Kota Bogor, Kota Toleransi Yang Sedang Berbenah Menuju Kota HAM

32

Bogor, BERANTAS

Memperingati hari toleransi internasional yang ditetapkan setiap tanggal 16 NOVEMBER, penggiat HAM bersama seluruh aktivis HAM mengadakan giat refleksi persoalan HAM, tidak ketinggalan para aktivis HAM mitra pemerintah turut mengadakan talkshow secara online yang bertajuk tentang “Kota Bogor apakah Layak jadi Kota Bogor”.

Narasumber yang mengisi acara diantaranya Sofia Direktur Metamorfosis, Sugeng Teguh Santoso Ketua Yayasan Satu Keadilan dan Alma Wiranta Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, dengan penanggap dari berbagai organisasi yang berkecimpung bidang sosial dan pemerhati HAM.

Sugeng Teguh Santoso, Ketua Yayasan Satu Keadilan, menekankan pada aspek regulasi, kolaborasi, komitmen dan penganggaran bagi kegiatan di Kota Bogor untuk civil society dalam mengimplementasikan Kota Toleransi melalui peran pemerintah.

Sementara itu Kabag Hukum dan HAM, Alma Wiranta dalam materinya menyampaikan, “penegakan hukum adalah bagian implementasi HAM, dan penghormatan terhadap hak-hak warga diatur dalam UUD 1945, oleh karenanya siapapun yang menghormati dan
mengimplementasikan HAM sudah pasti akan tuntuk dan patuh pada hukum, karena pelanggaran hukum menyebabkan hak warga dibatasi, inilah yang dinamakan HAM NKRI”, bebernya.

Lanjut Alma, “penegak hukum tidak semua sebagai penegak keadilan, sehingga adakalanya kesenjangan pemikiran dalam implementasi prosedural hukum tidak beriringan dengan substansi hukum, oleh sebab itu diperlukan ruang penyampaian aspirasi masyarakat sebagai evaluasi penegakan hukum.” ujarnya.

Menyikapi persoalan toleransi yang berkembang di Kota Bogor, Alma menguraikan satu contoh penyelesaian pembangunan rumah ibadah GKI Yasmin yang baru selesai tahun 2021 setelah 15 tahun berpolemik.

“Fungsi pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan akselerator harus lebih maksimal dalam menjembatani berbedaan, sehingga dari konflik dapat tercipta integrasi, ini contoh nyata Kota Bogor sebagai Kota Toleransi setelah menyelesaikan persoalan GKI Yasmin, dan ini adalah keberhasilan Indonesia dimata dunia”, tegas Alma.

Kemudian, Sofia selaku Direktur Metamorfosis lebih menekankan pada perlindungan terhadap perempuan, gender, anak-anak, disabilitas maupun masyarakat rentan lainnya yang perlu adanya tindakan nyata pemerintah dalam penghormatan keberadaannya.

Diakhir sesi acara, Intan selaku moderator menyimpulkan bahwa “Kota Bogor sudah mulai berbenah menuju Kota HAM yang dimulai dari Kota Toleransi dengan secara bertahap menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.

(Ii Syafri/red.23)