Musyawarah Pembentukan Pengurus FPK Kab Bogor Disambut Antusias

62

berantasonline.com (Bogor)

Musyawarah Pembentukan Pengurus Forum Kebangsaan (FPK) Kabupaten Bogor yang akan berlangsung Sabtu (29/2) mendatang, nampaknya disambut antusias oleh anggota dari berbagai organisasi kedaerahan yang ada didaerah Kabupaten Bogor.

Betapa tidak, moment ini yang telah lama ditunggu tunggu setelah vakum selama 2(dua) tahun setelah habisnya masa bhakti kepengurusan periode 2015-2018.

Organisasi kedaerahan di Kabupaten Bogor terlihat menyambut dengan bergairah rencana pemilihan pengurus baru tersebut, diantaranya Warga Sunda Bogor, generasi muda Banten, Ikatan Keluarga Minang Bogor, Keluarga Besar Dompu Nusa Tenggara Barat, Keluarga Besar Sumatera Utara (batak), Keluarga Besar Krui Lampung, dan lain lain.

Dari pantauan tim berantasonline.com, organisasi kedaerahan ini memberikan respon positif adanya pembentukan pengurus baru periode tahun 2020-2023, sebagaimana telah dicanangkan oleh Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor Enday Zarkasyi dalam pertemuan hari Rabu (19/2) di ruang rapat KORPRI Kabupaten Bogor.

Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Bogor yang digagas oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor sejak beberapa tahun lalu, merupakan realisasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di daerah.

Dalam wadah inilah organisasi kedaerahan diharapkan memberikan kontribusinya bagi pembangunan daerah dimana dia berada, bukan hanya sekedar berkumpul tetapi harus bermanfaat bagi bagi kemajuan daerah, sehingga keberadaan organisasi ditunjang dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan Anggaran APBD yang harus dipertanggungjawabkan oleh organisasi secara benar dan berdaya guna.

Dalam perspektif kedepan nampaknya mulai ada letupan atau keinginan dan harapan agar periode mendatang, kepemimpinan organisasi harus lebih berbobot dan memiliki kemampuan manajerial yang baik.

Salah satu adanya harapan agar untuk jabatan pimpinan minimal berpendidikan Sarjana (S1) walaupun ini tidak wajib, tetapi wacana tersebut perlu diserap dalam tata tertib yang nantinya dibuat oleh Panitia Pengarah / Steering Committee.

Dengan demikian, keberadaan FPK ini lebih berperan dan memenuhi harapan, baik bagi anggota maupun bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

(Samsuar)