Mayoritas Tambak di Sumenep Beroperasi Tanpa UKL-UPL

98

berantasonline.com (Sumenep Jawa Timur)

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sumenep Moh Ramsi, Kamis (26/1) mengatakan, sebagai landasan hukum, setiap pengelolaan hamparan bumi harus di lengkapi surat pengelolaan lingkungan, minimal Surat  Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPLH) atau UKL/ UPL, dan untuk perusahaan yang memberikan dampak Lingkungan harus memiliki AMDAL.

Menurut Moh Ramsi, kesadaran pada pengelola tambak di Kabupaten Sumenep, banyak yang melanggar UU 32 Th 2009 yang mengatur tentang pengelolaan, pengendalian Lingkungan Hidup. Selama pihak investor tambak udang kebanyakan tidak mematuhi peraturan  tentang Lingkungan dan dinilai lemah.

Buktinya, banyak tambak yang beroperasi belum memiliki Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

“Berdasarkan hasil rapat dengan DLH (Dinas Lingkungan Hudup) banyak pengelola tambak yang belum memiliki DPLH/DELH,”  anggota Komisi III DPRD Sumenep itu.

Menurutnya, di Kabupaten Sumenep tambak udang sudah mencapai sekitar 55 hektar, semuanya dalam kuasa investor. “Kami harap bagi yang belum mengurus DPLH/DELH sebagai kelengkapan untuk memperoleh izin usaha,  makanya segera diselesaikan,” jelasnya.

DPLH/DELH merupakan kewajiban bagi pengelola tambak. Sebab didalam UKL-UPL itu, setiap tambak udang harus memiliki Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL). Fungsinya untuk menetralkan air limbah sebelum dibuang ke laut. Sementara limbahnya bisa digunakan sebagai pupuk.

Jika ada tambak udang tak memiliki IPAL, sudah pasti melanggar aturan. “Sanksinya bisa sampai kepada pencabutan izin prinsip. Jadi air limbah itu tidak boleh langsung dibuang ke laut begitu saja. Harus diendapkan dulu melalui IPAL tersebut,” tegasnya. (Bakri)