapatan daerah sebesar Rp 853. 089. 199. 793 ( delapan ratus lima puluh tiga milyar delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah ) fraksi Amanat Indonesia Raya menekankan pada sektor pendapatan asli daerah, agar semua OPD dapat mengoptimalkan semua potensi yang ada di Pesisir Barat.

Kedua; Sebagai langkah dalam pencapaian target dalam APBD 2021, perintah hendaknya lebih kreatif dalam mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang ada di pesisir barat seperti sektor pariwisata dan optimalisasi pemberdayaan BUMD sehingga dapat memberikan konstribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah.

Ketiga; Memprioritaskan belanja daerah untuk meningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan terutama akibat dampak covid 19, tentunya yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat,sehingga dapat di rasakan masyarakat secara merata dan juga mendorong menyelsaikan prasarana yang memiliki daya dukung terhadap perekonomian daerah guna menggerakan dan memulihkan kembali perekonomian.

Terakhir,, Berharap rancangan peraturan daerah ini akan menjadi peraturan daerah yang menjawab semua kebutuhan, masalah, tantangan dan kondisi saat ini dan yang akan datang.
Sehingga akhirnya dapat menjadi instrumen dalam mewujudkan Visi dan Misi kabupaten pesisir barat dan tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Pesisir Barat.

5. Fraksi Golkar-Perindo.
Di sektor pertanian fraksi Golkar-Perindo menyoroti beberapa hal; Pertama soal ketahan pangan, dimana kegagalan panen masih sering menghantui para petani. Baik akibat kondisi cuaca maupun akibat hama dan penyakit tanaman. Selain itu pemahaman petani terkait pola pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman masih dirasa sangat kurang. Akibat kegagalan panen banyak petani padi justru membeli beras untuk kebutuhannya. Mohon untuk menjadi kajian untuk solusi hal tersebut.

Kedua; Komoditas palawija yang dikembangkan seperti jagung, cabai, semangka, dan lain-lain masih memerlukan biaya produksi yang relatif tinggi dan memerlukan modernisasi peralatan pertanian. Selain itu terkadang petani merugi akibat anjloknya harga. Bisa jadi diperlukan koordinasi dengan para petani komoditas sejenis dari daerah provinsi lain terkait regulasi waktu penanaman. Hal ini agar harga komoditas tersebut dapat terjaga stabilitasnya. Kami berharap pemda kabupaten pesisir barat dapat memfasilitasi hal tersebut.

Ketiga; Bahwa sekitar enam ribu hektar lebih tanaman perkebunan kelapa sawit di kabupaten pesisir barat sudah memasuki tahun tanam di atas 25 tahun, yakni batas usia maksimalnya hasil produksi tandan buah segar (TBS). Maka kami berharap dinas pertanian membuat program pengadaan bibit kelapa sawit unggul guna peremajaan tananan kelapa sawit. Hal ini mengingat animo masyarakat menanam tanaman kelapa sawit cukup tinggi. Apalagi prospek cerah kelapa sawit ke depan mengingat program biodiesel pemerintah pusat. Selain itu harga terkini TBS kelapa sawit menunjukkan tren terus meningkat. Terkait issue kelapa sawit mengganggu iklim kami menganggap itu hanyalah perang dagang internasional antara minyak sawit dengan minyak kedelainya amerika dan minyak bunga mataharinya eropa.
Mohon diperhatikan.

Keempat; Terkait infrastuktur jalan dan jembatan di areal produksi pertanian masih banyak kondisinya buruk, ini menyebabkan biaya transportasi produksi pertanian relatif mahal.

Selanjutnya, Di bidang kesehatan, selain terus mengawal pengentasan Covid-19 fraksi Golkar-Perindo menyarankan aga ada pembinaan pola hidup sehat, pola makan bergizi seimbang dan pola minum air putih yang benar. Bila perlu dibuatkan semacam buku saku kesehatan untuk masyarakat .

Dan menyoroti minimnya jumlah dokter di kabupaten Pesisir Barat kami sarankan agar pihak pemda dapat memberikan beasiswa gratis bagi siswa asal kabupaten pesisir barat yang lulus seleksi masuk jurusan kedokteran kampus negeri.

Selanjutnya, Di bidang UMKM, fraksi Golkar -Perindo berharap dinas terkait meningkatkan pembinaan dan mencarikan solusi bagi permasalahan UMKM. Permasalannya diantaranya kredit macet, tertipu pedagang besar dari luar daerah, terlilit hutang rentenir dan lain sebagainya.

Selanjutnya Sektor pengembangan sumber daya manusia, kami menyarankan agar ada program literasi daerah. Hal ini untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat melalui budaya membaca buku.

6. Fraksi demokrat.

Pertama; Fraksi Partai Demokrat setuju untuk dilanjutkan pembahasannya ke tahapan lebih lanjut dengan berbagai saran dan masukan diantaranya terkait dengan Belanja Daerah, disarankan agar diperhitungkan secara cermat dan hati-hati, mengingat begitu ketatnya anggaran yang tersedia. Menurut pandangannya belanja daerah hendaknya lebih menyasar pada dua hal pokok yang teramat penting, yakni penanggulangan penyebaran wabah covid-19 dan upaya menggerakkan kehidupan sektor ekonomi riil.

Kedua; Fraksi Partai Demokrat berpesan hendaknya pengelolaan keuangan daerah yang baik, harus taat asas dan filosofi kebijakan politik anggaran yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. Pengelolaan keuangan daerah juga harus memiliki hasil guna, dalam artian pengelolaan keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan setiap program direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang optimal dengan biaya yang efektif dan efisien.

Ketiga; Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi Nota Keuangan Ranperda APBD tahun 2021. Karena dengan segala dinamika yang terjadi, proses ini dapat terlaksana hingga saat ini. Termasuk dinamika tatanan normal baru yang disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan situasi saat ini untuk tetap produktif dan aman Covid19 diberbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Keempat; Sebagai upaya mendorong akselerasi pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat, Penyusunan dan pembahasan RAPBD Tahun 2021 hendaknya menjadi momentum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang sudah atau sedang berjalan, dari mulai proses pelaksanaan program, serapan anggaran serta ɔutput dan outcome dari program yang dijalankan. Dengan demikian, pada Penyusunan RAPBD Tahun 2021 di tengah Pandemi COVID-19 ini betul-betul tepat sasaran yang bersandar kepada kebutuhan skala prioritas program. Mudah-mudahan kita semua tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik, sehingga Perda APBD-P yang nantinya disahkan akan membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.

Kelima; Kami Fraksi Demokrat dengan tegas untuk semua Anggota Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat jangan sampai terlibat praktek politik praktis, dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 9 Desember 2020 nanti.

Keenam; Fraksi Demokrat
Menekankan kepada OPD Terkait dalam hal ini bidang perizinan agar dapat memfasilitasi investor untuk masuk dan menanamkan modalnya dengan mudah dengan tetap memperhatikan peraturan yang semestinya, oleh karna itu bidang terkait tidak mempersulit dan bahkan menekan para investor mengurus perizinan di Kabupaten Pesisir Barat, misal dalam hal ini dalam urusan Izin mendirikan bangunan usaha dan lainnya yang bersipat menambah pemasukan daerah mesti di terima dan dibantu dengan sebaiknya. Selanjutnya Fraksi demokrat menghimbau kepada Pemerintah Daerah segera menyelesaikan urusan Tambak yang saat ini tak kunjung selesai dan kami menilai akan memberikan preseden buruk bagi masuknya Investor lainnya masuk ke Pesisir Barat. (Benk).