Lurah Pancoran Mas Dijerat Dua Pasal, Pasca Hajatan

152

Depok, BERANTAS

Lurah Pancoran Mas yg berinisial D dijerat dua pasal KUHP karena mengadakan hajatan dihari pertama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Lurah Pancoran Mas, Depok Jawa Barat yang viral di sosmed diancam sanksi dua pasal KUHP pasca acara hajatan di hari pertama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diberlakukan di Depok.

Video berdurasi 20 detik yang memperlihatkan suasana pesta dimana sejumlah tamu undangan asyik berjoget mengikuti alunan musik organ tunggal, yang sontak menjadi viral di media sosial.

Saat pesta pernikahan anaknya itu, S mendirikan tenda megah lengkap dengan katering atau makanan bagi para tamu undangan.

“Hari ini kami informasikan bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polres Metro Depok terkait pelanggaran PPKM Darurat yang dilakukan oleh tersangka S,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Depok Sri Kuncoro kepada wartawan di Gedung Kejari Depok, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (6/7/2021).

“Tersangka (S) disangkakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 14 UU RI No. 4 tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan atau Pasal 212 KUHP dan atau Pasal 216 KUHP”, ucap Sri Kuncoro.

Pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak Polrestro Depok setelah menerima berkas berita acara pada kasus pelanggaran PPKM Darurat tersebut.

“Jadi saat ini baru SPDP yang sampai. Setelah berita acara pemeriksaan diterima, nanti kami segera mempelajari dan meneliti terkait kelengkapan formil dan materiel”, jelasnya.

Sri mengatakan, pihak Kejari juga telah menunjuk lima Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan penelitian dari tindak pidana yang disangkakan terhadap Lurah Pancoran Mas, Depok, Suganda.

Keseriusan pihak Kejari Depok dalam penanganan perkara yang menarik perhatian publik tersebut terlihat dengan ditunjuknya oleh Kajari Depok tiga pejabat struktural eselon IV , satu pejabat struktural eselon 5 dan Jaksa senior.

“Kelima orang JPU yang akan menangani kasus tersebut yaitu, Jaksa Arief Syafriyanto, Jaksa Ivan Rinaldi, Jaksa Ardhi Haryo Putranto, Jaksa Athar Bungo Ramadan, dan Hengki Charles Pangaribuan”, lanjut Sri.

Setelah berkas dinyatakan lengkap maka akan dilakukan segera tahap dua dan segera melimpahkan ke Pengadilan Negeri Depok.

Rencananya kita akan menggunakan acara pemeriksaan singkat, sebagaimana diatur dalam Pasal 203 KUHAP, diajukan singkat karena kita menganggap pembuktian dan penerapan hukumnya itu sifatnya mudah dan sederhana. Jadi tidak bertele-tele seperti perkara Pilkada beberapa waktu yang lalu,” jelasnya.

Pelanggaran atas Pasal 14 UU Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan atau Pasal 212 KUHP dan atau Pasal 216 KUHP.

Bunyi ayat (1) menyatakan, barangsiapa dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur di dalam UU ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah.

Kemudian di ayat (2) berbunyi, barangsiapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatut di dalam UU ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah.

(Achmad Hudori)