Ketua Umum DPP LSM PAR : Putusnya Jembatan Inong Cadasngampar Senilai Rp 500 Juta Lebih, Kades Harus Diseret ke Meja Hijau

209

berantasonline.com (Bogor) – Menanggapi putusnya jembatan Inong yang menghubungkan Desa Cadasngampar dengan Centul City Bogor yang menghabiskan Dana Desa (DD) sebesar Rp 597.540.000 diduga akibat buruknya konstruksi bangunan mendapat kecaman dari Ketua Umum DPP LSM Pengembangan Aspirasi Rakyat (PAR), Khotman Idris, Kamis siang (24/10).

Khotman mengatakan terjadinya kerusakan jembatan yang baru saja selesai pengecoran sekitar satu jam lebih, besi WF sudah mengelami patah sehingga nyaris roboh itu, mendapat reaksi keras dari Khotman Idris.

” Ini jelas akibat buruknya konstruksi, bagaimana pun pihak Kades maupun Camat setempat harus diminta pertanggung jawabannya. Kejaksaan maupun Unit Tipitkor Polres Bogor harus mengusut. Siapa saja yang bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa secara sembrono harus ditindak tegas. Seret mereka ke meja hijau, supaya mempetanggungjawabkan kinerjanya,” tegas Wakil Panglima GBNN itu.

Sebagaimana diketahui bahwa Presiden Joko Widodo telah lama meminta agar aparat berhati-hati dalam menggunakan Dana Desa dan pembangunan lainnya. bahkan ditegaskan lagi dalam acara sebelum pelantikan kabinet agar para manteri dan pejabat lainnya tidak korupsi dan sungguh-sungguh dalam pembangunan.

Bahkan dalam Perpres No. 7 Tahun 2016, Presiden Joko Widodo menegaskan agar aparatur negera baik elemen masyarakat maupun pemerintah mengawasi dan mendindak para oknum pelaku pungutan liar atau sejenisnya. Sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

“Kami menduga bahwa dalam pembangunan jembatan Inong Cadasngampar ini menggunakan Dana Desa dan dipastikan terdapat adanya pengurangan dari bestek akibat adanya dugaan pungutan liar dalam proyek ini. Dan kepala desa harus membuktikan bilamana dia menggunakan anggaran secara benar,” tegas Hotman.

Selanjutnya Ketua DPP LSM PAR menyayangkan sikap camat Sukaraja Makmun Nawawi yang menganjurkan agar proyek ini dibangun kembali dengan anggaran DD baru yang akan datang.

“Camat seharusnya bertindak cepat mengusut dan meminta pertanggung jawaban kepala desa atas buruknya pengerjaan bangunan jembatan tersebut, kita curiga ada apa gerangan yang terjadi. Kejaksaan dan polisi harus mengusut apa saja peran camat Sukaraja dalam pembangunan jembatan Inong,” ujar Hotman.

Ketika dikonformasi Koran Berantas kepada Pejabat Inspektorat Kabupaten Bogor, Sumardi, Rabu (23\10) mengatakan terkait permasalahan buruknya kualitas pengerjaan Jembatan Inong Cadasngampar Sukaraja senilai 500 juta lebih anggaran Dana Desa (DD) tahap 1 dan 2. Pihak inspektorat menyarankan segera melaporkan kejadian tersebut kebagian Irban 1 untuk ditindak lanjuti.

(Sam/Nan/red.1)