Menelisik Kiprah Kabag Hukum dan HAM Pemkot Bogor

110

Bogor, BERANTAS

Pemerintah Kota Bogor dibawah kepemimpinan Walikota Bima Arya dan Wakil Walikota Dedie A. Rachim terus memperkuat peran ASN di Kota Bogor dengan membangun sistem berbasis kinerja profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan penelusuran media terhadap Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dikepalai oleh Alma Wiranta, SH., MSi (Han), seorang Jaksa yg bertugas sebelumnya dari Kejaksaan Agung yg telah diperbantukan selama 2 tahun sejak 17 September 2019 sampai 16 September 2021, ternyata penugasan Alma telah diperpanjang sampai tahun 2023 setelah permintaan Walikota Bogor disetujui Jaksa Agung.

Pers menelisik rekam jejak digital Alma Wiranta, yang aktif dalam pelayanan hukum melalui Pos Bantuan Hukum Gratis ketika menjabat sebagai Kasi Datun Kejari Tanjung Redeb tahun 2011, selanjutnya ketika menjabat Kasi Intel Kejari Kefamenanu tahun 2013 aktif penyuluhan hukum di NTT, menangani perkara korupsi perumahan rakyat dan penanganan korupsi dana alokasi khusus pendidikan yang diapresiasi menghantarkan juara 2 Nasional penanganan TP Korupsi oleh tingkat Kejari, dan pada saat bertugas di Kejaksaan Agung tahun 2016 terekam aktif melakukan penanganan perkara tindak pidana penipuan perbankan, narkoba dan tindak pidana terkait keamanan negara serta tergabung aktif dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu Pusat) untuk tindak pidana pemilu tahun 2019.

Sosok Jaksa tentunya menjadi perhatian apalagi saat menjabat Kepala Bagian Hukum dan HAM, pers memeriksa cukup signifikan kiprah Alma di Pemerintahan Kota Bogor, terutama kinerja dalam penataan regulasi, pendampingan hukum pemkot Bogor dan pemberian informasi hukum Kota Bogor kepada masyarakat.

“Perkara pembangunan rumah ibadah GKI Yasmin sudah selesai, termasuk persoalan pengelolaan pasar induk Kemang Teknik Umum yang dapat diambilalih Pemkot Bogor, persoalan tersebut keduanya terbengkalai sampai 14 tahun, serta persoalan lainnya yang berhasil dituntaskan berupa aset Plasa Bogor, Jambu 2, R3 Katulampa dengan kerjasama kolaboratif Jaksa Pengacara Negara, “terang Alma.

Lanjut Alma, “Tentunya, penempatan tugas seorang Jaksa di Pemerintahan Daerah Kota Bogor harus sesuai kompetensi dan dapat menunjang kinerja secara profesional, terutama untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan, oleh karenanya dengan telah diperpanjang penugasan sebagai Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, saya akan terus berkarya dengan baik dan meningkatkan kontribusi aktif bekerja penuh dedikasi untuk Kota Bogor”, tegasnya.

“Saya akan melaksanakan penguatan pada 3 sektor kepentingan publik sebagaimana petunjuk pimpinan Kejaksaan Agung, yaitu: Pengamanan aset daerah,. peningkatan pendapatan daerah, dan 3. optimalisasi pelayanan publik.” pungkas Alma.

(Ii Syafri/red.23)