Lama Menunggu Hasil Audit BPK, Penanganan Kasus Penyertaan Modal PT. PPE oleh Kejari Kabupaten Bogor Jalan Ditempat

799

Cibinong, BERANTAS

Penangangan kasus Perseroan Terbatas Prayoga Pertambangan dan Energi (PT. PPE) yang diduga merugikan uang rakyat senilai kurang lebih Rp 80 milyar, kini masih jalan ditempat.

Pasalnya, kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor sejak awal tahun 2018 silam itu, hingga kini masih dalam tahap menunggu hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

“Terkait kasus PT. PPE itu masih berjalan, dan kita masih menunggu hasil audit dari BPK Pusat,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari, red) Kabupaten Bogor, Munaji saat ditemui wartawan diruang kerjanya, pada Senin (12/4/20).

Ia melanjutkan, kasus dugaan itu pihaknya masih belum bisa berbuat banyak, dan prosesnya masih dalam tahap proses penyidikan.

“Kasusnya kan sudah tahap penyidikan, jadi persoalan itu masih tetap berjalan kok. Tenang saja, saya juga masih menunggu hasil audit dulu dari BPK,” kilahnya.

Namun, ketika disinggung kapan waktu pasti hasil audit itu akan selesai dilakukan oleh BPK RI, Kajari menjawab. “Kita nggak tahu lah untuk kapan selesainya audit itu dilakukan, karena itu merupakan ranah BPK pusat. Kalau kita hanya menunggu saja,” paparnya.

Menurutnya, audit yang dilakukan BPK RI bertujuan untuk mencari tahu terkait nilai kerugian negara yang dilakukan oleh direksi PT. PPE milik Pemkab Bogor itu sewaktu dipimpin oleh Radjab Tampubolon.

“Audit itu tujuannya untuk mencari tahu, kerugiannya berapa kemana saja larinya uang milik negara tersebut yang menyebabkan kerugian bagi negara hingga mencapai puluhan milyar tersebut,” akunya.

Selain itu, masih kata Munaji, sampai saat ini untuk kasus dugaan PT. PPE sendiri masih belum menetapkan satu orang tersangka pun dari total puluhan orang yang dipanggil menjadi saksi.

“Termasuk mantan Dirutnya pak Radjab Tampubolon itu sejauh ini masih berstatus saksi,” ungkapnya.

Dilain kesempatan Direktur Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) Rahmatullah alias Along , mendukung penuh langkah Kajari yang di pimpin bapak Munaji untuk segera mengusut tuntas sampai terang benderang kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum penikmat kerugian keuangan APBD di tubuh PT. PPE.

“Along berharap ada kepastian hukum dan meminta dari pihak Kajari untuk segera ada progres atau langkah – langkah pasti yang dilakukan terkait kasus ini,kasus ini kan sudah lama dari tahun 2018 dan sekarang mau pertengahan tahun 2021 belum juga ada kepastian hukumnya,jangan sampai kami dan masyarakat di buat menunggu tanpa ada kejelasan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentunya ini menjadi pertanyaan besar bagi kami,ia pun medesak dan akan mengawal dipertengahan tahun ini ada kepastian dan kalau bisa di usut tuntas sampai ke akar – akarnya”, jelas Along.

Sebagaimana diketahui, terkait PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PT PPE) yang ditaksir mengalami kerugian Rp80 miliar. Yang mana uang sebesar itu adalah bagian dari dana penyertaan modal dari Pemkab Bogor kepada PT PPE yang totalnya mencapai Rp200 miliar.

( Win’s )