Oknum dan Backing Hambat Penertiban Tambang Minyak Ilegal di Jambi

291

berantasonline.com (Jambi) – Kepala Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup Wilayah Sumatera Edward Hutape, Senin (4/11) mengatakan keterlibatan Oknum dan backing dilapangan menghambat upaya penertiban Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaefuddin alias Tahura Senami di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Jambi.

Menurut Edward keterlibatan oknum tersebut yakni Kepala Desa dan perangkat desa yang mengorganisir warga masyarakat melakukan perlawanan kepada petugas dan juga sejumlah oknum backing turut menghambat dilapangan.

“Sepanjang tahun 2017 pihaknya menggelar operasi pemberantasan tambang minyak liar di Tahura. Namun setelah Petugas keluar pekerja kembali beroperasi, kami tertibkan hari ini besok mereka muncul kembali, berulang ulang seperti itu,” ujarnya.

Menanggapi situasi seperti itu dikawasan Tahura Jambi, Ketua Umum DPP LSM Pengembangan Aspirasi Rakyat (PAR) sekaligus Wakil Ketua Garda Bela Negara Nasional (GBNN) Khotman Idris di Jakarta mendesak Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis agar turun tangan menertibkan Oknum dan backing Penamban Minyak illegal disana.

“Saya percaya Panglima TNI dan Kapolri dengan Satuan Komando Pasukan Gabungan dan Pasukan Densus 88 akan dapat menggulung para pemodal dan aktor dibalik kasus penambangan minyak liar di Tahura Jambi yang sudah dalam tahap menghawatirkan,” katanya.

Menurut Kepala Seksi Tahura Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari Sandhya Ananda selama ini masyarakat dijadikan alat oleh para pemilik modal dan aktor untuk mengeruk keuntungan dari praktek liar itu, urusan perut rakyat dijadikan alasan, tetapi sebenarnya ini urusan segelintir orang yang ingin mengeruk keuntungan disana.

Akibat tambang illegal kerusakan Taman Hutan Raya (Tahura) semakin parah, kategori kerusakan tidak semata mata pada ekosistem darat, tapi telah mencemari ekosistem di Sungai Berangan dan sungai Bulian yang menjadi bagian dari Sungai Batanghari. Kehidupan satwa disana lenyap sejak tiga tahun terakhir.

Terkait informasi keterlibatan okum aparat yang membackingi aktivitas penambangan liar itu Kapolres Batanghari AKBP Muhammad Santoso mengatakan belum mengetahuinya. Namun akan menindak jika terbukti ada oknum Polisi yang terlibat.

Hasil survey Kesehatan Iingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batanghari Jambi menyimpulkan lokasi tambang illegal itu tidak layak lagi bagi hunian mahluk hidup, suhu dan udara dan air meningkat tajam, sedangkan keasaman (pH) air semakin tinggi. Air sumur didapati ber pH 5 tidak layak konsumsi karena terlalu asam. (bust/kp/ PM)