Pansus DPR RI Rekomendasikan Sertifikat Hak Pakai No. 450 Pemda NTT Dibatalkan, Kepemilikan Tanah Adat Alm. Leonard Tomboy Sah Menurut Hukum

151
Ahli waris Keluarga Leonard Tomboy bersama Ketua Umum DPP LSM Pengembangan Aspirasi Rakyat (PAR) Khotman Idris.

berantasonline.com (Jakarta) – Ketua Umum DPP LSM Pengembangan Aspirasi Rakyat, Khotman Idris mendesak Presiden Joko Widodo memerintahkan Kanwil BPN Nusa Tenggara Timur untuk segera membatalkan Sertifikat tanah Hak Pakai No. 450 atasnama Pemda Nusa Tenggara Timur, sebagaimana Rekomendasi Pansus DPR RI Nomor 019/RKM/DPR RI/2004 tanggal 27 Mei 2004.

Dalam rekomendasi tersebut dinyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional c/q Kantor Wilayah Pertanahan Nusa Tenggara Timur segera meneliti dan meninjau kembali Keputusan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Kupang No. 08.1/1989 tanggal 28 Agustus 1989 serta penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 450 juncto Sertifikat Hak Pakai 17/Kelurahan Oebobo, nomor 18/Kelurahan Oebobo, 19/Kelurahan Oebobo atasnama Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur, karena diduga telah salah menerapkan Peraturan Perundang undangan dan mengandung unsur-unsur cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak atas pengelolaan Pasal 1 angka 1 4 dan Pasal 107.

Menurut Khotman Idris selaku pendamping Keluarga alm Leonard Tomboy (Jumat 17/1-2019) bahwa berdasarkan fakta fakta hukum jelas disebutkan kepemilikan tanah milik adat seluas 283 ha atasnama alm Leonard Tomboy adalah sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan dalam Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah dengan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961 nomor Sekra 9/1/2 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 56/Prp/1960 pada angka 5 dan huruf c. Bahwa keluarga Tomboy memiliki dan.menguasai tanah milik adat selama turun temurun dengan luas 283 ha, tanah milik adat keluarga Tomboy tesebut diperoleh leluhur mereka dari Raja Kupang sebagai imbalan jasa memenangkan perang melawan penjajah Portugis dalam kapasitas sebagai Panglima Perang.

Khotman mengatakan, singkat cerita dengan diundangkannya Undang Undang nomor 56/Prp/1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, maka sesuai ketentuan Pasal 3 alm. Leonard Tomboy telah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia melaporkan tanah milik adat keluarga Tomboy seluas 283 ha kepada Kantor Agraria Daerah Timor di Kupang.

Bahwa atas laporan tersebut Panitia Landreform Kecamatan Kota Kupang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor XVIII/IPP/SK/1/66 telah melaksanakan pemeriksaan dan penelitian administrasi dan lapangan tanggal 8 Juni 1966. Dari hasil pemeriksaan/penelitian administrasi dan lapangan tersebut, kemudian dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah laporan tanggal 2 Juli 1966 guna disampaikan kepada Panitia landreform Kabupaten Kupang untuk ditentukan besarnya ganti rugi dan memperoleh penetapan tanah pertanian maksimum yang menjadi hak pelapor sebagai bekas pemilik tanah.

Laporan hasil kerja Panitia landreform Kecamatan Kota Kupang tidak ditindak lanjuti oleh Panitia Landreform Kabupaten Kupang sebagaimana ketentuannya. Kemudian dalam waktu yang cukup lama dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1989, Bupati Kupang sebagai Ketua Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Kupang mengeluarkan keputusan nomor SK 018/1989 tanggal 8 Agustus 1989 yang isinya menolak laporan tanah kelebihan antara lain atasnama pelapor alm Leonard Tomboy.

Bahwa atas tindakan Pemerintah tersebut maka.ahli waris alm. Leonard Tomboy telah memperjuangkan hak-hak keperdataannya yang tidak pernah ditanggapi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Kabupaten Kupang, bahkan ahli waris Leonard Tomboy yakni Osias Tomboy diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dikatakan, bahwa untuk membenarkan tindakan aparat Pemerintah maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kota Kupang telah membuat analisis analisis yang membodohi rakyat dan mengangkat/menyesuaikan Peraturan Perundang undangan yang berlaku sesuai kewenangan yang ada padanya dengan mengabaikan hak-hak keperdataan dari Leonard Tomboy sebagai pelapor tanah dan para ahli warisnya.

Diakhir rekomendasi DPR tanggal 27 Mei 2004 yang ditanda tangani Ketua I. Nyoman Gunawan SH.MBA, MM Wk Ketua Djoni Hasan, S.Sos, M.Si Wk Ketua Drs H A. Malik Wakil Ketua Drs Susono Yusuf, menyatakan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tindakan kapolisian terhadap pihak pihak yang terkait Kasus tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

(bust)

bersambung..