Menurut UU Nomor 10 tahun 2016 Pasal 158 Hanya 27 Perkara Berpotensi Memenuhi Ambang Batas Pengajuan Permohonan PHP Tahun 2020

394

Berantasonline.com (Jakarta)

Berdasarkan data yang dihimpun dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mahkamah Konstitusi (MK} serta Kajian Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, jumlah Permohonan pada Sengketa perselisihan Hasil Pilkada tahun 2020 mencapai 136 permohonan. Dari jumlah itu hanya 27 Perkara yang memenuhi syarat selisih suara seperti diatur dalam Pasal 158 Undang Undang No 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Adapun sisanya melebihi ambang batas itu. Pasal 158 menyebutkan Peserta Pilkada yang dapat mengajukan sengketa hasil Ke MK adalah berselisih 0,5 -2 persen, berdasarkan suara sah hasil rekapitulasi dengan pasangan calon yang meraih suara terbanyak.

Sekalipun banyak yang melebihi ambang batas, sejumlah pengamat menilai beberapa perkara diantaranya penting dan bisa menjadi pembelajaran pada Pilkada mendatang. Putusan dari MK bisa mengubah hasil sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap kasus kasus serupa yang mungkin akan terjadi dipelaksanaan pilkada selanjutnya.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini pun menilai langkah MK yang memberikan kesempatan pemohon dan para pihak untuk didengar keterangannya terlebih dahulu sebelum memutuskan keterpenuhan persyaratan ambang batas selisih suara,merupakan keputusan yang moderat dan proressif.MK menempatkan diri sebagai Pengawal Demokrasi konstitusional dengan cara memastikan hasil yang ditetapkan adalah hasil Pemilu yang diperoleh melalui proses pemilihan yang berlangsung jujur,adil,dan demokratis.

Namun MK pasti akan sangat berhati hati dan cermat dalam memutuskan suatu permohonan yang melebihi ambang batas untuk dilanjutkan ketahapan pembuktian, sebab MK pasti akan menimbang proses penanganan pelanggaran dan penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh para pihak selama dalam proses penyelenggaraan pemilihan.

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono Suroso mengatakan terhadap perkara sengketa yang diputuskan ke Sidang pembuktian, para pihak dapat menambahkan alat bukti.Kemudian setelah sidang pembuktian ini tuntas,putusan atas seluruh atas seluruh sengketa akan disampaikan mulai pertengahan Maret mendatang.

Adapun Daftar Daerah yang berpotensi memenuhi ambang batas Pengajuan permohonan PHP ( Perselisihan Hasil Pilkada) terdiri dari sebagai berikut, Provinsi Jambi 0,75 – 1,5 persen, Provinsi Kalsel 0,5 – 1,5 persen, Kab Labuhan Batu Sumut 0,4-1,0 persen, Kab Labuhan Batu Selatan Sumut 0,4-1,5 persen, Kab Mandailing Natal Sumut 0,5 – 1,5 persen, Kab Solok Sumbar 0,5-1,5 persen,Kab Solok Selatan Sumbar 1,0-2,0 persen, Kab Rokan Hulu Riau 0,9 -1,0 persen, Kab Indragiri hulu Riau 0,2 -1,5 persen, Kab Penukal Abab Lematang Ilir Sumsel 0,6-2,0 persen, Kota Metro Lampung 1,3 -2,0 persen, Kab Karimun Kepri 0,1 -1,5 persen,Kab Lingga Kepri 1,9 – 2,0 persen, Kab Sumbawa NTB 0,3 -1,0 persen,Kab Belu NTT 1,0 -2,0 persen, dan Kab Sumba Barat NTT 0,1 -2,0 persen, Kab Sekadau Kalbar 1,3-2,0 persen, Kab Kota Baru Kalsel 0,2 – 1,5 persen, Kab Morowali Utara Sulteng 0,9 -2,0 persen, Kab Tojo Una -Una Sulteng 0,9 -2,0 persen,Kab Konawe Selatan Sultra 1,5-1,5 persen, Kab Halmahera Utara Maluku Utara 0,5-2,0 persen, Kota Ternate Maluku Utara 1,8-2,0 persen,Kota Nabire Papua 0,2-1,5 persen,Kab Teluk Wondama Papua Barat 1,7-2,0 persen,dan Kab Tasik Malaya Jabar 0,7 – 1,O persen. (Kp/BD)