Kota Bogor Sepakat Perpanjang PSBB Hingga 26 Mei, Swab dan Rapid Test Bakal Lebih Intens

105

berantasonline.com Kota Bogor

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berkeinginan memperpanjangan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahap ketiga, melalui Gubernur Jawa Barat hingga 26 Mei 2020 atau setelah Idul Fitri.

Keputusan tersebut berdasarkan hasil rapat evaluasi PSBB Tahap Dua bersama Forkopimda dan Dinas terkait di Ruang Rapat Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Senin (11/05/2020).

Nampak hadir Kapolres Bogor Kota, Dandim, Kajari, Dandenpom dan pimpinan instansi terkait lainnya.

Selama perpanjangan masa PSBB tersebut, Pemkot Bogor akan intens melakukan Swab Test dan Rapid Test serta lebih tegas dalam memberikan tindakan bagi warga yg masih melanggar.

“Hasil evaluasi kami, PSBB tahap kedua yg sudah berjalan dua minggu terakhir, malam nanti tepat pukul 00.00 WIB dimana PSBB tahap dua berakhir. Jadi, berdasarkan data yg disuguhkan pakar epidemiologi, Dinkes, Dishub dan Forkopimda kita sepakat secara resmi mengajukan kepada Gubernur Jawa Barat untuk PSBB tahap ketiga selama 14 hari yg dimulai besok,” kata Wali Kota Bogor Bima Arya.

Berdasarkan hasil evaluasi PSBB tahap dua, data menunjukkan tren penyebaran Covid-19 di Kota Bogor cenderung menurun, dilihat dari jumlah penambahan pasien positif dan jumlah pasien positif sembuh pun menunjukkan angka yg baik.

“Kami juga sepakat trennya turun, landasan itu harus diiringi langkah-langkah ketat agar ada percepatan penanganan Covid-19 di Kota Bogor. Kedepan akan ada momentum Idul Fitri yg tentu harus diantisipasi dengan langkah-langkah yg lebih ketat,” ujarnya.

Swab Test dan Rapid Test akan lebih intens dilakukan sebagai tolok ukur keberhasilan penanganan PSBB.

“Setiap hari rata-rata 30-50 test yg dikirim ke Jakarta, kita akan tambah lagi, seperti di pasar, stasiun dan minggu ini akan ada di pasar. Jadi akan terus intens kita lakukan Swab Test dan Rapid Test ini,” tegasnya.

Pemkot Bogor juga akan merumuskan beberapa hal yg lebih detail dan teknis mengenai sanksi sesuai kewenangan Pemkot dan juga terkait pengaturan yg lebih ketat bagi penumpang KRL dari Bogor ke Jakarta atau sebaliknya.

“Saat ini PT KAI sudah menambah jam operasional dari pukul 04.00 WIB agar tidak terjadi penumpukan, ada juga antisipasi layanan bus dari BPTJ. Kita akan sosialisasikan dulu mengenai kewajiban penggunaan surat keterangan bekerja di sektor yg dikecualikan berdasarkan aturan PSBB,” kata Bima.

Kami akan menerima usul berbagai pihak, terutama masukan dari DPRD Kota Bogor bahwa langkah tegas PSBB ini harus dimbangi dengan perhatian untuk memastikan bantuan sosial ke warga sampai dan tepat sasaran.

“Warga bisa memonitor melalui aplikasi SALUR (Sistem Kolaborasi dan Solidaritas untuk Rakyat) salur.kota bogor.go.id. apakah sudah masuk data atau belum sebagai penerima bantuan. Bagi yg tidak masuk kita akan luncurkan program Keluarga Asuh, banyak pihak untuk membantu warga yg membutuh – kan dalam skala yg betul betul darurat,” pungkasnya.

(Ii Safri )