KUNKER BANGGAR DPRD TANGGAMUS TERKAIT ANGGARAN PENANGANAN COVID-19

17

berantasonline.com Kota Palembang

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanggamus melakukan Kunjungan kerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang (18/1/21).
Kegiatan yang di Pimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Tanggamus Irwandi Suralaga, disambut oleh Kepala Bidang Penganggaran BPKAD Kota Palembang. Dimana Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari sejak tanggal 18 Januari hingga 20 Januari 2021.
Dalam sambutannya Wakil Ketua I Irwandi Suralaga mengatakan, Tujuan kami kunjungan kerja di BPKAD Kota Palembang ini adalah untuk mengetahui tentang peraturan-peraturan terkait kebiasaan baru dalam pencegahan Covid-19 tentang hasil daripada pengesahan dan pembahasan rapbd Kota Palembang untuk kegiatan tahun 2021.
“Dalam hal program mengenai Covid-19 kami belum memiliki Programnya, tetapi di Kabupaten kita diwajibkan untuk menyiapkan sesuatunya tentang kebiasaan baru mengenai wabah virus corona yang saat ini sedang mewabah dan belum hilang di seluruh dunia,”Ujar Irwandi.
Masih kata Irwandi dimana di Kabupaten Tanggamus saat ini sedang memasuki Zona Merah. Namun tak menyurutkan kami selaku wakil rakyat untuk terus berjuang demi kemajuan Kabupaten kami tercinta dan keadilan bagi Masyarakat Kabupaten Tanggamus.

Lanjut Irwandi, dimana di tahun 2020 adanya rekopusing anggaran dalam hal pandemi covid 19. dan untuk Kota Palembang sendirj apakah adan rencana dan penganggaran semacem PTT atau sudah menyiapkan anggaran dalam hal antisipasi terhadap pandemi atau vaksinasi untuk masyarakat di tahun 2021 secara Menyeluruh,”tanya Wakil Ketua I DPRD Tanggamus.
Dalam kesempatan yang sama Kabid Penganggaran Kota Palembang Ahmad Nashir, mengatakan untuk anggaran tahun 2020 sendiri kita kita tahu bahwa keluar surat dari Kemendagri serta mentri keuangan bahwa penganggaran covid ini harus dilakukan dengan cara kedaruratan artinya biar semuanya bisa keluar dari norma norma normal. karna mekanisme kedua tersebut sangat melekat, sehingga penanganan kedaruratan saat ini mengikuti regulasi yang sifat dan landasan akuratnya itu kedaruratan,”ujar Kabid Penganggaran.
“Semisal dalam pengadaan barang jasa kita pakai pasal 55 tentang kedaruratan.”jadi kita tidak bisa lagi kita hrus menunggu lagi proses jangka panjang,keburu korban semakin tidak tertangani dan tahapan-tahapan berikutnya. Maka Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan banyak sekali mengeluarkan regulasi-regulasi,”ujar Ahmad Nashir.
Selanjutnya, bahwa dikeluarkanlah Perpu APBN dan di bongkar menjadi Perpres mengenai penjabaran APBN. Sehingga di APBN dilakukan rekopusing dan Reakolasi slaah satunya untuk penganggaran bencana non alam seperti Covid, dan dalam postur APBN didalamnya ada belanja transfer untuk ke seluruh Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota.
“Untuk penganggaran ditahun 2021 sendiri kita masih fokuskan untuk penanganan bencana covid 19, untuk pembiayaan vaksin dimana ini diselenggarakan di daerah-daerah masing masing diseluruh Indonesia. dan bukan hanya untuk vaksin saja tetapi da juga untuk belanja daerah,pembangunan daerah serta sarana dan prasarana daerah,”jelas Ahmad Nashir.
Masih Kat Ahmad Nashir, kemudian untuk perekonomian yang belum pulih,maka dari itu kita akan melihat situasi dan kondisi kondosi yang sifatnya harus berhitung secara kodrat. Mungkin jika optimis kita belum bisa cukup meyakinkan kondisi kedepan ini yang ada di Kota Palembang.
Kita berharap dengan adanya Vaksin ini bisa memberikan arah yang lebih baik dimana yang kita inginkan bersama ekonomi dan masyarakat bisa bangkit kembali seperti sedia kala, agar bisa berjalan normal tanpa adanya wabah seperti saat ini,”Harap Kabid Anggran Kota Palembang ini.
udah-mudahan anggran di tahun 2021 ini diseluruh daerah bisa memposturkan APBD nya ini dengan kemampuan yang real. dimana pada tahun sebelumnya seluruh daerah untuk anggaran sangat terpukul,”jelasnya.
Sementara itu Didik Setiawan selaku anggota DPRD Tanggamus mengatakan, Kenjungan kita ke BPKAD Pemkot Palembang ini adalah untuk mengetahui Anggara APBD untuk dapat diterapkan ke Kabupaten Tanggamus dalam penganggaran tersebut.
“Karna ini masih suasana covid, dimana di Tanggamus ada beberapa aturan seperti penjelasan dari BPKAD Tanggamus untuk penganggaran sendiri masih di gokuskan untuk penanganam Covid. Selain itu juga di Kota Palembang masih memakai peraturan pemendagri dalam penganggaran di tahun 2021 ini,”ujar Didik.
Selanjutnya, dari hasil kunjungan kerja ke BPKAD Kota Palembang ini yang akan kita bawa ke Tanggamus adalah penganggaran di tahun 2022, dimana untuk anggaran di Tahun 2021 sudah ketok palu dalam rapat paripurna beberapa bulan yang lalu.
Turut Hadir, Anggota Badan Anggaran DPRD Tanggamus, Iflah Hajah, Apri Wasa, Mujibul Umam, Azmi, Bunyamin, Didik Setiawan, Irsi Jaya, Rodiah, Fakhrudin, Asmal Yadi. Kasubid Penyusunan Anggran BPKAD Pemkot Palembang Alex, Kasubid Penyelenggaraan BPKAD Pemkot Palembang Hetty, Kasubid Perencanaan Anggaran BPKAD Pemkot Palembang, Ijal, dan Kasubid Administrasi Anggaran BPKAD Pemkot Palembang Eka.

(Adv)