KPD REKAN Indonesia Tuntut Kepedulian BPJS Kesehatan Dimasa Pandemi

101

berantasonline.com Depok

Relawan Kesehatan Indonesia (REKAN Indonesia) Kolektif Pimpinan Daerah (KPD Depok), Tia Sulaeman, selaku perwakilan dari Kota Depok berangkat ke Jakarta bergabung dengan rekan – rekannya untuk menyuarakan hak – hak warga tentang kepesertaan BPJS Kesehatan.

Mereka mendatangi kantor divre IV BPJS Kesehatan di Pancoran dan kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis (12/11), menuntut agar BPJS Kesehatan peduli terhadap nasib warga disaat pandemi Corona.

Sementara itu, M.Tiana selaku Pimpinan REKAN Indonesia KPW DKI Jakarta menyatakan, pada situasi pandemi COVID-19 saat ini tidak muncul solidaritas sosial dari BPJS.

“Harusnya ada iktikad untuk sedikit meringankan beban hidup warga dengan meniadakan peraturan BPJS no. 1 tahun 2015 tentang tatacara pendaftaran terkait masa aktifasi 14 hari bagi peserta yang sudah mendaftarkan,” tegasnya.

Di tengah kondisi pendemik covid19 ini peraturan BPJS Kesehatan terkait peraturan masa aktifasi 14 hari sangat memberatkan warga ketika pada saat menunggu masa aktif tersebut warga jatuh sakit.

“Sehingga ketika berobat dan harus dirujuk ke FKTL (RSUD dan RS Swasta) warga harus membayar sendiri biaya pengobatannya.

Kami sering menghadapi situasi keluhan warga yang merasa beban hidupnya semakin berat di tengah pandemi karena harus ditambah dengan membayar biaya pengobatan ketika sakit, jelas Tian.

Menurut Tian panggilan akrab dari Tiana, di tengah situasi pandemik covid19 saat ini aktivitas ekonomi warga luluh lantak, warga yang menjalankan aturan pemerintah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penularan Corona berimbas pada pendapatan ekonomi warga.

“Seharusnya BPJS Kesehatan memiliki kepekaan sosial dengan ikut meringankan beban hidup warga, dengan cara mempermudah kepesertaan agar ketika warga jatuh sakit bisa langsung mendapatkan jaminan kesehatannya.

Belum lagi peserta juga harus berhadapan dengan Permenkes 28 tahun 2014 yang hanya memberikan waktu 3×24 jam untuk membuktikan kepesertaan BPJS kesehatannya”

Tian menambahkan, Permenkes 28 tahun 2015 ini sering terbentur dengan peraturan BPJS Kesehatan terkait masa aktifasi kepesertaan 14 hari.

Dimana ketika warga yang masih menunggu sisa masa aktif kepesertaannya melebihi 3×24 jam jatuh sakit maka sudah dipastikan warga yang sakit tersebut harus membayar tunai biaya pengobatannya.

“Untuk itulah kami melakukan unjuk rasa menuntut BPJS Kesehatan agar menghentikan peraturan masa aktifasi 14 hari sebagai bentuk kepedulian sosial BPJS Kesehatan meringankan beban kehidupan warga negara” ujar Tian dalam orasinya.

Sementara itu Tia Sulaeman dalam tulisannya mengatakan :

Pemetaan masalah pembahasan kondisi Kesehatan Kota Depok.

Relawan Kesehatan Indonesia disingkat Rekan Indonesia adalah sebuah organisasi masyarakat yang bergerak dalam kesehatan. Namun bukan organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia atau Ikatan Dokter bersatu, bisa Rekan Indonesia lebih pada Relawan (Volunteer) Kesehatan.

Mengingat banyak hak kesehatan warga Negara yang ditindas di RS, dari Lembaga Jamsos dll, karena advokasi kesehatan berhubungan dengan nyawa manusia dan kesehatan adalah hak paling fundamental untuk diimplementasi sesuai UUD 45, UU no.36 tahun 2009 tentang kesehatan.
Untuk itulah rekan berdiri dan organisasi ini tidak terafiliasi oleh partai politik manapun. Jadi tidak ada politik Praktis maupun Taktis dari partai politik manapun.

Rekan Indonesia hadir untuk mengAdvokasi pendampingan terhadap permasalahan masyarakat yg terkendala dalam mengakses hak kesehatan nya.

Dalam otonom lebih banyak RS swasta ketimbang RS pemerintah berarti pemerintah telah gagal atau pemerintah menjadikan swasta yg membangun, RS swasta yg ada di Depok ada 28 RS swasta data 2018, dan 1 RSUD yg Type C, kelas 3 cuma 23 dari 69 kamar.

Pemetaan Permasalahan yang ada di lapangan tentang kebijakan kesehatan rakyat.

* Permasalahan Sistem Rujukan untuk Ranap, Ruang High Care dan Fasilitas Kesehatan yang lain sangat lamban dalam penanganan sesuai UU no.44 Rumah Sakit bahwa sistem rujukan dilakukan RS antar RS. SPGDT ke SPGDT namun karena lambat nya mengakibatkan banyak kehilangan nyawa sebagai resiko nya.

* RS yang mengutip Uang sebagai Deposit.
* RS swasta yang tidak melakukan Ikatan kerjasama (IKS) oleh BPJS.
* Pembangunan gedung C RSUD kota Depok yang terhambat dan pembangunan RSUD Depok wilayah Timur yang belum rampung.
* Ambulance yang tidak mengcover rujukan ke RS luar Provinsi seperti DKI Jakarta.
* Bansos yang blm IKS dengan RSUD di DKI Jakarta dan RS di Bogor Baru RSUD Cibinong.
* Regulasi penurunan kelas dr JKN mandiri ke JKN PBI.
Semua adalah PR yang harus di selesaikan.
Kita semua tahu biaya RS di Indonesia termahal ke dua di Asean.

Kota yg maju adalah kota yg memikirkan kesehatan rakyat nya.

Achmad Hudori