KMKPB-KL Desak Pemkab Pesisir Barat Segera Wujudkan Pembangunan Kantor Bupati

138

berantasonline.com (Jakarta) – Pelaksanakan pembangunan infrastuktur di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, selama ini dinilai kurang transparan sehingga publik sulit mengetahui persoalan yang dihadapi Pemda setempat.

Hal itu dikatakan Ketua Umum DPP Kerukunan Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat (KMKPB-KL) Rahman Kholid, SH dalam pidato Rakernas KMKPB-KL di Hotel Horison Ciledug, Jakarta Selatan, Minggu (8/4).

“Banyak sekali pertanyaan masyarakat Krui yang disampaikan kepada kami, sebagai contoh mengenai pembangunan Kantor Bupati yang tak kunjung terwujud”, ujarnya.

Rahman menguraikan, semula kantor Bupati Pesisir Barat sudah ditentukan di Pekon Pahmungan seluas 60 Ha (36,5 Ha Hibah) melalui SK Nomor 591.4/184/02.1/2014 yang ditandatangani Penjabat Bupati Kherlani waktu itu.

Namun setelah Pilkada tahun 2015, Bupati definitif mengganti lokasi Kantor Bupati Pesisir Barat di Pekon Kampung Jawa.
“Sampai tahun 2017 anggaran kantor Bupati tersebut sudah menelan dana lebih dari Rp 60 miliar, tapi kenapa sampai sekarang belum terwujud”, imbuhnya.

Padahal, lanjut Rahman Kholid, puluhan milyar rupiah sudah dikeluarkan untuk pembangunan Kantor Bupati di Pahmungan. “Tanahnya sudah melalui cut and fiil (pemerataan tanah), pembangunan infrastruktur jalan, belum lagi kerugian pohon damar rakyat sudah ditebang tak terhitung”, tandasnya.

Kurang transparannya perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan di kampung halam kita ini, sambung Rahman, bertentangan dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Umur Kabupaten Pesisir Barat sekarang sudah memasuki tahun ke 7, masa sampai tahun ke 10 Bupati belum punya kantor, malu kita sama Kabupaten lain yang dimekarkan bersamaan. Jadi kami mendesak agar Kantor Bupati Pesisir Barat segera diwujudkan”, pungkasnya. (Sam/Indrawan)