Menteri Kelautan dan Perikanan Terima Suap Perizinan Ekspor Benur Lobster

154

berantasonline.com (Jakarta)

Edhy Prabowo Menteri Kelautan dan Perikanan yang tertangkap KPK karena tersangkut korupsi suap perizinan ekspor benur lobster, menyatakan akan mundur sebagai Wakil Ketua Partai Gerindra.

Penegasan tersebut diucapkan Edhy Prabowo, Rabu malam (25/11-2020) usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

“Saya minta maaf kepada Pak Presiden Jokowi, kepada Pak Prabowo, Ibu Saya, Saya akan bertanggungjawab dan membeberkan apa yang terjadi. Saya akan mundur dari Jabatan Wakil Ketua (Gerindra)”, kata Edhy Prabowo.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam jumpa pers, Rabu malam (25/11-2020) menjelaskan, KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap di Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai tersangka penerima suap itu adalah Edhy Prabowo Syafri Staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Siswandi Pengurus PT. ACK dan Ainul Faqih selaku Staf Iis (Isteri Edhy…red), selain itu juga Andreu Pribadi Mista Staf Khusus Menteri, dan Amiril Mukminin (keduanya masih dicari KPK), dan sebagai tersangka pemberi suap Suharjito Direktur PT. Dua Putra Perkasa.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menjelaskan, kronologis terjadinya tindak pidana dugaan korupsi tersebut, bermula dari KPK menerima informasi adanya dugaan terjadinya penerimaan uang oleh penyelenggara negara.

Selanjutnya pada tanggal 21 Nopember 2020 sampai dengan 23 Nopember 2020 KPK kembali menerima informasi adanya transaksi pada rekening bank yang diduga sebagai penampung dana dari berbagai pihak yang sedang dipergunakan bagi kepentingan penyelenggara negara untuk pembelian sejumlah barang mewah diluar wilayah Indonesia.

Dalam kasus itu terdapat sejumlah transfer Rp 3,4 Miliar dari swasta yang dipergunakan bagi keperluan Edhy, Isterinya, Safri, dan Andreu.

Uang itu antara lain digunakan untuk belanja barang mewah oleh Edhy dan isterinya di Honolulu AS pada tanggal 21 -23 Nopember 2020, barang mewah itu berupa jam rolex serta tas mewah.

Selain itu juga ada pemberian uang 100.000 dolar AS serta sejumlah setoran lain, dimana suap terkait rangkaian peristiwa terbitnya Surat Keputusan Nomor 53/KEP/MEN.KP/2020 tentang Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster kepentingan swasta dalam ekspor benih lobster.

Presiden Joko Widodo terkait penangkapan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, menghormati proses hukum di KPK. Presiden juga menegaskan pemerintah mendukung upaya pemberantasan korupsi.

“Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka dan professional”, kata Presiden di Istana Merdeka Jakarta.

Sementara itu, bisnis bibit lobster di beberapa lokasi di Kabupaten Pesisir Barat Lampung seperti didaerah Biha Pesisir Selatan Bengkunat Kec Bengkunat dan daerah Pugung Kecamatan Pesisir Utara melibatkan oknum aparat setempat yang terang terangan ikut bisnis ini, malahan mereka memaksa menjadi penampung dengan harga murah, apabila nelayan dan pedagang tidak menjual melalui mereka sudah pasti akan ditindak dengan berbagai dalih.

Seorang pedagang yang biasanya berusaha bibit lobster disana mengeluh adanya perilaku oknum aparat setempat yang sangat keterlaluan, walaupun mereka memegang izin tapi tidak ada gunanya tetap dipersulit oleh tingkah laku oknum aparat setempat.

Untuk itu diharapkan oleh mereka, agar pihak Polda Lampung atau Mabes Polri menindak secepatnya oknum oknum aparat didaerah Biha, Bengkunat dan Pugung Kabupaten Pesisir Barat yang selama ini luput dari pengawasan yang berwenang.

(Bust/kp)