Komisi III DPRD Minta Dilakukan Uji Konstruksi Terkait Pembangunan Gedung SMPN 1 Krui

417

Berantasonline.com (Pesisir Barat-Lampung)–

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat mulai angkat bicara terkait kondisi gedung SMPN 1 Krui yang sudah mengalami kerusakan meski belum ditempati.

Anggota Komisi III DPRD Pesbar, Khairi Iswan saat dimintai tanggapnya pada Senin (21/6) mengatakan, pembangunan gedung SMPN 1 Krui itu dilaksanakan secara bertahap, dimana saat ini baru dilaksanakan tahap kedua dan baru dua gedung yang selesai dibangun.

“Total anggaran yang disiapkan untuk membangun gedung SMPN 1 Krui itu mencapai Rp 32 miliar, tapi dari jumlah itu tidak langsung dilaksanakan sekaligus, melainkan dilaksanakan secara bertahap”, kata dia.

Dijelaskannya, pada tahun 2019 lalu anggaran yang digelontorkan untuk membangun gedung sekolah itu mencapai Rp 9 miliar lebih, kemudian pada tahun 2020 lebih dari Rp 5 Miliar anggaran dikeluarkan untuk melanjutkan pembanguna sekolah itu.

Dari anggaran yang telah dikucurkan mencapai Rp14 miliar lebih, baru dua gedung dengan dua lantai yang selesai dibangun, sekarang kondisinya juga sudah mulai mengkhawatirkan, jelasnya.

Menurutnya, dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan selama dua tahun itu, pihaknya rutin melakukan pengawasan pembangunan sekolah tersebut, namun setelah setahun pembangunan bisa dilihat kualitas bangunan pada beberapa bagian yang sangat buruk.

Kita memang telah melakukan pengawasan, namun tidak bisa dilaksanankan secara intens, karena saat pelaksanaan pembangunan semua terlihat baik, namun ternyata setelah setahun sudah banyak yang mengalami kerusakan, terangnya.

Ditambahkannya, Komisi III DPRD Kabupaten Pesibar akan memanggil semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan gedung sekolah itu, sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat selama ini bisa diselesaikan.

“Kita akan panggil semua pihak terkait, kerusakan yang terjadi akan kita minta untuk segera diperbaiki, apalagi kondisinya saat ini sangat berbahaya akibat kerusakan pada gedung sekolah itu”, ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan meminta pihak Disdikbud agar menyiapkan tenaga ahli konstruksi untuk melakukan uji konstruksi pada bangunan gedung itu, apakah layak atau tidak untuk menjadi lokasi kegiatan belajar mengajar.

Saat disinggung adanya pandangan masyarakat, terkait amburadulnya pembangunan gedung SMPN1 Krui merupakan bukti lemahnya pengawasan dewan.

“Itu hak mereka dan sah-sah saja.
Yang jelas dalam waktu dekat kita akan panggil semua instansi terkait”, tegasnya.

(Benk)