KPK MEMINTA MASYARAKAT UNTUK BERPARTISIPASI MENGAWASI DANA DESA

147

berantasonline.com (Jakarta) – Ketua KPK Agus Rahardjo mengharapkan seluruh lapisan masyarakat desa untuk turut ambil bagian dalam pengawasan pelaksanaan penyerapan anggaran Dana Desa (DD) di 74.910 Desa seluruh wilayah Indonesia.

“KPK juga membuka ruang partisipasi aktif masyarakat untuk ambil bagian dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan keuangan desa termasuk DD”, ujar Agus di Gedung KPK, Kuningan Jakarta, Sabtu (7/4).

Menurut Agus, sejak tahun 2016 sudah memberikan peringatan kepada Kades di seluruh indonesia melalui surat No.B.7508/01-16/08/2016.

“Para Kades agar memahami dengan baik peraturan perundang undangan termasuk penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKUDES) yang dikembangkan oleh BPKP berkerja sama dengan Kemendagri, agar tidak bersentuhan dengan hukum”, tuturnya.

KPK, lanjut Agus Rahardjo, bersama Kemendes PDT dan Transmigrasi akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan Dana Desa.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan belum lama ini mengatakan, sejak 2015 dibentuk petugas profesional pendamping desa yang bertugas mengawal pelaksaan penggunaan DD sesuai amanat UU Desa No. 6 tahun 2014.

“Kalau ada keluhan atau kejanggalan penggunaan DD masyarakat agar melaporkannya ke Satgas Gabungan Kemendesa PDT dan transmigrasi Tlp : 1500040, SMS : 0812 8890 0040/0877 8899 0040 atau di Website Satgas. Kemendes.go.id”, ujarnya.

Kemendesa PDT Dan Transmigrasi Eko putro Sanjoyo mengatakan, selain Satgas juga KPK agar terus secara kontinue mengawasi DD. “Ini dikarnakan tiap tahun transfer DD terus meningkat, setiap desa menerima 800 jt, bahkan lebih tergantung kebutuhan dan geografis desa”, ujarnya.

Peningkatan transfer DD, lanjut Eko Putro Sandjojo, sebesar Rp 28, 8 Triliun di tahun 2015, Rp 46,9 triliun tahun 2016, Rp 60 triliun tahun 2017, dan untuk tahun 2018 meningkat pesat rp 120 triliun. (Sam)