Mantan Menpora Imam Nahrawi Dituntut Hukuman 10 tahun Penjara

41

berantasonline.com (Jakarta)

Mantan Menteri Pemuda dan Olahrga Imam Nahrawi, Jum’at (12/6) dituntut hukuman 10 tahun penjara oleh Jaksa KPK dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Jaksa, Imam terbukti menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 19,15 miliar. Selain dituntut hukuman 10 tahun penjara, Jaksa meminta Majelis Hakim mencabut hak politiknya selama 5 tahun terhitung sejak masa pidana berakhir.

Selain itu, Jaksa meminta Imam mengembalikan uang yang dinikmatinya serta membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa juga menuntut apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Imam akan disita dan jika nilai tidak mencukupi, diganti dengan pidana 3 tahun penjara.

Sidang Pengadilan tindak pidana korupsi yang berlangsung di Jakarta, Jum’at (12/6) dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Rismina dihadiri Penasehat Hukum, diikuti oleh Imam di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.

Persidangan mendengarkan tuntutan Tim Jaksa terdiri dari Ronald Worotikan, Agus Prasetya, Budhi Sarumpaet dan Andri Lesmana.

Jaksa antara lain mendakwa bahwa Imam bersama dengan Miftahul Ulum Asisten Pribadinya menerima gratifikasi secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp 8,648 miliar dari fee Pengajuan Proposal KONI Pusat, selain itu mereka menerima Rp 2 miliar dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Program Indonesia Emas Kemenpora Lina Nurhasanah, selain itu menerima Rp 1 miliar dari PPK dari Program Satlak Prima Kemenpora Edward Taufan Panjaitan, mereka juga menerima Rp 400 juta dari BPP Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Supriyono.

Dalam mempercepat proses Proposal Dukungan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada Asian Games 2018 dan Pra Games 2018, Imam dan Ulum terbukti menerima suap Rp 11,5 miliar.

Miftahul Ulum sebelumnya dituntut pidana 9 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 19 Juni 2020 untuk mendengarkan Pleidoi dari terdakwa, sekaligus dari Penasehat Hukum.

(Hamdan Mahyudin/red.1)